JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kerja Tim Harga Pangan yang dibentuk pemerintah guna menstabilkan harga pangan menjelang bulan Ramadhan dinilai tak akan bisa berjalan optimal,  seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena berbagai tim yang dibentuk masih memiliki pola pikir bisnis dan formalitas semata.

Jika aspek tersebut terus ditonjolkan maka kinerja tim harga pangan tak akan berefek. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef) Enny Sri Hartati persoalan terpentingnya pemerintah harus mendeteksi persoalan paling fundamental dalam harga pangan. "Lihat, mengapa menjelang hari besar harga melonjak, pasti karena permintaan tinggi," ujarnya.

Untuk menangani permintaan yang tinggi ini maka pemerintah perlu menstabilkan penawaran agar tak membuat fluktuasi harga. Persediaan pasokan pangan saja dirasa tak cukup, pemerintah harus menjamin tak ada monopoli pasar agar harga tak ditentukan sebelah pihak saja.

"Caranya cukup ada satu mekanisme pasar yang sehat dan bekerja sempurna tanpa dominasi pihak tertentu," katanya.

Selama ini, monopoli telah membuat banyak penipuan dan permainan harga yang menyusahkan masyarakat. Menangani ini pemerintah perlu ada persediaan stok pangan dengan satu instrumen harga tetap. Setelahnya harga dapat dinetralisir dengan operasi pasar.

"Tim harga pangan juga harus dikuatkan dalam satu peraturan tertentu agar berkewajiban menjadikan pasar bekerja efektif," ujarnya.

Ia menyatakan selama ini dalam kebutuhan pokok tim-tim sejenis pengendali harga pangan tak cukup maksimal. Hal ini lantaran lembaga yang ditunjuk untuk melakukan buffer stok dalam hal ini Bulog, juga tak memenuhi cadangan kebutuhan pokok. Pemerintah malah melakukan impor beras, padahal impor hanya boleh dilakukan saat produksi dalam negeri tak mencukupi.

"Produksi kita cukup, hanya tata niaga-nya yang tak sehat dan harus dipulihkan, pemerintahkan punya instrumen intervensi agar ini bisa diperbaiki," ujarnya.

Pemerintah juga harus memperlancar arus distribusi, dimana diketahui dalam distribusi pangan banyak pungutan liar yang menambah beban biaya distribusi. Belum lagi menyoal jalan distribusi yang rusak di berbagai tempat.

Menanggapi hal Ini, Staf Khusus Menteri Kauangan Arif Budimanga menyatakan proses penyempurnaan target inflasi di bawah 5 persen dari sisi bahan pokok akan terus dipertahankan. Saat ini upaya menstabilkan harga bahan makanan telah dilakukan secara baik dan maksimal oleh pemerintah dan akan terus ditingkatkan.

"Ke depan kita akan siapkan transfer daerah khusus untuk infrastruktur darat di kabupaten yang banyak rusak jalannya," katanya di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5).

Infrastruktur yang rusak ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan beban biaya logistik dan inflasi meningkat. Hal ini dapat ditanggulangi, namun butuh waktu yang tidak sebentar.

"Ini baru berjalan enam bulan, penyelesaiannya sedang dikerjakan, dan pemerintah akan terus bekerja memperbaikinya," katanya.

BACA JUGA:
Tags