JAKARTA - Program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan oleh pemerintah, kemarin, belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Dana yang digelontorkan pun masih kurang, hanya Rp10 triliun bagi sekitar dua juta orang, yang akan diuji coba di empat daerah, yaitu Batam, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Bali. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah pengangguran terbuka yang saat ini sebanyak tujuh juta orang, apalagi di tengah hantaman pandemi COVID-19.

"Kartu Pra Kerja belum tersosialisasi, baik bagi pemerintah daerah, lembaga-lembaga swasta, maupun orang yang mencari pekerjaan," kata pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar kepada Gresnews.com, Jumat (20/3) malam.

Menurut Timboel, sosialisasi Kartu Pra Kerja seharusnya sudah dilakukan mulai Januari 2020 sehingga pada April 2020 bisa berjalan dengan baik. Artinya, pemerintah memiliki waktu tiga bulan, yang sebenarnya cukup lama, untuk melakukan sosialisasi. "Sekarang kan baru diproses uji coba," ujarnya.

Kartu Pra Kerja juga seharusnya mencakup seluruh daerah sehingga para calon peserta bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan persiapan lainnya ketika kondisi sudah normal kembali, setelah COVID-19 terkendali. Mereka pun siap bekerja. "Itu yang harus dimasifkan. Tidak lagi sekadar uji coba," kata Timboel.

Mengenai anggaran Kartu Pra Kerja, Timboel berpendapat, jumlahnya perlu ditambah karena ada defisit jauh dengan jumlah pengangguran saat ini. Belum lagi jika dihitung jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). "Ke depan harus ditambah jumlah calon peserta yang dilatih, demikian juga anggarannya," tuturnya.

Kartu Pra Kerja juga bisa diintegrasikan dengan pelatihan vokasional yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jika sudah terintegrasi, orang yang sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan bisa diikutkan Kartu Pra Kerja. Jadi perlu diatur agar karyawan-karyawan peserta kartu BPJS ketenagakerjaan yang mengalami PHK tidak tumpang tindih dan saling berebutan dengan para pencari kerja yang baru lulus sekolah maupun kuliah.

"Jadi orang yang ter-PHK itu dikerjakan oleh BPJS ketenagakerjaan. Orang yang pengangguran terbuka diurus Kartu Pra kerja. Orang yang baru keluar dari kuliah, sekolah SMA, SMK (diurus) Kartu Pra kerja, " tandasnya.

Dalam laman Kartu Pra Kerja dicantumkan solusi yang ditawarkan, yakni:

  1. Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan;
  2. Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan;
  3. Mendorong kebekerjaan seseorang lewat pengurangan mismatch;
  4. Menjadi komplemen dari pendidikan formal.

Kartu Pra Kerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar. 

Terdapat pula Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Komite bertugas merumuskan kebijakan dan mengendalikan program Kartu Pra Kerja. Diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Wakil Ketua adalah Kepala Staf Kepresidenan, Komite beranggotakan enam menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Bertindak sebagai Sekretaris Komite, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekomian.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Kartu Pra Kerja mulai disosialisasikan dan akan bekerja untuk menerima pelatihan per awal April 2020. Pengoperasian itu dilakukan oleh manajemen pelaksanaan dengan 11 mitra digital platform, yaitu terdiri dari delapan marketplace, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir dan Sisnaker. Selain itu juga dengan tiga mitra pembayaran BNI, OVO, dan LinkAja.

Pengoperasian itu, lanjutnya, diharapkan secara offline, pelatihan ada yang sifatnya online dan offline. “Yang offline baru diawali di tiga kota, Bali, Manado, Kepri, kemudian nanti dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Kartu Pra Kerja ini tadi arahan Bapak Presiden untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak, yaitu baik pekerja yang terkena PHK, pekerja di sektor pariwisata, pekerja di sektor mikro atau pun kecil yang sekarang mengalami kesulitan, dan juga sektor lainnya,” jelasnya.

Kartu Pra Kerja, kata Airlangga, sifatnya terbuka secara online, itu dengan memasukkan aplikasi maka tentu bisa berlaku umum sebagai social safety net dan pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp10 triliun.

(G-2)

BACA JUGA:
Tags