JAKARTA - Kualitas dan integritas anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diperbaiki dan disaring sejak awal seleksi. Daya dorong BPK selama ini belum maksimal. Dari total potensi kerugian negara Rp280 triliun baru Rp85 triliun disetor ke kas negara.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK—terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Medialink, Transparansi Internasional Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), JariUngu, Indonesia Parliamentary Center (IPC), dan CITA—mengkhawatirkan transparansi dan kualitas seleksi anggota BPK yang sedang digelar saat ini dan mengerucut kepada 32 nama calon.

“Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya. Untuk mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic,” kata Direktur Eksekutif IBC Roy Salam dalam pernyataan tertulis yang diterima oleh Gresnews.com, Kamis (8/8).

Roy dkk mengkhawatirkan transparansi dan akuntabilitas proses seleksi. Komposisi calon yang lolos, kata Roy, menunjukkan adanya potensi penyimpangan. Tim kecil dari Komisi XI DPR justru meloloskan 32 nama dalam seleksi administrasi dan makalah yang antara lain terdiri dari delapan politisi (caleg yang gagal dalam pemilu legislatif lalu), dua anggota BPK, dan tiga petinggi perusahaan. “Tim malah menggugurkan 30 calon dari akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik,” kata Roy.

Koalisi pun meminta Presiden Joko Widodo ambil perhatian khusus terhadap proses seleksi anggota BPK. “Komisi XI bisa mengulang proses seleksi dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dengan membentuk panitia seleksi.” (G-1)

BACA JUGA:
Tags