Baru saja suhu politik mulai menurun dengan bertemunya Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kini justru isu perekonomian yang mulai menghangat dengan munculnya kabar aksi penghindaran pajak. Lembaga non-profit internasional Global Witness merilis laporan investigasi tentang PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang mendapat predikat golden taxpayer dari Dirjen Pajak.

Salah satu pemegang saham ADRO adalah Garibaldi Tohir yang kerap disapa Boy Tohir. Ia adalah kakak dari Erick Tohir yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma`ruf Amin. ADRO diduga melarikan keuntungan dalam jumlah besar ke jejaring perusahaan luar negeri (offshore network) dan kurang membayar pajak.

Dalam laporan yang dirilis 4 Juli lalu, Global Witness menguraikan bagaimana Adaro mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Global Witness menyebut sejak 2009 hingga 2017, ADRO membayar pajak US$125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Polanya melalui anak perusahaan Adaro di Singapura yaitu Coaltrade Services International, ADRO memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak.

Global Witness mendapatkan temuan itu setelah menginvestigasi laporan keuangan Coaltrade. Global Witness menemukan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade untuk transaksi di setiap negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat. Dari rata-rata tahunan US$4 juta sebelum 2009, meningkat menjadi US$55 juta dari 2009 sampai 2017.

Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan Coaltrade di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Padahal seharusnya keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batubara Adaro, dikenakan tingkat pajak lebih tinggi di Indonesia yaitu sebesar 50%.

Global Witness juga menyebutkan, ADRO telah memindahkan sebagian besar keuntungannya di Singapura ke negara suaka pajak yaitu Mauritius. Selain itu, ADRO juga disebut baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak Labuan, Malaysia. Melalui perusahaan itu ADRO mengakuisisi sejumlah besar saham perusahaan tambang batubara di Australia. Pihak ADRO sendiri membantah hal tersebut sembari menegaskan mereka telah menyumbangkan puluhan triliun untuk pajak.

Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir sendiri yang membantah tudingan Global Witness. Tentang Coaltrade Services disebutnya memang bertugas memasarkan batubara di pasar internasional. Dan segala informasi perpajakan yang terafiliasi dengan Coaltrade Services International Pte.Ltd, sudah tertera dalam situs resmi Perseroan dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator.

Memang masalah penghindaran pajak ini bukan persoalan ringan semata karena praktik penghindaran pajak meliputi beberapa negara. Mengatasinya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja tetapi perlu upaya bersama karena masalah yang dihadapi juga masalah bersama. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mempelopori upaya bersama untuk menghilangkan praktik penghindaran pajak ini dengan memprakarsai Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum). Sampai dengan Juli 2018, anggota Global Forum sudah mencapai 153 negara anggota.

Salah satu upaya Global Forum dalam memerangi penghindaran pajak dengan pertukaran informasi dari dan untuk anggota. Baik pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) atau atau pertukaran informasi karena permintaan (EoIR). Global forum kemudian membuat standar pertukaran informasi melalui common reporting standard (CSR). Indonesia sebagai anggota G20 dan Global Forum telah memberikan komitmen untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi ini. Pada Juni 2015, Indonesia menandatangani Multirateral Competent Authority Agreement (MCAA). Perjanjian ini bertujuan memberikan fasilitas pertukaran informasi antaranggota Global Forum.

Indonesia memiliki banyak keuntungan bergabung dengan masyarakat internasional untuk pertukaran informasi keuangan. Indonesia akan mendapatkan informasi keuangan yang berasal dari lembaga keuangan luar negeri dan dalam negeri. Informasi ini sangat penting bagi Ditjen Pajak untuk mengungkap modus-modus penghindaran pajak. Hal yang terpenting, Ditjen Pajak memiliki data valid untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Ditjen Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan tsunami informasi keuangan ini untuk membongkar tax gap. Berdasarkan perhitungan internal Ditjen Pajak, tax gap di Indonesia sekitar 20% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jika PDB Indonesia  2018 sebesar Rp14.837,4 triliun maka ada potensi yang belum tergarap hampir Rp3.000 triliun.

Industri batubara selama ini memang telah menyokong perekonomian nasional. Misalnya ketika krisis ekonomi global 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batubara maka kondisi ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batubara kurang mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik imoral berupa penghindaran pajak.

Studi dari PRAKARSA (2019) menemukan massifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batubara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batubara dari aktivitas ekspor sebesar US$62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US$41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (illicit financial outflows) dan US$20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (illicit financial inflows).

Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US$21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batubara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batubara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US$21,2 miliar sepanjang 1989-2017.

Langkah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berniat menelisik hal ini perlu kita apresiasi. Karena itu Ditjen Pajak juga perlu meninjau ulang sistemnya sekaligus menjadikan ini sebagai momentum untuk mengecek ulang semua perusahaan komoditas lainnya, bukan hanya ADRO semata. Terbuka peluang mereka juga melakukan hal yang sama. Pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan jangan setengah hati, apalagi dengan mencampurkan dengan urusan politik. Mengingat ada adagium kuno bahwa tak seorang pun senang membayar pajak, namun semua sepakat bahwa pajak sangat penting dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

BACA JUGA: