Kata sontoloyo mendadak viral setelah Presiden Joko Widodo berucap, "Hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," kata presiden saat menghadiri pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Semula Jokowi bicara terkait program dana kelurahan yang mendapat banyak kritik dari sejumlah politisi kubu sebelah. Program baru pemerintah dengan anggaran Rp 3 triliun itu justru dipermasalahkan dan dikaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Jokowi pun makin geram dengan kampanye mengedepankan politik adu domba, politik pecah belah, politik kebencian. Menurutnya saat ini sebaiknya mengedepankan politik adu program, kontestasi program, kontestasi adu gagasan, adu ide, adu prestasi.

Kata sontoloyo bukan kali ini saja mencuat dijagat politik. Sepuluh tahun lalu, Kepala BIN Syamsir Siregar yang melontarkannya lantaran tak tahan melihat kemunafikan sejumlah menteri dari parpol penyokong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kenaikan harga BBM saat itu. Di dalam rapat kabinet semuanya seia-sekata, premium naik 28,7 persen, tapi begitu di parlemen berubah arah angin, lain lagi.

"Kalau rapat kabinet sudah putus, kok di luar ngomongnya lain. Sontoloyo!" ujar Syamsir dengan suara meninggi seusai mengikuti peringatan hari Antinarkoba di Istana Negara, 26 Juni 2008.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sontoloyo berarti konyol, tidak beres, bodoh dan dipakai sebagai kata makian. Kata ini telah mengalami pergeseran makna sesungguhnya, di sebagian daerah di Jawa Tengah, dipahami sebagai profesi para pengangon bebek.

Lontaran makian sontoloyo melengkapi sudah dunia politik kita dengan politik makian dari kedua kubu. Bila sebelumnya kubu Prabowo Subianto gemar melontarkan makian yang ditujukan untuk perangai elite-elite, khususnya di Jakarta. Aneka makian disemprotkan Prabowo dari elite goblok, penipu hingga maling rakyat.

Politik memaki ini sejatinya menyembunyikan sesuatu, fakta kondisi bangsa terabaikan. Semua dilakukan dengan pamrih, penuh kepentingan, kita kehilangan kemampuan untuk bekerja ikhlas, bekerja dalam hening tanpa makian.

Padahal terkadang dunia politik kita butuh ketenangan, menarik jarak dari segala sesuatu. Agar kita dapat mengurai masalah demi masalah yang menimpa bangsa ini. Di sini lah keheningan yang seharusnya mengambil alih. Dalam ketiadaan suara, makian dan umpatan kita bisa mendengarkan dan menangkap aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Sudah saatnya dalam pemilihan umum mendatang memunculkan para negarawan bukan politikus, apalagi yang gemar memaki. Karena mengutip teolog dan pengarang James Freeman Clarke, seorang politikus hanya tentang pemilihan umum berikutnya, sedangkan negarawan berpikir tentang generasi mendatang.

Sebaiknya panggung politik kita tak lagi diisi dengan makian, teriakan, ejekan pada mereka yang berseberangan. Kini tiba waktunya kita bisa berkomunikasi dan berargumentasi dengan mereka yang berbeda dari kita. Tanpa berteriak. Tanpa memaki, demi menuju kejayaan Indonesia.