Berselang waktu empat bulan saja, Indonesia diguncang dua gempa besar. Pada 31 Juli 2018 melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 28 Sepetember 2018 terjadi pula di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, yang diikuti dengan tsunami. Kendati negara kita telah melalui bencana demi bencana, terutama sejak tsunami Aceh 2004 lalu, namun belum juga memberikan pelajaran, selalu memakan korban jiwa. Para politikus pun berupa mengail simpati untuk meningkatkan partisipasi pemilih di lokasi bencana.

Kabar terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah korban meninggal akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus bertambah. Data terakhir menunjukkan korban meninggal berjumlah 1.571 orang.

Setiap bencana di Indonesia korban selalu dalam jumlah yang fantastis, beda dengan di Jepang korban selalu bisa diminimalkan. Kredo yang di kenal bahwa sesungguhnya gempa tidak membunuh, tetapi bangunan dan perilakulah yang membuat korban gempa terbunuh. Sementara untuk bencana tsunami, ketidaktahuanlah yang membuat manusia terbunuh.

Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana gempa bumi terkadang terlambat mendapatkan informasi atau sama sekali tidak mendapatkan informasi berkaitan dengan kondisi seismografi di daerahnya. Gempa bumi yang tiba-tiba datang di daerah mereka selalu membuat kepanikan hingga tidak tahu ke mana harus mencari informasi.

Masalah utama saat ini adalah banyak masyarakat di berbagai belahan Nusantara ini tidak mengetahui bahwa di tempat dia berpijak memiliki potensi gempa. Ketidaktahuan itu dikarenakan mereka tidak mengalami gempa besar selama berpuluh tahun, sehingga mereka lupa akan sesar yang ada di kaki mereka. Akibatnya, mereka tidak menyadari bencana yang mengintai.

Sementara masyarakat kalau diberitahu akan potensi gempa tersebut, selalu menanggapi seolah informasi yang disampaikan untuk menakut-nakuti, padahal untuk membangun budaya kesiapsiagaan atau tanggap bencana. Karena itu sangat penting bagi negara kita yang memiliki gunung api teraktif di dunia memiliki kesiapsiagaan, terutama dalam hal kekuatan bangunan, barang-barang dalam bangunan serta cara dan pengetahuan untuk menghadapi gempa. Keselamatan bukan suatu kebetulan.

Masalah lainnya adalah kesiapan pemerintah dalam mengatasi paska bencana. Dalam penanganan bencana di Sulteng, pemerintah ketinggalan dalam layanan tanggap darurat. Apalagi sempat terjadi penjarahan yang memperburuk situasi. Terlebih pemerintah mengizinkan rakyatnya mengambil bahan makanan.

Di satu sisi, itu adalah kedaruratan yang mungkin memotong kebutuhan yang sangat mendesak. Namun di sisi lain, itu adalah pendidikan yang salah dalam kondisi kedaruratan. Pemerintah perlu membuat prosedur yang jelas tentang pengelolaan paska bencana. Disamping itu juga tak alpa terus melakukan memberikan informasi mengenai daerah-darah rawan bencana.

Tentu saja siapa pun pasti berduka melihat kondisi luluh lantak di Palu dan Donggala, termasuk para politisi yang berlomba menunjukkan kepedulian mereka ke provinsi tersebut. Masalahnya ini tahun politik, tak ada makan siang yang gratis seperti kata pameo.

Beberapa penelitian menyebutan bencana alam dapat memiliki dampak pada partisipasi politik masyarakat. Misalnya Patrick M. Kuhnz dan Jacob N. Shapiro mengungkap bencana alam menimbulkan perilaku pro-sosial yang berpengaruh pada meningkatnya partisipasi pemilih apabila bisa mengurangi dampak ekonomi dari bencana.

Tentu saja kandidat petahana Pilpres 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki "keuntungan" lebih untuk meraih simpati masyarakat. Keuntungan elektoral tersebut dapat mereka raup bila melakukan langkah yang tepat saat menghadapi bencana tersebut.

Kondisi ini sangat mirip saat badai Sandy menerpa Amerika Serikat pada 2012 lalu. Presiden Amerika Barack Obama memanfaatkan betul momentum tersebut. Beberapa survei sebelum badai mengamuk petahana kandidat dari Partai Demokrat tersebut tertinggal dari pesaingnya dari Partai Republik, Mitt Romney. Paska badai menyerang berbalik, Obama mengungguli Romney.

Pemimpin politik lainnnya seperti Gerhard Schroder yang memenangkan pemilu Jerman berkat sukses melakukan rehabilitasi banjir Elbe. Sementara pemerintah Pakistan kehilangan dukungan akibat gagal menangani bencana banjir 2010.

Respons Jokowi terhadap bencana mirip dengan Obama. Saat bencana Lombok, Jokowi lebih memilih berada di Lombok ketimbang melakukan penutupan Asean Games di Jakarta. Begitu pula begitu bencana Sulteng terjadi, Jokowi segera menghentikan kegiatan kampanyenya di Solo dan terbang ke lokasi bencana. Ia juga segera melakukan rapat terbatas dengan berbagai pihak, sama seperti yang dilakukan Obama.

Sejauh ini, sikap Jokowi mendapat respons positif dari masyarakat. Merujuk pada data LSI Denny JA, 48,4 persen masyarakat meningkatkan dukungan pada Jokowi karena sikapnya pada gempa di Lombok. Bukan tidak mungkin, tren ini berlanjut ketika Jokowi berkunjung ke Palu dan Donggala. Sah saja dan sudah menjadi kewajiban Jokowi sebagai seorang presiden untuk membenahi dan menanggulangi bencana yang terjadi di pelosok negeri. Terlebih ini menjadi pertaruhan politik bagi Jokowi bila gagal menangani bencana yang terjadi.