Kontestasi pemilihan presiden diguncang isu adanya mahar politik dari Sandiaga Uno agar terpilih sebagai wakil presiden pendamping Prabowo. Konon Sandi menyerahkan masing-masing Rp500 miliar pada dua partai yakni PKS dan PAN agar keduanya legowo melepaskan kursi calon wakil presiden.

Sandi sendiri memang membantah telah memberi mahar politik seperti yang diciutkan Andi Arief di twitternya. Namun ia tak membantah telah memberikan logistik buat kampanye pilpres mendatang. Sontak saja pengakuan itu menjadi buah bibir masyarakat lantaran beda tipis saja antara mahar politik dan pemberian logistik pilpres. Bahkan bisa dibilang mahar politik salah satu fungsinya untuk logistik pilpres.

Dalam dunia politik di Indonesia bukan kali ini saja, partai politik meminta mahar untuk mengajukan calon. Prosesi pilkada lalu juga bertebaran pengakuan para calon yang dimintai mahar untuk maju sebagai calon bupati maupun walikota. Ada yang lantang meneriakkannya lantaran setelah diberi mahar tetap tak mulus dicalonkan. Banyak pula yang diam saja lantaran mulus menjadi pemenang pilkada.

Mahar politik untuk menduduki sebuah jabatan bukan lagi hal yang tabu, ia telah lama menghiasi panggung politik kita. Imbasnya tentu membuat tingginya biaya politik seorang calon hingga menutup calon potensial yang tak bermodal dana besar. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa calon bupati atau wali kota butuh dana Rp20 hingga Rp100 miliar untuk memenangi pilkada.

Tak ada makan siang yang gratis begitu pun dalam dunia politik. Mahar politik yang mahal itu juga tak serta-merta memuluskan jalan. Selain untuk mengisi "kas" partai politik, politisi masih harus memberi mahar politik untuk biaya akomodasi, pembuatan spanduk hingga membayar para saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

Belum lagi membagi uang secara cuma-cuma kepada masyarakat, membagi sembako dan menyewa gedung. Bayangkan, berapa banyak uang yang harus dirogoh oleh para politikus hanya untuk “merebut” simpati rakyat?

Apa yang bisa diharapkan dari para politikus yang saat pencalonannya mengeluarkan dana habis-habisan. Sesudah terpilih, apa yang mereka lakukan? Apakah menyejahterakan rakyat? Tidak. Pertama kali yang terpikir di benak mereka adalah mengembalikan dana yang telah mereka keluarkan. Dan berapa kali kita harus ditipu para politisi murahan semacam ini?

Dan semua itu berputar layaknya lingkaran setan. Begini lah yang membuat demokrasi kita perlahan mati. Tinggal menunggu waktu! Akan tetapi, tidak ada pilihan lain, tidak ada ideologi terbaik selain demokrasi.

Apakah kita ingin demokrasi digantikan dengan ideologi-ideologi lain? Apakah kita ingin demokrasi mati begitu saja? Tentu tidak. Bangsa Indonesia yang terdiri dari multi etnis, ras dan agama telah bersepakat bahwa demokrasi adalah yang terbaik meskipun demokrasi memiliki lubang juga. Tentu kita semua berharap negara ini akan terus hidup seribu tahun lagi, seperti kata Chairil Anwar dalam puisinya. Dan itu harus diperjuangkan. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-73.