Simalakama Kontrol Ruang Udara

Selasa, 13 September 2016, 09:00:00 WIB - Internasional

Sejumlah pesawat tempur TNI AU melintas di udara kawasan Istana Merdeka dan Monas pada Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Rabu (17/8). Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia Tahun 2016 di Istana Merdeka. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah penerbangan yang sangat luas. Sayangnya, kedaulatan RI atas ruang udaranya sendiri masih belum dikuasai sepenuhnya. Beberapa kontrol ruang udara di Indonesia khususnya di daerah perbatasan ternyata masih di bawah kendali beberapa negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia.

Flight Information Region (FIR) atau juga biasa disebut wilayah informasi penerbangan yang dikuasai negara tetangga ini sebetulnya sudah lama ingin diambil alih pengelolaannya oleh Indonesia melalui perintah Presiden Jokowi. Sayangnya proses pengambilalihan dari Singapura dan Malaysia ini walau amat erat kaitannya dengan kedaulatan negara ternyata tidak mudah untuk dilakukan.

Hal ini disebabkan karena Indonesia disinyalir belum siap akan infrastruktur dan sumber daya manusia yang akan mengelola ruang udara tersebut jika jadi diambil alih. Selain itu, mengambil alih wilayah udara ini pun tak mudah karena penanganannya sudah diatur dalam konvensi internasional melalui International Civil Aviation Organization (ICAO).

Apalagi, karena masalah ini menyangkut kepentingan tiga negara, maka setiap langkah suatu negara tidak bisa lagi didasarkan hanya pada kekuatan yang dimiliki, tetapi juga harus mendapatkan legitimasi internasional.

Menyikapi masalah ini, pengamat penerbangan Gerry Soejatman mengatakan, kontrol udara suatu negara oleh pihak lain, merupakan sebuah kelaziman dalam dunia dirgantara. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia juga mengontrol ruang udara negara lain seperti Timor Leste (untuk ketinggian 24 ribu kaki ke atas) dan wilayah Christmas Island.



Nah, jika Indonesia ingin mempersoalkan ruang udara yang masih dikontrol Singapura dan Malaysia, maka Indonesia juga harus bersikap fair dan siap menyerahkan kontrol udara atas Timor Leste misalnya. "Mau tidak ngelepasin wilayah yang kita pegang? Jangan maunya ngambil aja," ujar Gerry Soejatman kepada gresnews.com, Minggu (11/9).

Terkait kontrol ruang udara di atas wilayah Batam, kata Gerry, Indonesia memiliki perjanjian dengan Singapura. Jadi walaupun kontrolnya dipegang Singapura, akan tetapi itu tidak mengganggu kedaulatan NKRI karena dalam perjanjian tersebut jelas disebutkan, Singapura hanya memiliki wewenang untuk mengontrol wilayah penerbangan dan Indonesia tidak diberikan pembatasan apapun kecuali syarat-syarat penerbangan demi keselamatan.

Perlu diketahui, pernah terjadi kasus yang terjadi pada tahun 1991, pada waktu itu Jendral Benny Moerdani sempat tidak diizinkan mendarat di Natuna oleh pemandu lalu lintas udara Singapura. Setelah cekcok selama lima belas menit akhirnya sang Jenderal pun bisa mendarat. Moerdani langsung mengeluarkan pernyataan agar pemerintah segera mengambil alih kontrol wilayah udara Natuna karena merasa aneh Indonesia harus minta izin ke negara lain untuk mendarat di wilayahnya sendiri.

"Tidak boleh melarang, kalau si Moerdani mau diputar-putar oleh Singapura ya itu salah dia sendiri," ujar Gerry.

Gerry mengatakan, Singapura pasti memiliki alasan kenapa tidak langsung memberikan izin pendaratan. Kemungkinan sedang ada penerbangan sipil lain yang ada sehingga kalau izin diberikan maka bisa terjadi kecelakaan. Jadi walaupun pesawat militer terbang di wilayah udara Indonesia yang dikelola kontrol penerbangannya oleh negara lain harus melapor agar tidak terjadi tabrakan dengan pesawat lain.

"Negara lain berhak untuk melarang tapi pelarangannya untuk segi keselamatan dan tidak ada urusannya dengan kedaulatan," tegasnya.

Selama ini ia menilai, pengelolaan kontrol ruang udara yang dilakukan Singapura cukup baik dan perjanjian yang ada pun cukup jelas. Singapura juga selalu memberikan uang hasil pengelolaan secara penuh kepada Indonesia dan apabila kita memaksa mengambil kontrol ruang udara di Batam yang saat ini dikontrol oleh Singapura hal itu akan merugikan Indonesia sendiri.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan Singapura untuk maju demi keamanan regional. Jika Indonesia memaksa mengambil kontrol ruang udara berakibat penerbangan Singapura akan mati. Imbasnya Indonesia menjadi terbuka untuk diserang karena harus diakui manajemen dan pengaturan lalu lintas udara yang dimiliki Indonesia masih buruk. "Karena kita tidak becus mengelolanya China dapat menyerang, nah kita juga yang rugi," ujar Gerry.

Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar