Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan tidak bersikap ragu-ragu dalam menjalankan reshuffle dengan menunjuk figur orang-orang terbaik untuk ditempatkan di Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden Yudhoyono juga diminta tidak perlu khawatir tersandera oleh konstelasi politik. 

"Secara konstitusional, SBY adalah seorang kepala negara, jadi jangan ada keraguan. Senjata itu diperkuat lagi kepada pemerintahan, artinya dia memiliki hak penuh dalam mengangkat dan memberhentikan menteri," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah di Jakarta, Jumat (7/10).

Iberamsjah menambahkan, SBY dipilih oleh 60 persen rakyat Indonesia dan tidak ada keraguian. SBY juga ikut membuat arah kebijakan negara. Tidak hanya implementasi, SBY juga ikut terlibat dalam pembuatan produk kebijakan seperti UU.

Presiden juga punya hak di bidang yudikatif, grasi, abolisi dan rehabiltasi dalam rangka mengikat bangsa. "Jangan sampai beliau terganggu oleh politik di parlemen. Kalau beliau harus mengambil dari unsur partai politik, mesti benar-benar putra-putri terbaik bangsa," kata Iberamsjah.

Dengan demikian, lanjut Iberamsjah, menyisakan tiga tahun kedepan, SBY dengan hak prerogratif benar-benar bentuk kabinet yang kuat, berisi profesional, dan ahli bidangnya. "SBY harus melihat benar jejak rekamnya dari segi keahlian. Jangan terpengaruh parpol yang menyodorkan calonnya. Mereka harus diseleksi demi kepentingan bangsa," tandas Iberamsjah.

BACA JUGA: