Dua WNI Diculik, Mou Indonesia-Filipina-Malaysia Ditinjau Ulang

Selasa, 22 November 2016, 21:00:00 WIB - Internasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Anifah (kanan) saat pertemuan di Kuala Lumpur, Senin (7/11). Pada pertemuan yang membahas penculikan nelayan Indonesia di Perairan Sabah, Sabtu (5/11), Menlu Retno meminta kepada Malaysia untuk meningkatkan pengamanan perairan di wilayahnya agar penculikan tidak terulang kembali. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus penculikan dua Warga Negara Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah perairan Sabah, Malaysia, menjadi pukulan telak bagi hubungan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Pasalnya, ketiga negara sebenarnya sudah memiliki kepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengamanan laut bersama.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin meminta agar pemerintah meninjau ulang MoU tersebut. "Sesungguhnya pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah melaksanakan MoU Trilateral dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan wilayah laut masing-masing melalui kerja sama. Tapi, penyaderaan kok masih terulang?" ujar Tubagus Hasanuddin, dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Selasa (22/11).

Menurut Hasanuddin, MoU Trilateral yang telah disepakati oleh menteri pertahanan di tiga negara tersebut seharusnya dibahas lebih lanjut diantara para panglima angkatan bersenjata masing-masing negara, termasuk Panglima TNI. "Dengan MoU itu, ketiga panglima angkatan bersenjata dari tiga negara tersebut selanjutnya dibuat konsep joint operation atau konsep joint patrol," tutur mantan Sekretaris Militer itu.

Konsep joint operation, kata Hasanuddin, menjadi hal yang sangat penting. Karena, bila Indonesia saja yang serius dalam mengamankan wilayah-wilayah rawan tanpa disertai keseriusan dari Malaysia dan Filipina, maka perjanjian trilateral menjadi sia-sia. "Konsep joint patrol dan joint operation berdasarkan evaluasi MoU Trilateral," tukas Hasanuddin.

Selain itu, sambung Hasanuddin, ketiga negara juga harus aktif dalam bertukar informasi intelijen terkait pergerakan kelompok bersenjata. "Tiga negara harus aktif bertukar informasi intelijen terhadap pergerakan kelompok militan Abu Sayyaf. Ini menjadi penting untuk pemetaan pergerakan mereka (Abu Sayyaf)," tandas Hasanuddin.

Setelah pengamanan laut semakin diperkuat, Hasanuddin mengingatkan agar kapal-kapal komersil juga tetap wajib melaporkan ke Angkatan Laut bila hendak berlayar. "Bagi kapal-kapal bisnis yang melintas wilayah juga tetap diminta kehati-kehatian, setidaknya melapor ke Angkatan Laut," pungkas Hasanuddin.

Sekadar diketahui, perjanjian trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebenarnya sudah terbentuk saat pertemuan di Astana Negara Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (5/5) lalu. Hasilnya, ada empat kesepakatan tentang upaya mengamankan kawasan perairan di pebatasan tiga negara.

Empat poin yang telah disepakati dari perjanjian trilateral itu adalah, pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu. Ketiga, membentuk gugus tugas diantara ketiga negara untuk berbagi informasi intelijen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Dan keempat, menyepakati pembentukan hotline informasi untuk merespons situasi darurat.

Bahkan, kelanjutan dari perjanjian trilateral itu juga kembali dibahas oleh menteri pertahanan di tiga negara dalam forum pertemuan The 3rd Trilateral Defence Ministers' Meeting pada Agustus 2016. Namun, penculikan terhadap nelayan Indonesia di perairan Malaysia dan Filipina masih kerap terjadi.

Belakangan, dua nelayan Indonesia menjadi korban penculikan yang diduga dilakukan kelompok Abu Sayyaf pada Sabtu, 19 November 2016. Nelayan itu bekerja secara sah di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia. Penculikan itu terjadi di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, sekitar pukul 19.20 waktu setempat.

Komandan pasukan keamanan Sabah Timur, Datuk Wan Bari Wan Abdul Khalid, mengatakan penculikan dua WNI terjadi di wilayah yang berjarak beberapa mil laut dari Sungai Kinabatangan. Lokasi diculiknya kedua orang tersebut dikenal dengan sebutan karang Pegasus.

Wan Bari mengatakan, orang-orang bersenjata tersebut kemudian melarikan diri ke arah perairan internasional setelah aksi penculikannya berhasil. Tak lama setelah peristiwa pertama, mereka berhasil menculik seorang kapten kapal lain asal Indonesia yang jaraknya tiga mil laut dari lokasi penculikan yang pertama.

Kementerian Luar Negeri menerima informasi dari Asosiasi Pemilik Kapal sekitar 1 jam setelah peristiwa tersebut. Kedua WNI ini adalah kapten kapal asal Sulawesi Selatan, Saparuddin bin Koni, 43 tahun, dan wakil kapten asal Sulawesi Selatan bernama Sawal bin Maryam (36).

Kementerian Luar Negeri sendiri sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan kedua WNI tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan kedua WNI itu dibawa para bajak laut ke wilayah Sulu Filipina. Namun Retno belum bisa memastikan apakah kelompok penculik merupakan kelompok Abu Sayyaf. "Kelompok (penculiknya) belum tahu. Tapi dari intelijen saya, mereka saat ini di Sulu," kata Retno.

Sebelum mencapai di wilayah kepulauan Filipina itu, dua WNI itu sempat dibawa ke wilayah lain, dan sehari setelahnya mereka baru sampai ke Sulu. "Itu pola yang biasa," kata Retno.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar