Kasus penculikan dua Warga Negara Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah perairan Sabah, Malaysia, menjadi pukulan telak bagi hubungan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Pasalnya, ketiga negara sebenarnya sudah memiliki kepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengamanan laut bersama.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus penculikan dua Warga Negara Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah perairan Sabah, Malaysia, menjadi pukulan telak bagi hubungan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Pasalnya, ketiga negara sebenarnya sudah memiliki kepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengamanan laut bersama.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin meminta agar pemerintah meninjau ulang MoU tersebut. "Sesungguhnya pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah melaksanakan MoU Trilateral dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan wilayah laut masing-masing melalui kerja sama. Tapi, penyaderaan kok masih terulang?" ujar Tubagus Hasanuddin, dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Selasa (22/11).

Menurut Hasanuddin, MoU Trilateral yang telah disepakati oleh menteri pertahanan di tiga negara tersebut seharusnya dibahas lebih lanjut diantara para panglima angkatan bersenjata masing-masing negara, termasuk Panglima TNI. "Dengan MoU itu, ketiga panglima angkatan bersenjata dari tiga negara tersebut selanjutnya dibuat konsep joint operation atau konsep joint patrol," tutur mantan Sekretaris Militer itu.

Konsep joint operation, kata Hasanuddin, menjadi hal yang sangat penting. Karena, bila Indonesia saja yang serius dalam mengamankan wilayah-wilayah rawan tanpa disertai keseriusan dari Malaysia dan Filipina, maka perjanjian trilateral menjadi sia-sia. "Konsep joint patrol dan joint operation berdasarkan evaluasi MoU Trilateral," tukas Hasanuddin.

Selain itu, sambung Hasanuddin, ketiga negara juga harus aktif dalam bertukar informasi intelijen terkait pergerakan kelompok bersenjata. "Tiga negara harus aktif bertukar informasi intelijen terhadap pergerakan kelompok militan Abu Sayyaf. Ini menjadi penting untuk pemetaan pergerakan mereka (Abu Sayyaf)," tandas Hasanuddin.

Setelah pengamanan laut semakin diperkuat, Hasanuddin mengingatkan agar kapal-kapal komersil juga tetap wajib melaporkan ke Angkatan Laut bila hendak berlayar. "Bagi kapal-kapal bisnis yang melintas wilayah juga tetap diminta kehati-kehatian, setidaknya melapor ke Angkatan Laut," pungkas Hasanuddin.

Sekadar diketahui, perjanjian trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebenarnya sudah terbentuk saat pertemuan di Astana Negara Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (5/5) lalu. Hasilnya, ada empat kesepakatan tentang upaya mengamankan kawasan perairan di pebatasan tiga negara.

Empat poin yang telah disepakati dari perjanjian trilateral itu adalah, pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu. Ketiga, membentuk gugus tugas diantara ketiga negara untuk berbagi informasi intelijen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Dan keempat, menyepakati pembentukan hotline informasi untuk merespons situasi darurat.

Bahkan, kelanjutan dari perjanjian trilateral itu juga kembali dibahas oleh menteri pertahanan di tiga negara dalam forum pertemuan The 3rd Trilateral Defence Ministers´ Meeting pada Agustus 2016. Namun, penculikan terhadap nelayan Indonesia di perairan Malaysia dan Filipina masih kerap terjadi.

Belakangan, dua nelayan Indonesia menjadi korban penculikan yang diduga dilakukan kelompok Abu Sayyaf pada Sabtu, 19 November 2016. Nelayan itu bekerja secara sah di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia. Penculikan itu terjadi di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, sekitar pukul 19.20 waktu setempat.

Komandan pasukan keamanan Sabah Timur, Datuk Wan Bari Wan Abdul Khalid, mengatakan penculikan dua WNI terjadi di wilayah yang berjarak beberapa mil laut dari Sungai Kinabatangan. Lokasi diculiknya kedua orang tersebut dikenal dengan sebutan karang Pegasus.

Wan Bari mengatakan, orang-orang bersenjata tersebut kemudian melarikan diri ke arah perairan internasional setelah aksi penculikannya berhasil. Tak lama setelah peristiwa pertama, mereka berhasil menculik seorang kapten kapal lain asal Indonesia yang jaraknya tiga mil laut dari lokasi penculikan yang pertama.

Kementerian Luar Negeri menerima informasi dari Asosiasi Pemilik Kapal sekitar 1 jam setelah peristiwa tersebut. Kedua WNI ini adalah kapten kapal asal Sulawesi Selatan, Saparuddin bin Koni, 43 tahun, dan wakil kapten asal Sulawesi Selatan bernama Sawal bin Maryam (36).

Kementerian Luar Negeri sendiri sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan kedua WNI tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan kedua WNI itu dibawa para bajak laut ke wilayah Sulu Filipina. Namun Retno belum bisa memastikan apakah kelompok penculik merupakan kelompok Abu Sayyaf. "Kelompok (penculiknya) belum tahu. Tapi dari intelijen saya, mereka saat ini di Sulu," kata Retno.

Sebelum mencapai di wilayah kepulauan Filipina itu, dua WNI itu sempat dibawa ke wilayah lain, dan sehari setelahnya mereka baru sampai ke Sulu. "Itu pola yang biasa," kata Retno.

MALAYSIA HARUS TANGGUNG JAWAB - Retno Marsudi lebih jauh mengatakan, Malaysia harus ikut bertanggung jawab terhadap kondisi keamanan di wilayah perairannya. "Jadi kita minta sekali lagi perhatian mereka (Malaysia) untuk bertanggung jawab dengan wilayah perairan mereka ini," kata Retno.

Dia mengaku telah berkunjung ke Kuala Lumpur Malaysia pada 7 November kemarin, kemudian terbang ke Kinabalu dan bertemu Chief Minister Sabah serta Komandan The Eastern Sabah Security Command (ESSCOM). Retno bahkan bertemu dengan pemilik kapal tempat dua WNI itu bekerja, di Sandakan.

"Intinya perjalanan saya itu untuk menyampaikan perhatian yang mendalam dari pemerintah Indonesia terhadap masih berlangsungnya penyanderaan ABK kita yang ketiga kalinya ini di wilayah perairan Malaysia," kata Retno.

Dia menegaskan, setiap negara punya tanggung jawab untuk menjaga wilayah perairannya. Dia menyampaikan, pihak Malaysia juga punya perhatian yang sama dalam hal ini. "Mereka memang berjanji untuk meningkatkan keamanan. Soal ´bagaimana´-nya ya itu mereka bagaimana. Tapi setidaknya dari hal yang kecil dulu," kata Retno.

ESSCOM akan berkomunikasi lebih intensif lagi dengan kapal-kapal di wilayahnya, peningkatan kewaspadaan dilakukan demi menjaga kapal-kapal agar tak diserang bajak laut. Ada pula kewajiban agar satu kapal memiliki alat Automatic Identification System (AIS), gunanya supaya kapal tersebut bisa diketahui lokasinya dengan mudah dan cepat. Mereka juga membahas soal tombol apa yang harus dipencet awak kapal untuk menandai bahwa mereka sedang diculik.

"Menteri Pertahanan juga akan melakukan pertemuan bilateral, yang intinya mohon juga di-´push (ditekan)´ oleh Pak Menhan. Kita sudah lakukan koordinasi ke dalam untuk mem-push," kata Retno.

Selan itu, Retno juga sudah melakukan komunikasi dengan Menlu Malaysia. Retno memohon perhatian Malaysia mengenai masalah keamanan dan perairan laut Malaysia. "Karena kejadian penculikan ini terjadi di wilayah perairan Malaysia," ujarnya.

Tidak hanya itu, Menlu Retno juga melakukan komunikasi dengan pihak Filipina, khususnya kepada penasihat khusus Presiden Filipina yang menangani masalah perdamaian di Filipina Selatan. Perbincangan itu fokus pada tukar pikiran soal penculikan WNI. "Jadi kita semuanya sudah bergerak menghubungi semua otoritas dan tim kita sudah ada d lapangan. Tentunya pertama untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai situasinya. dan kedua adalah untuk memetakan tindakan selanjutnya," sambungnya.

Tercatat ada 6 ribu WNI yang bekerja sebagai ABK di Malaysia. Retno kembali menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Malaysia dan Filipina. (dtc)