Para pengungsi beretnis Tamil dari Sri Lanka itu, ditemukan oleh para nelayan Aceh di dekat perairan Aceh pada tanggal 11 Juni lalu. Mereka kemudian melaporkan perahu tersebut kepada Angkatan Laut Indonesia.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Amnesty International menyayangkan sikap Pemerintah Aceh yang tidak mengizinkan lebih dari 40 orang Tamil Sri Lanka pencari suaka untuk mendarat setelah ditemukan terapung-apung di perairan provinsi berjuluk Serambi Mekkah itu. Para pengungsi itu masih tertahan di kapal mereka yang mengalami kerusakan yang kini terdampar di Pantai Lhoknga, Aceh Besar.

Para pencari suaka itu diketahui tengah berlayar menuju Australia. Karena itu, Pemerintah Aceh akan menghalau mereka kembali ke laut setelah memberikan bantuan berupa perbaikan kapal dan bantuan perbekalan makanan.

Direktur Kampanye Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik Josef Benedict mengatakan, langkah menghalau kembali mereka ke lautan yang merupakan sebuah pelanggaran mencolok dari hukum internasional. "Pihak berwenang Indonesia seharusnya secara bersama-sama mengizinkan mereka untuk mendarat secara aman sehingga Badan Pengungsi PBB (UNHCR) bisa mewawancarai mereka," kata Josef dalam keterangan tertulis yang diterima gresnews.com, Sabtu (18/6).

Berdasarkan informasi yang diterima Amnesty, kata Josef, pada hari Jumat (17/6), juru bicara imigrasi Banda Aceh menyatakan bahwa para pencari suaka tersebut, yang melarikan diri dari Sri Lanka tiga minggu lalu tidak akan diizinkan untuk mendarat di Indonesia. Alasannya, karena tujuan awal mereka adalah Pulau Christmas di Australia.

Kapolda Aceh Irjen Husein Hamidi juga menyatakan, setelah menyediakan makanan kepada para pencari suaka Tamil Sri Lanka tersebut dan memperbaiki perahu mereka, polisi dan angkatan laut akan bersiap mengembalikan mereka ke perairan internasional. Sikap ini, dinilai membahayakan keselamatan para pencari suaka itu.

"Indonesia berisiko menyia-nyiakan upaya baik yang mereka buat ketika memberikan bantuan tahun lalu kepada ribuan pengungsi dan migran yang terdampar di Laut Andaman. Kontras dengan apa yang terjadi pada Mei 2015, perkembangan di minggu ini akan mengundang perbandingan dengan negeri-negeri lainnya yang memiliki rekam jejak buruk yang membuat orang-orang yang putus asa terapung-apung dan berisiko menghadapi kematian di laut lepas," urai Josef Benedict.

Pihak imigrasi, kepolisian, dan Angkatan Laut di Aceh, menurut Josef, telah mengabaikan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membolehkan para pencari suaka tersebut mendarat. "Alih-alih, mereka memblokade area tersebut dan menutup akses para pencari suaka ke daratan," ujarnya.

Dia mengatakan, para staf UNHCR telah bersiap di Aceh untuk mewawancarai pencari suaka Tamil Sri Lanka tersebut utnuk memverifikasi identitas mereka dan menentukan status mereka. "Pihak imigrasi dan pasukan keamanan di Aceh mencemooh Wakil Presidennya sendiri dan tidak membolehkan staf UNHCR melaksanakan tugas mereka. Standar yang konsisten harus diterapkan di setiap pihak, dengan semua pihak berwenang di Indonesia bekerja secara bersama-sama dengan badan internasional resmi," ujar Josef Benedict.

Para pengungsi beretnis Tamil dari Sri Lanka itu, ditemukan oleh para nelayan Aceh di dekat perairan Aceh pada tanggal 11 Juni lalu. Mereka kemudian melaporkan perahu tersebut kepada Angkatan Laut Indonesia. Sayangnya, pihak AL tidak mengizinkan orang-orang di dalam perahu tersebut untuk mendarat dan mengajukan suaka, dengan argumen mereka tidak membawa dokumen yang sesuai.

"Padahal di bawah hukum internasional, baik minimnya dokumentasi atau tidak lazimnya kedatangan mereka tidak menghalangi orang-orang tersebut untuk meminta suaka," kata Josef.

Perahu tersebut memulai perjalanan yang membahayakan dari India setelah mereka para penumpangnya dilaporkan melarikan diri dari Sri Lanka, di mana para anggota minoritas Tamil menderita persekusi di masa lalu. "Meski ada banyak perbaikan belakangan ini, masih ada keprihatinan akan praktik-praktik diskriminasi terhadap kelompok Tamil oleh aparat penegak hukum," urai Josef.

Kelompok Tamil tersebut berangkat dari India, dengan jarak lebih dari 1.700 km dari Aceh, dengan sebuah perahu yang membawa bendera India. Mereka telah berlayar selama 20 hari, menuju Australia. Saat mereka berada di dekat pantai Aceh, mereka menghadapi cuaca buruk, membuat perahu mereka terdampar di dekat Lhoknga.

Dewan HAM PBB baru-baru ini mencatat bahwa pada April, di Sri Lanka terdapat serentetan penangkapan terhadap orang-orang Tamil di bawah Undang-Undang Pencegahan Terorisme (the Prevention of Terrorism Act/PTA). Penangkapan-penangkapan di bawah PTA – dalam berbagai kasus – telah gagal memenuhi standar-standar minimum peradilan yang adil di bawah perintah Komisi Nasional HAM Sri Lanka.

"Orang-orang Tamil Sri Lanka terus prihatin secara mendalam akan apa yang mereka katakan sebagai kultur pengawasan yang ketat di wilayah utara dan timur negeri tersebut," pungkas Josef.

TEGAKKAN ATURAN - Sementara itu, Kepala Kesbangpol dan Linmas Aceh Nasir Zalba mengatakan pemerintah Aceh dan pihak terkait belum ada rencana untuk membawa 44 warga Sri Lanka etnis Tamil yang terdampar di Perairan Lhoknga, Aceh Besar, ke daratan. Mereka bahkan akan segera ditarik lagi ke laut lepas agar dapat melanjutkan perjalanan ke Australia.

"Pak Gubernur (Zaini Abdullah) minta aturan ditegakkan. Mereka tidak boleh ke darat," kata Nasir, Selasa (14/6).

Menurutnya, para warga etnis Tamil yang menumpangi kapal besi hijau berbendera India tidak memiliki dokumen untuk masuk wilayah Indonesia. Meski demikian, pemerintah memberi bantuan logistik untuk mereka sebagai bekal agar dapat melanjutkan perjalanan.

Kapal yang ditumpangi 44 warga etnis Tamil sekarang kandas di bibir pantai Pulau Kapuk, Lhoknga. Tali jangkar kapal putus sehingga kapal terhempas ke pinggir dari posisi sebelumnya sekitar 300 meter dari daratan. Mereka tetap tidak diizinkan untuk turun. "Saya sudah melaporkan kondisi soal kapal kandas ini ke Pak Gubernur melalui SMS, tapi tadi belum dibalas," jelasnya.

Bantuan yang diberikan melalui Dinas Sosial itu berupa mie instan, air mineral, biskuit, pakaian dan lainnya. Sedangkan untuk BBM jenis bensin dan oli hingga saat ini masih dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak. "Dinas sosial hanya ada logistik. Sedangkan untuk BBM dan oli tidak ada pos anggaran di Dinsos," ungkapnya.

Seperti diketahui, kapal warga Sri Lanka etnis Tamil terdampar di Aceh sejak Sabtu (11/6) lalu karena kerusakan mesin. Setelah teknisi selesai memperbaikinya dan bantuan dipasok, kapal tersebut digiring ke laut lepas. Tapi tak lama berselang, mereka balik lagi dan lego jangkar tak jauh dari posisi saat pertama terdampar.

Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat mengunjungi warga Sri Lanka etnis Tamil yang terdampar itu, juga menegaskan hal yang sama. "Tapi mereka bilang tidak boleh dibawa ke daratan karena mereka bukan pelarian (dari negaranya). Jadi harus ditarik lagi ke tengah laut," kata Muzakir di Lhoknga, Rabu (15/6).

Pemerintah Aceh, kata Muzakir, akan memberikan bantuan logistik untuk warga etnis Tamil yang menumpangi kapal berbendera India. Sementara untuk bahan bakar yang diminta tujuh ton juga akan disanggupi. "BBM juga akan berikan sesuai yang mereka minta," jelas Muzakir.

Menurutnya, warga etnis Tamil akan segera ditarik ke tengah laut agar dapat melanjutkan perjalanan ke Australia. Saat ini, katanya masih terkendala cuaca. "Kalau cuacanya sudah bagus mereka segera ditarik," ungkapnya.

Hingga saat ini, kapal besi hijau masih kandas di bibir pantai. Rencananya kapal tersebut akan ditarik dengan menggunakan KRI yang sedang bergerak ke lokasi dari Sabang.

BANTUAN KEMANUSIAAN - Kapolda Aceh Irjen Husein Hamidi saat mengunjungi lokasi kandasnya kapal warga Sri Lanka etnis Tamil di Pantai Pulau Kapuk, Lhoknga Aceh Besar, Aceh, mengatakan, Pemerintah Aceh membantu logistik seperti makanan dan minuman untuk para imigran atas nama kemanusiaan. Bantuan itu diberikan agar mereka dapat berlayar kembali setelah kapal selesai diperbaiki oleh teknisi.

"Mereka yang sekarang ada di atas kapal kita bantu atas nama kemanusiaan. Dinas Sosial memberikan makanan untuk mereka selama berada di sini. Dan tambahan juga akan diberikan sebagai bekal untuk mereka selama berlayar lagi," kata Husein.

Terhadap imigran yang berjumlah 44 orang, kata Kapolda, sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Mereka semua dinyatakan sehat. Sedangkan bahan bakar juga akan diisi ke kapal mereka agar warga etnis Tamil ini segera dapat melanjutkan perjalanan ke Australia.

Tim teknisi juga sudah mengecek kondisi mesin kapal dan menemukan dinamo starter kapal dalam keadaan rusak. Mereka kemudian membawa dinamo tersebut ke bengkel untuk segera diperbaiki. "Kapal rusak sedang diperbaiki," jelas Husein.

Jika sudah selesai perbaikan, kapal yang sudah kandas tersebut rencananya akan ditarik lagi ke laut dengan menggunakan tug boat. Selain itu juga ada alat berat untuk mendorong. Proses penarikan juga akan melibatkan KRI yang didatangkan dari Lanal Sabang. "Ini kita tunggu pasang dulu biar mudah penarikannya," ungkap Husein.

Para pengungsi tersebut saat dikunjungi Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga memohon bantuan kapal baru. "Kapal kami sudah bermasalah sehingga tidak layak jalan. Mohon bantuan kapal baru," kata seorang imigran perempuan, Jumat (17/6).

Menurut pengungsi perempuan itu, kapal besi hijau yang sekarang mereka tumpangi sudah tidak layak digunakan untuk berlayar ke Australia.

Menangggapi permintaan tersebut, Zaini mengatakan, kapal yang ditumpangi 44 warga etnis Tamil masih dalam kondisi bagus. Mesin yang rusak sudah diperbaiki teknisi dan beberapa bagian yang bocor sudah ditempel. "Itu (kapal tidak layak berlayar) alasan mereka saja. Kapal mereka masih bagus," kata Zaini.

Menurut Zaini, Pemerintah Aceh akan memberikan bantuan logistik, bahan bakar sebanyak tujuh ton, dan pemeriksaan kesehatan. Hal itu dilakukan sesuai dengan memo Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saat berlayar kembali, kapal warga etnis Tamil ini akan dikawal menggunakan kapal TNI AL hingga ke perbatasan. "Tujuan mereka bukan ke Aceh. Mereka mau ke Australia," ungkapnya. (dtc)