Soal Imigran Sri Lanka, Indonesia Diharap Bijaksana

Sabtu, 18 Juni 2016, 18:00:00 WIB - Internasional

Anggota relawan mendistribusikan bantuan logistik kepada imigran Sri Lanka yang terdampar di Pantai Pulau Kapuk, Aceh Besar, Aceh, Jumat (17/6). Selain memberikan bantuan logistik, Pemerintah daerah Aceh juga memperbaiki kapal imigran yang rusak serta bantuan bahan bakar minyak agar mereka dapat kembali melanjutkan perjalanan ke Australia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Amnesty International menyayangkan sikap Pemerintah Aceh yang tidak mengizinkan lebih dari 40 orang Tamil Sri Lanka pencari suaka untuk mendarat setelah ditemukan terapung-apung di perairan provinsi berjuluk Serambi Mekkah itu. Para pengungsi itu masih tertahan di kapal mereka yang mengalami kerusakan yang kini terdampar di Pantai Lhoknga, Aceh Besar.

Para pencari suaka itu diketahui tengah berlayar menuju Australia. Karena itu, Pemerintah Aceh akan menghalau mereka kembali ke laut setelah memberikan bantuan berupa perbaikan kapal dan bantuan perbekalan makanan.

Direktur Kampanye Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik Josef Benedict mengatakan, langkah menghalau kembali mereka ke lautan yang merupakan sebuah pelanggaran mencolok dari hukum internasional. "Pihak berwenang Indonesia seharusnya secara bersama-sama mengizinkan mereka untuk mendarat secara aman sehingga Badan Pengungsi PBB (UNHCR) bisa mewawancarai mereka," kata Josef dalam keterangan tertulis yang diterima gresnews.com, Sabtu (18/6).

Berdasarkan informasi yang diterima Amnesty, kata Josef, pada hari Jumat (17/6), juru bicara imigrasi Banda Aceh menyatakan bahwa para pencari suaka tersebut, yang melarikan diri dari Sri Lanka tiga minggu lalu tidak akan diizinkan untuk mendarat di Indonesia. Alasannya, karena tujuan awal mereka adalah Pulau Christmas di Australia.



Kapolda Aceh Irjen Husein Hamidi juga menyatakan, setelah menyediakan makanan kepada para pencari suaka Tamil Sri Lanka tersebut dan memperbaiki perahu mereka, polisi dan angkatan laut akan bersiap mengembalikan mereka ke perairan internasional. Sikap ini, dinilai membahayakan keselamatan para pencari suaka itu.

"Indonesia berisiko menyia-nyiakan upaya baik yang mereka buat ketika memberikan bantuan tahun lalu kepada ribuan pengungsi dan migran yang terdampar di Laut Andaman. Kontras dengan apa yang terjadi pada Mei 2015, perkembangan di minggu ini akan mengundang perbandingan dengan negeri-negeri lainnya yang memiliki rekam jejak buruk yang membuat orang-orang yang putus asa terapung-apung dan berisiko menghadapi kematian di laut lepas," urai Josef Benedict.

Pihak imigrasi, kepolisian, dan Angkatan Laut di Aceh, menurut Josef, telah mengabaikan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membolehkan para pencari suaka tersebut mendarat. "Alih-alih, mereka memblokade area tersebut dan menutup akses para pencari suaka ke daratan," ujarnya.

Dia mengatakan, para staf UNHCR telah bersiap di Aceh untuk mewawancarai pencari suaka Tamil Sri Lanka tersebut utnuk memverifikasi identitas mereka dan menentukan status mereka. "Pihak imigrasi dan pasukan keamanan di Aceh mencemooh Wakil Presidennya sendiri dan tidak membolehkan staf UNHCR melaksanakan tugas mereka. Standar yang konsisten harus diterapkan di setiap pihak, dengan semua pihak berwenang di Indonesia bekerja secara bersama-sama dengan badan internasional resmi," ujar Josef Benedict.

Para pengungsi beretnis Tamil dari Sri Lanka itu, ditemukan oleh para nelayan Aceh di dekat perairan Aceh pada tanggal 11 Juni lalu. Mereka kemudian melaporkan perahu tersebut kepada Angkatan Laut Indonesia. Sayangnya, pihak AL tidak mengizinkan orang-orang di dalam perahu tersebut untuk mendarat dan mengajukan suaka, dengan argumen mereka tidak membawa dokumen yang sesuai.

"Padahal di bawah hukum internasional, baik minimnya dokumentasi atau tidak lazimnya kedatangan mereka tidak menghalangi orang-orang tersebut untuk meminta suaka," kata Josef.

Perahu tersebut memulai perjalanan yang membahayakan dari India setelah mereka para penumpangnya dilaporkan melarikan diri dari Sri Lanka, di mana para anggota minoritas Tamil menderita persekusi di masa lalu. "Meski ada banyak perbaikan belakangan ini, masih ada keprihatinan akan praktik-praktik diskriminasi terhadap kelompok Tamil oleh aparat penegak hukum," urai Josef.

Kelompok Tamil tersebut berangkat dari India, dengan jarak lebih dari 1.700 km dari Aceh, dengan sebuah perahu yang membawa bendera India. Mereka telah berlayar selama 20 hari, menuju Australia. Saat mereka berada di dekat pantai Aceh, mereka menghadapi cuaca buruk, membuat perahu mereka terdampar di dekat Lhoknga.

Dewan HAM PBB baru-baru ini mencatat bahwa pada April, di Sri Lanka terdapat serentetan penangkapan terhadap orang-orang Tamil di bawah Undang-Undang Pencegahan Terorisme (the Prevention of Terrorism Act/PTA). Penangkapan-penangkapan di bawah PTA – dalam berbagai kasus – telah gagal memenuhi standar-standar minimum peradilan yang adil di bawah perintah Komisi Nasional HAM Sri Lanka.

"Orang-orang Tamil Sri Lanka terus prihatin secara mendalam akan apa yang mereka katakan sebagai kultur pengawasan yang ketat di wilayah utara dan timur negeri tersebut," pungkas Josef.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar