Satu Sikap Hadapi Pelecehan Pancasila Oleh Militer Australia

Sabtu, 07 Januari 2017, 15:00:00 WIB - Internasional

Prajurit TNI AD dari Yonif 403/Wirasada Pratista mengecek senjata di atas Kapal KRI Teluk Amboina, sebelum pemberangkatan menuju ke Kalimantan, di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/12). Sebanyak 350 prajurit yang diberangkatkan ke perbatasan RI-Malaysia tersebut akan bertugas selama sembilan bulan dengan tugas mencegah penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan "Ilegal Logging". (ANTARA)


HARUS DIEVALUASI — Berbeda dengan pendapat Hikmahanto, pengamat militer dan terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, apa yang dilakukan TNI pada dasarnya merupakan tindakan yang reaktif. 'Menurut saya, TNI terlalu reaktif menyikapi apa yang disebut sebagai pelecehan itu. Bagaimanapun, apa pun bentuknya, pemutusan kerjasama bilateral bukanlah hal yang bisa diputuskan secara gegabah dan tergesa. Apalagi kerjasama militer,' kata Khairul kepada gresnews.com, Kamis (5/1).

Khairul menjelaskan, pembentukan watak dan karakter tentara suatu negara dilakukan atas dasar doktrin yang merepresentasikan kebanggaan, kewibawaan dan kedaulatan negara tersebut. Dengan kata lain, hal itu memang berkelindan dengan simbol-simbol, identitas, dan ideologi suatu negara.

Dalam konteks itulah Khairul melihat, sebagaimana Indonesia merepresentasikan Merah Putih, Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai entitas yang harus dijaga martabatnya, lalu menyatakan Pancasila sebagai ideologi terbaik di antara semua ideologi yang ada. maka saat militer Australia melecehkan Pancasila, hal itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya.

'Ketika tentara Indonesia dalam pelatihan militernya didoktrin, kapitalisme, liberalisme, sosialisme atau komunisme buruk, berbahaya, dan menjadi ancaman yang harus diwaspadai, dimusuhi bahkan dibasmi dengan kesaktian Pancasila, apakah salah jika Australia memasukkan materi yang menampilkan Pancasila sebagai sesuatu yang jelek dalam pelatihan militer mereka?' kata Khairul.


Khairul melanjutkan, dalam kasus seperti itu, posisi RI terhadap Australia sebenarnya tidak berbeda dengan ketika Indonesia dianggap menghina Singapura karena memberi nama KRI Usman-Harun, dua nama prajurit marinir Indonesia yang dianggap sebagai penjahat oleh Singapura, namun dianggap sebagai pahlawan oleh Indonesia, pada armada kapal perang terbarunya. Saat itu, Panglima TNI tegas menolak protes Singapura dengan menyatakan, itu hak Indonesia dan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.

Atas hal itulah Khairul mempertanyakan langkah yang diambil TNI dengan menunda kerjasama dengan militer Australia. Menurutnya, seberapa mendalam kajian yang dilakukan TNI sebelum keputusan itu diambil? Apa saja opsinya? Dan mengapa tidak melalui mekanisme diplomatik terlebih dulu, semisal mengeluarkan nota protes atau melakukan penarikan atase dan tindakan lainnya. 'Apa sebenarnya target yang ingin dicapai? Saya khawatir, ini lebih bermotif politik domestik,' katanya.

Khairul melanjutkan, kekhawatirannya bahwa penangguhan kerjasama militer RI-Australia dimanfaatkan oleh Mabes TNI, bisa dilihat dari respons publik yang bertepuk tangan menanggapi keputusan TNI itu. Menurutnya, strategi informasi bertahap yang dilakukan TNI secara langsung justru sukses menaikkan pamor TNI sendiri. Termasuk pamor Gatot Nurmantyo selaku panglima.

'Ya saya kira publik kemarin telah mereaksi pernyataan TNI itu dengan sangat antusias. Penuh gelora nasionalisme dan apresiasi luar biasa terhadap langkah Panglima TNI. Seolah itu pemutusan yang sangat strategis. Padahal cuma pelatihan bahasa yang dihentikan,' katanya.

Namun apa pun keputusannya, Khairul menambahkan, karena terlanjur dideklarasikan, langkah berikutnya yang harus dilakukan TNI adalah mengevaluasi keputusan tersebut. Menurutnya, jika langkah tersebut dinilai tepat, sebaiknya segera dipikirkan langkah berikutnya.

Langkah tersebut bisa berupa pengalihan bentuk kerjasama, atau membuka ruang negosiasi untuk hubungan yang lebih konstruktif. 'Jika evaluasi menyimpulkan bahwa langkah itu keliru, tentu harus ada yang bertanggungjawab. Termasuk jika ternyata benar bahwa langkah itu hanya bentuk aksi yang baper dan lebay. Tapi semoga saja tidak demikian,' katanya.

Namun demikian, Khairul menjelaskan, pasca reformasi, hubungan militer Indonesia-Australia tidak pernah betul-betul dalam kondisi sehat dan selalu pasang-surut. Hal itu ditengarai sejumlah peristiwa pasca jajak pendapat Timor Leste, lalu adanya upaya penyadapan oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 lalu, penanganan manusia perahu, dan yang terbaru penistaan Pancasila.

'Jika ditelaah lagi, hubungan bilateral RI-Australia juga sebenarnya tak pernah benar-benar friendly. Doktrin dalam buku putih pertahanan Australia sejak lama menyebut Indonesia sebagai potensi ancaman. Faktor geografi dan demografi strategis Indonesia membuat Australia harus waspada terhadap 'bahaya dari utara' ini,' pungkasnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar