Satu Sikap Hadapi Pelecehan Pancasila Oleh Militer Australia

Sabtu, 07 Januari 2017, 15:00:00 WIB - Internasional

Prajurit TNI AD dari Yonif 403/Wirasada Pratista mengecek senjata di atas Kapal KRI Teluk Amboina, sebelum pemberangkatan menuju ke Kalimantan, di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/12). Sebanyak 350 prajurit yang diberangkatkan ke perbatasan RI-Malaysia tersebut akan bertugas selama sembilan bulan dengan tugas mencegah penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan "Ilegal Logging". (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sehubungan adanya tiga insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia. Insiden pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir, tulisan 'Pancagila' di ruang Kepala Sekolah yang terkesan melecehkan ideologi Pancasila.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengapresiasi tindakan yang diambil Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan menangguhkan program kerjasama antara TNI dan ADF yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak. Menurut Hikmahanto, apa yang dilakukan Gatot adalah langkah yang tepat.

Penangguhan kerjasama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigas atas hal ini. Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan, kata Hikmahanto kepada gresnews.com, Sabtu (7/1).

Hikmahanto menambahkan, hasil investigasi kemungkinan besar menyatakan bahwa kesalahan dilakukan oleh oknum personel militer ADF. Dengan demikian, tindakan penghinaan itu bukanlah sikap resmi ADF, lebih-lebih sikap resmi pemerintah Australia. 'Atas tindakan oknum personel tersebut, ADF akan menyatakan bakal mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab,' sambung Hikmahanto.



Hikmahanto menambahkan, hasil investigasi demikian akan menyelamatkan hubungan kerjasama militer TNI dan ADF. Menurutnya, ADF dan Pemerintah Australia sekalipun tampak akan lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel milternya.

Atas hal itulah Hikmahanto berpendapat, peristiwa penghinaan ini mestinya dijadikan preseden penting oleh Indonesia agar Australia, melalui pejabat-pejabatnya, tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia. Selain itu, Hikmahanto juga menilai pasca terjadinya kasus tersebut, pemerintah harus padu dalam menyampaikan kebijakannya.

Hal itu penting dilakukan supaya pesan yang hendak disampaikan oleh Panglima TNI agar personel militer Australia, pejabat ataupun institusi Negeri Kanguru itu tidak merendahkan dan melecehkan tokoh, isu sensitif dan ideologi bangsa, benar-benar tersampaikan. Menurut Hikmahanto, saat ini media-media di Australia banyak yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami kemunduran lantaran menghentikan sementara kerjasama militer.

Hal itu diperparah dengan adanya pernyataan sejumlah pejabat di Indonesia yang menyampaikan bahwa kerjasama yang dihentikan hanyalah kerjasama di lembaga bahasa saja. Di sisi lain, ada juga pernyataan yang menyebut bahwa masalah ini hanya masalah antar perwira di lapangan dan oleh karena itu tidak seharusnya mempengaruhi hubungan kedua negara.

'Keterpaduan sikap pemerintah perlu dilakukan agar masalah ini tidak dianggap sepele oleh Australia dan terulang kembali di kemudian hari. Terlebih lagi bila ideologi bangsa yang dipelesetkan, dimana bila hal tersebut dilakukan di Indonesia pelaku akan berhadapan dengan proses hukum,' papar Hikmahanto.

Menurutnya, keterpaduan sikap pemerintah dengan semua elemen bangsa juga dibutuhkan agar publik di Indonesia tidak kecewa. 'Publik saat mendengar ketegasan Panglima TNI sangat mendukung sikap tersebut, namun dengan adanya pejabat lain yang mengkerdilkan permasalahan telah menjadikan publik kurang mendukung sikap pemerintah terhadap Australia,' katanya.

Terakhir, Hikmahanto menyatakan, ketegasan yang ditunjukkan oleh Panglima TNI sudah dapat dipastikan tidak akan menyurutkan hubungan antar Indonesia dan Australia, termasuk dalam kerjasama bidang militer. Menurutnya, ketegasan Panglima TNI merupakan cerminan bila ada kesalahan di satu pihak maka pihak tersebut harus responsif untuk memperbaikinya agar kepentingan yang lebih besar terselamatkan.

'Ini yang disebut sebagai hubungan yang saling menghormati (correctness). Dalam hubungan yang demikian, toleransi demi menyelamatkan hubungan tidak berarti pihak yang ingin tegas menjadi harus melemahkan diri,' pungkasnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar