RI nilai pencabutan sanksi dan pemilu, picu demokratisasi di Myanmar
Jakarta - Pencabutan sanksi masyarakat internasional kepada Myanmar akan berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi pasca Pemilihan Umum (Pemilu) sela.
Menteri luar negeri RI Marty M Natalegawa mengatakan seruan berkaitan pencabutan sanksi terhadap Myanmar bukan lagi hal yang baru, sehingga yang diperlukan adalah langkah bersama semua negara anggota ASEAN untuk mendesak kebijakan tersebut pada Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).
“Sekarang bagaimana kita bergerak dari semata seruan menjadi sesuatu langkah yang konkrit, yang nyata,” kata Marty melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu (4/4).
Indonesia, kata Marty sepanjang tahun lalu, tepatnya selaku Ketua ASEAN bekerja keras untuk terus menciptakan kondisi yang kondusif supaya proses demokratisasi di Myanmar benar-benar menjadi sesuatu yang tidak bisa dimundurkan kembali.
“Melalui berbagai upaya kita melihat perubahan dinamika mengenai masalah Myanmar ini, sudah bisa dikatakan semakin berkurang, yang dulu selalu menjadi beban dalam setiap penyelenggaraan KTT ASEAN karena selalu menjadi sorotan internasional secara negatif," ungkap Marty.
- Polisi Bangkok bongkar perdagangan narkoba senilai US$6,3 juta
- Ribuan demonstran tuntut reformasi Pemilu di Malaysia
- Taur Matan Ruak menangkan pemilihan presiden Timor Leste
- 43 kursi yang diraih partai Suu Kyi di pemilu Myanmar
- Suu Kyi dinyatakan raih kursi parlemen Myanmar
- AS segera kirim pemantau pemilu ke Myanmar