Jokowi Ditantang Tegaskan Boikot Produk Israel

Minggu, 13 Maret 2016, 11:30:00 WIB - Internasional

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) dan Sekjen OKI Iyad bin Amin Madani (kanan) memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan KTT Luar Biasa Ke-5 OKI di JCC, Jakarta, Senin (7/3). KTT itu mengesahkan dua dokumen penting yaitu resolusi yang menegaskan posisi OKI atas Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan Deklarasi Jakarta tentang aksi konkrit pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pernyataan keras Presiden Joko Widodo di forum Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) beberapa waktu lalu, sempat mengundang decak kagum berbagai kalangan. Maklum, ketika itu, Jokowi mengeluarkan penyataan keras agar negara-negara OKI memboikot produk-produk Israel.

'Penguatan tekanan kepada Israel termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Seluruh negara menyatakan kembali komitmen untuk melindungi al-Quds al-Sharif, antara lain dengan bantuan finansial bagi al-Quds,' tutur Jokowi dalam jumpa pers usai penutupan KTT LB OKI.

Sayangnya, kemudian ucapan itu diralat oleh Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. Johan mengatakan, pemboikotan hanya dilakukan dari sisi kebijakan Israel saja. 'Yang dimaksud itu bukan produk, bukan barang. Yang saya lihat dimaknai sebagai produk barangnya Israel diboikotkan, sebenarnya bukan,' kata Johan.

Boikot itu dimaksudkan pada dukungan kemerdekaan Palestina dari Indonesia. 'Jadi, bukan boikot produk kayak makanan gitu, bukan. Konteksnya kan boikot kebijakan, larangan Israel di Palestina,' ujar Johan.

Belakangan pernyataan Johan diralat lagi oleh Kementerian Luar Negeri. Pihak Kemlu mengatakan, berdasarkan butir ke-16 Deklarasi Jakarta yang dihasilkan KTT Luar Biasa OKI negara-negara OKI termasuk Indonesia memboikot produk Israel, bukan kebijakan Israel.

'Butir 16 pada Deklarasi Jakarta hasil KTT Luar Biasa OKI di Jakarta tanggal 6-7 Maret 2016, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung boikot terhadap produk-produk yang dihasilkan di dalam atau oleh wilayah permukiman ilegal Israel,' kata Kemlu dalam siaran persnya.



Ada informasi yang saling bertentangan soal kebijakan boikot produk Israel ini disayangkan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay. Dia mengatakan, dalam mendukung Palestina merdeka dan menyelesaikan konflik di negara islam lainnya, maka negara-negara yang tergabung dalam KTT OKI harus memiliki sikap berani dan satu visi.

Khususnya Indonesia yang dijadikan tuan rumah yang diharapkan dapat menjadi pelopor. Karena itu simpang siur pendapat soal boikot produk Israel di antara elemen pemerintahan sendiri dinilai akan menurunkan wibawa Indonesia. 'Sekali pernyataan dikeluarkan, sulit untuk menarik kembali,' kata Saleh saat dihubungi gresnews.com, Sabtu (12/3).

Apalagi pernyataan tersebut dipublikasi di internet, sehingga sampai sekarang, orang pun masih tetap bisa mendengar pernyataan tersebut. Karena itu, Saleh 'menantang' Jokowi untuk berani menegaskan sikap bahwa memang yang dimaksud adalah boikot terhadap produk-produk Israel. 'Saya buka lagi dan dengar pernyataannya. Dan betul, pernyataan itu secara eksplisit menyebut boikot produk Israel. Bukan boikot kebijakan di tanah pendudukan,' katanya.

Saleh menyatakan keheranannya mengapa pernyataan resmi dalam pertemuan internsional seperti itu diralat. 'Apakah ada tekanan dari pihak-pihak tertentu?' tanya Saleh.

Untuk itu, ia meminta penjelasan yang tepat dari Presiden Jokowi agar masyarakat dapat memahaminya. Apalagi, setelah mengeluarkan pernyataan pemboikotan produk Israel, Jokowi tengah mendapat pujian dahsyat. 'Tapi tiba-tiba ada ralat,' katanya.

Jika yang dimaksud benar-benar hanya pemboikotan sebatas kebijakan, Saleh mengaku sangat kecewa kepada Jokowi. Dia menilai selama ini wacana boikot kebijakan pendudukan semacam itu sudah dilakukan dan berlangsung lama. Bahkan tak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, namun tak memberi dampak apa-apa bagi Palestina. 'Boikot pendudukan juga dilakukan negara-negara lain. Buktinya, tetap saja seperti itu,' katanya.

Sementara itu, pengamat politik luar negeri Rahmat Bagja menyatakan, klarifikasi Jokowi lewat Johan Budi sudah menurunkan prestise yang ditelah dibentuk Jokowi dalam KTT OKI. 'Berarti kebijakan spontan yang dinyatakan oleh pak Jokowi hanya merupakan kebijakan semu yang tidak dipikirkan secara matang,' katanya kepada gresnews.com, Sabtu (12/3).

Pernyataan kontradiktif yang diluncurkan dengan tenggat waktu yang tak begitu lama membuat Jokowi terlihat sangat nyata melakukan pencitraan. Apalagi, boikot produk diklarifikasi menjadi boikot kebijakan dinilai Rahmat tak signifikan untuk menyelesaikan perdamaian Palestina. 'Kalau Pak SBY terkenal pencitraannya demikian pula Jokowi,' kata dia.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar