Pihak Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS, secara konyol mengumumkan pelarangan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah AS.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Secara mengejutkan pihak otoritas Amerika Serikat melakukan tindakan yang mencederai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Pihak Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS, secara konyol mengumumkan pelarangan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah AS. Padahal kedatangan Gatot adalah atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford.

Jenderal Gatot diundang untuk untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan di Washington DC, 23 dan 24 Oktober. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto menjelaskan, Jenderal Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan.

"Kemudian pada Sabtu (21/10), Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection," ujar Wuryanto.

Terkait peristiwa ini, menurut Wuryanto, Jenderal Gatot Nurmantyo telah melapor kepada Presiden RI, Menteri Luar Negeri, dan Menko Polhukam, serta berkirim surat kepada Jenderal Joseph F. Durfort Jr. Atas laporan itu, Presiden Joko Widodo pun telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti informasi penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS).

Menlu Retno LP Marsudi pun telah dipanggil oleh Jokowi soal kasus ini. "Pak Presiden meminta Kemenlu dalam hal ini Menlu untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan kepada presiden itu," kata Staf Khusus Kepresidenan bidang Komunikasi Johan Budi SP di gedung Binagraha, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

"Ketika hari Sabtu kemarin sebenarnya Panglima TNI menurut penjelasan yang saya konfirmasi sudah menginformasikan kepada presiden. Tapi kan belum jelas persoalan seperti apa," sambungnya. Johan mengatakan dirinya mendengar duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia akan dianggil untuk diminta informasi soal penolakan terhadap Gatot.

Kasus ini pun mendapatkan tanggapan keras dari parlemen. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut penolakan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap Indonesia dan harus menjadi catatan merah.

"Sudah ada informasi (Panglima TNI), sudah diterima, tapi itu harus jadi footnote catatan merah. Kenapa sampai terjadi, yang ngundang AS. Ini kan pelecehan, tapi sudah diluruskan oleh Kemenlu AS," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (23/10).

Meski pihak AS sudah memberikan klarifikasi, menurut Taufik, masalah itu harus diperjelas. Sebab, hingga saat ini penolakan AS terhadap Jenderal Gatot masih belum jelas. "Sungguhpun sudah selesai, perlu diperjelas, informal nggak masalah, nggak perlu di-publish. Klarifikasi informal agar hubungan baik terjaga dengan prinsip bebas aktif dan saling menghormati," ujar dia.

"Jangan sampai karena alasan teknis salah. Jangan sampai membuat hubungan tidak baik, tapi dikonfirmasi, jangan dibiarkan," imbuh Taufik.

Dia mengatakan, bila permintaan maaf sudah disampaikan AS, jalur diplomatik informal bisa dilakukan. Taufik mengingatkan agar permasalahan seperti ini jangan sampai terulang kembali. "Kan ini administrasi dan teknis, tapi jangan sampai terjadi lagi karena yang undang AS, diundang, terus dijatuhkan. Etika diplomatiknya, jangan sampai ini terjadi," tegas Waketum PAN itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, pemerintah dapat melayangkan nota protes terkait penolakan tersebut. "Tanggapan saya ya mestinya kalau ada peristiwa seperti itu kita bisa bukan minta klarifikasi tapi bisa melayangkan nota proteslah ya," kata Fadli Zon kepada wartawan usai meninjau ke lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Banda Aceh, Aceh, Senin (23/10).

Fadli menegaskan, tidak boleh ada negara yang merasa superior dan bertindak sewenang-wenang. Dia mendesak pemerintah AS untuk memberikan klarifikasi. "Jangan ada negara yang merasa superior kemudian tidak ada klarifikasi," jelas politikus Gerindra ini.

MENYESAL DAN MINTA MAAF - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku menyesal atas terjadinya kasus pelarangan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Mereka regret and apology (menyesal dan minta maaf), terhadap situasi yang terjadi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini. Kemudian mereka juga menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," kata Menlu Retno Marsudi kepada wartawan usai melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10).

Pernyataan menyesal dan minta maaf itu, menurut Menlu, disampaikan Wakil Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee saat bertemu dirinya di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pukul 07.45 pagi tadi. Menlu mengaku dirinya memanggil wakil Dubes AS karena Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan tidak ada di Jakarta saat ini.

Atas kondisi ini, Menlu lalu memanggil Wakil Dubes AS untuk memberi penjelasan, namun sebelumnya ia telah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Dubes AS, juga sudah melakukan pembicaraan mengenai isu yang sama. Dalam pertemuan itu, Menlu menjelaskan,  bahwa pihak Kedubes  mengatakan, pertama, dia melihat pentingnya Indonesia bagi AS. "Hubungan kita dalam kondisi yang baik," ujarnya.

Kedua, pihak Kedutaan AS telah mengkonfirmasi bahwa rencana keberangkatan Panglima dan rombongan adalah dalam rangka untuk memenuhi undangan yang disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford. "Ketiga, mereka regret and apology (menyesal dan minta maaf), terhadap situasi yang terjadi, yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini. Kemudian mereka juga menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," kata Retno.

Meskipun Wakil Dubes AS telah memberikan penjelaskan terkait pencabutan larangan kunjungan Panglima TNI Gatot Nurmantyo , namun Menlu Retno Marsudi menegaskan, pihaknya tetap meminta klarifikasi atas kejadian tersebut. "Kita sampaikan, kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut terjadi. Kita sampaikan bahwa kita menunggu," ungkap Retno.

Dalam konteks klarifikasi dan penjelasan, kata Retno, Kedubes AS menyampaikan bahwa saat ini mereka masih terus berkoordinasi dengan otoritas-otoritas terkait di AS untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Jadi mereka tadi menyampaikan bahwa ini Washington masih Minggu malam. Tapi saya sampaikan bahwa ada urgensi bahwa pemerintah Indonesia ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi. Karena sekali lagi saya merujuk apa yang mereka sampaikan," ujar Retno.

Selai Dubes AS, Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis juga sudah meminta maaf kepada Indonesia. Permintaan maaf disampaikan melalui Menhan RI Ryamizard Ryacudu. "Menhan AS James Mattis siang ini, Senin, 23 Oktober 2017, menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI Ryamizard Ryacudu atas insiden sempat ditolaknya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di AS untuk memenuhi undangan Kepala Staf Gabungan militer AS," terang Kapuskom Publik Kemenhan Brigjen Totok Sugiato kepada wartawan, Senin (23/10).

BENCANA DIPLOMATIK - Kasus ini memang mengejutkan dan wajar menjadi pembahasan di media-media asing. Media Australia ABC News misalnya, menyoroti alasan misterius di balik penolakan AS.  ABC News, menyebut peristiwa ini sebagai bencana diplomatik.

"Terjadi bencana diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia setelah Panglima Militer Indonesia dihentikan untuk masuk pesawat tujuan AS," tulis ABC News mengawali artikelnya.

ABC juga menegaskan, alasan penolakan itu tidak jelas. Baik Departemen Luar Negeri AS maupun Kedutaan Besar AS di Jakarta tidak mengungkapkan alasannya secara jelas. Hanya disebutkan bahwa penolakan oleh Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS ini didasari oleh situasi privasi.

"Tidak seperti pemimpin militer Indonesia lainnya, Jenderal Gatot tidak dituding terlibat pelanggaran HAM -- tidak ada alasan jelas untuk melarangnya pergi ke AS," tulis ABC News dalam artikelnya.

Sementara itu, peneliti Lowy Institute, Aaron Connolly, mencurigai adanya ´kesalahan birokrasi´ di balik insiden penolakan ini. "Sejumlah pejabat militer AS diberitahu mereka tidak diizinkan masuk ke AS dan ditolak permohonan visanya, tapi tidak pernah ada situasi, sepanjang sepengetahuan saya, di mana seorang pejabat militer Indonesia yang telah mendapatkan visa valid untuk masuk ke Amerika Serikat, dan kemudian dilarang masuk saat akan naik pesawat," kata Connolly.

"Ini sungguh tidak biasa dan tampaknya bagi saya, penjelasan paling mungkin adalah terjadi kekacauan administratif yang mana Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai seharusnya memberitahu Emirates bahwa sang Jenderal diperbolehkan masuk pesawat dan mereka tidak melakukannya," imbuhnya.

Diketahui bahwa Jenderal Gatot telah mendapatkan visa untuk berkunjung ke AS. Tidak hanya itu, Jenderal Gatot sebelumnya juga pernah berkunjung ke AS dan tidak pernah ada masalah seperti ini.

ABC News juga menyebut bahwa Jenderal Gatot sangat mencurigai AS dan Australia. ABC News menyinggung insiden awal tahun ini, saat Jenderal Gatot mengkritik kehadiran Marinir AS di Darwin. Jenderal Gatot juga membuat kaget politikus dan pemimpin militer Australia saat dia menangguhkan kerja sama militer Indonesia dengan Australia beberapa waktu lalu, terkait dugaan adanya material ofensif di barak milik SAS di Perth. (dtc)