Panas Dingin Hubungan Indonesia-AS Karena Penolakan Terhadap Panglima TNI

Selasa, 24 Oktober 2017, 11:00:00 WIB - Internasional

Wakil Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee (tengah) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan seusai menemui Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Kemenlu, Jakarta, Senin (23/10). Dalam pertemuan itu, Erin menyatakan permohonan maaf pihak Amerika Serikat atas penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Secara mengejutkan pihak otoritas Amerika Serikat melakukan tindakan yang mencederai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Pihak Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS, secara konyol mengumumkan pelarangan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah AS. Padahal kedatangan Gatot adalah atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford.

Jenderal Gatot diundang untuk untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan di Washington DC, 23 dan 24 Oktober. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto menjelaskan, Jenderal Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan.

"Kemudian pada Sabtu (21/10), Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection," ujar Wuryanto.

Terkait peristiwa ini, menurut Wuryanto, Jenderal Gatot Nurmantyo telah melapor kepada Presiden RI, Menteri Luar Negeri, dan Menko Polhukam, serta berkirim surat kepada Jenderal Joseph F. Durfort Jr. Atas laporan itu, Presiden Joko Widodo pun telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti informasi penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS).



Menlu Retno LP Marsudi pun telah dipanggil oleh Jokowi soal kasus ini. "Pak Presiden meminta Kemenlu dalam hal ini Menlu untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan kepada presiden itu," kata Staf Khusus Kepresidenan bidang Komunikasi Johan Budi SP di gedung Binagraha, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

"Ketika hari Sabtu kemarin sebenarnya Panglima TNI menurut penjelasan yang saya konfirmasi sudah menginformasikan kepada presiden. Tapi kan belum jelas persoalan seperti apa," sambungnya. Johan mengatakan dirinya mendengar duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia akan dianggil untuk diminta informasi soal penolakan terhadap Gatot.

Kasus ini pun mendapatkan tanggapan keras dari parlemen. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut penolakan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap Indonesia dan harus menjadi catatan merah.

"Sudah ada informasi (Panglima TNI), sudah diterima, tapi itu harus jadi footnote catatan merah. Kenapa sampai terjadi, yang ngundang AS. Ini kan pelecehan, tapi sudah diluruskan oleh Kemenlu AS," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (23/10).

Meski pihak AS sudah memberikan klarifikasi, menurut Taufik, masalah itu harus diperjelas. Sebab, hingga saat ini penolakan AS terhadap Jenderal Gatot masih belum jelas. "Sungguhpun sudah selesai, perlu diperjelas, informal nggak masalah, nggak perlu di-publish. Klarifikasi informal agar hubungan baik terjaga dengan prinsip bebas aktif dan saling menghormati," ujar dia.

"Jangan sampai karena alasan teknis salah. Jangan sampai membuat hubungan tidak baik, tapi dikonfirmasi, jangan dibiarkan," imbuh Taufik.

Dia mengatakan, bila permintaan maaf sudah disampaikan AS, jalur diplomatik informal bisa dilakukan. Taufik mengingatkan agar permasalahan seperti ini jangan sampai terulang kembali. "Kan ini administrasi dan teknis, tapi jangan sampai terjadi lagi karena yang undang AS, diundang, terus dijatuhkan. Etika diplomatiknya, jangan sampai ini terjadi," tegas Waketum PAN itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, pemerintah dapat melayangkan nota protes terkait penolakan tersebut. "Tanggapan saya ya mestinya kalau ada peristiwa seperti itu kita bisa bukan minta klarifikasi tapi bisa melayangkan nota proteslah ya," kata Fadli Zon kepada wartawan usai meninjau ke lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Banda Aceh, Aceh, Senin (23/10).

Fadli menegaskan, tidak boleh ada negara yang merasa superior dan bertindak sewenang-wenang. Dia mendesak pemerintah AS untuk memberikan klarifikasi. "Jangan ada negara yang merasa superior kemudian tidak ada klarifikasi," jelas politikus Gerindra ini.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar