Hak veto yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) atas draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menipiskan peluang terjadinya perdamaian di Palestina. Veto AS itu juga berpotensi membuat situsi dunia makin panas karena persoalan Yerusalem ini.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Amerika Serikat memveto draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan draf resolusi tersebut merupakan "penghinaan". Dia juga mewanti-wanti bahwa AS tidak akan melupakan pengajuan draf semacam itu.

"Ini adalah bukti tambahan bahwa PBB melakukan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat dalam menangani konflik Israel-Palestina. Hari ini, hanya karena menentukan di mana kami akan meletakkan kedutaan besar saja, Amerika Serikat dipaksa membela kedaulatannya. Catatan akan menunjukkan bahwa kami melakukan ini dengan bangga," ujarnya, Dalam voting DK PBB pada Senin (18/12) waktu setempat.

Hak veto yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) atas draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menipiskan peluang terjadinya perdamaian di Palestina. Veto AS itu juga berpotensi membuat situsi dunia makin panas karena persoalan Yerusalem ini.

Draf resolusi penolakan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel diajukan oleh Mesir. Sebagaimana dilaporkan wartawan BBC di New York, Nada Tawfik, draf tersebut menghindari penyebutan AS atau Trump secara gamblang agar bisa disokong secara penuh. Alih-alih mengajak negara-negara mengecam AS, draf itu mendesak "semua negara menahan diri untuk tidak menetapkan perwakilan diplomatik di kota suci Yerusalem".

Draf tersebut juga menghendaki "semua negara patuh pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan mengenai Kota Suci Yerusalem dan tidak menyetujui aksi atau tindakan apapun yang berlawanan dengan resolusi-resolusi itu". Kecuali AS, draf itu disetujui empat anggota permanen DK PBB: Cina, Prancis, Rusia, dan Inggris beserta 10 anggota nonpermanen lainnya.

Langkah veto AS terhadap draf resolusi DK PBB mendapat sanjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Secara khusus dia memuji Nikki Haley melalui Twitter. "Terima kasih Dubes Haley," tulis Netanyahu di akun resmi Twitter miliknya. "Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump. Terima kasih, Nikki Haley," imbuhnya.

Namun, juru bicara Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, menyebut tindakan AS "tidak bisa diterima dan mengancam stabilitas komunitas internasional karena negara itu tidak menghormatinya". "Komunitas internasional kini harus berupaya melindungi rakyat Palestina," kata Nabil Abu Rudeina, jubir Mahmoud Abbas, kepada kantor berita AFP.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan dirinya akan menyerukan pertemuan darurat Majelis Umum PBB untuk mendiskusikan masalah Yerusalem. Sementara itu, Nabil Abu Rudeina, juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan, veto AS tersebut tak bisa diterima dan mengancam stabilitas komunitas internasional.

Nabil Abu Rudeina mengatakan, dukungan atas resolusi tersebut menunjukkan pengucilan Amerika. "Komunitas internasional harus kini bekerja untuk melindungi rakyat Palestina," tegasnya seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (19/12).

Kecaman senada juga disampaikan kelompok Hamas yang menguasai wilayah Jalur Gaza. Dalam pernyataan tertulisnya, Hamas menegaskan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Palestina selamanya, dan keputusan AS dan Israel tak akan mengubah fakta tersebut.

Hamas pun menyerukan komunitas internasional dan dunia Arab dan Islam untuk bertindak guna melindungi Yerusalem dan tempat-tempat suci, serta mengingatkan Israel untuk tidak mengambil langkah-langkah mengubah status Yerusalem.

PERAN GERAKAN NON BLOK - Menanggapi veto AS itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebelumnya telah mengantisipasi aksi veto Amerika Serikat (AS) pada draf Resolusi Dewan Keamanan PBB. Retno mengaku telah berkoordinasi dengan negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) atas sikap Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Masalah DK itu kita sudah bisa antisipasi sebelumnya pada saat rancangan resolusi itu di table di DK. Maka Amerika akan menggunakan hak vetonya, itu sudah bisa kita antisipasi dan benar terbukti hal itu dilakukan," kata Retno setelah menghadiri malam penganugerahan Hassan Wirajuda Award di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (19/12).

Lebih lanjut, Retno menyebut pemerintah Indonesia tengah menggalang dukungan dari negara-negara Gerakan Non-Blok untuk Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Retno optimistis negara-negara lain akan ikut mendukung dalam Sidang Umum PBB.

"Tadi saya barusan mendapat laporan dari lapangan dari dubes kita bahwa kita sedang mencoba menggalang dukungan GNB, kemarin kita juga menggalang beberapa negara yang lain. Sehingga pada saat draf rancangan resolusi di table di Sidang Umum PBB, maka dukungan bagi rounders tersebut akan cukup banyak. Insyallah informasi yang kita peroleh kita cukup optimis," jelasnya.

Ditambahkan Retno, pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan negara-negara sahabat dalam GNB. Selain itu, akan digelar rapat koordinasi sebelum pertemuan Sidang Majelis Umum PBB.

"Jadi sekali lagi, untuk DK sudah antisipasi sebelumnya, oleh karena itu, next adalah SMU terus kita sudah koordinasi terus dengan teman-teman GNB. Kita juga menyarankan agar sebelum pertemuan SMU kita juga melakukan rapat koordinasi di antara negara-negara GNB," terangnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, menyaksikan veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS), terhadap darft resolusi menolak Yerusalem sebagai Ibukota Israel yang dilakukan AS, semakin gamblang bahwa di PBB itu kekuatannya tidak imbang. Ada kekuatan yang selalu  melawan agenda masyarakat internasional, untuk menciptakan perdamaian yang sesungguhnya.

"Di sini saya selalu mengatakan, ada peluang bagi Indonesia untuk terlibat secara lebih, dalam melakukan reformasi terhadap keanggotaan PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK)," kata Fahri lewat voicemail yang diterima wartawan, Selasa (19/12).

Fahri Hamzah mendesak agar Indonesia harus mengajukan proposal tentang negara-negara baru yang harus menjadi anggota DK PBB. Dalam hal ini, Turki dan Indonesia dapat sebagai alternatif, khususnya Indonesia karena menjadi negara muslim terbesar dunia.

Seharusnya, menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, klaim negara muslim terbesar di dunia ini, dapat menyebabkan masuknya Indonesia ke dalam atau menjadi anggota tetap DK PBB. Karena dengan itu, maka umat Islam akan selalu punya wakil. "Tapi, pertanyaannya adalah apakah Indonesia siap berteriak sekeras itu. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Indonesia, kata Fahri lagi, harus lebih berani berteriak menyuarakan ketidakadilan global, yang sekarang ini menyebabkan konflik dimana-mana di seluruh dunia. Peluang ini harus ditangkap, daripada terus melakukan diplomasi kecil-kecilan yang tidak akan merubah wajah dunia.

"Lebih baik kita melakukan suatu diplomasi lompatan yang menyebabkan Indonesia punya peran yang besar dihari-hari mendatang. Itu yang saya bilang, sesuai dengan besarnya bangsa Indonesia, besarnya penduduk yang diwakilinya dan besarnya harapan dunia kepada kita," harapnya.

DIBAWA KE MAJELIS UMUM - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, sebaiknya Palestina dan negara yang menolak kebijakan AS tersebut membawa persoalan tersebut ke Majelis Umum PBB. Di sana akan kelihatan negara mana saya yang menolak sikap AS.

"Kalau gagal di DK PBB karena di veto AS, maka sebaiknya pergi ke Majelis Umum PBB. Karena di Majelis Umum itu satu negara satu suara. Dan nanti akan ada voting dan bisa terlihat mayoritas negara menolak tindakan AS untuk memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem, karena dianggap melanggar resolusi DK PBB," kata Hikmahanto.

Di Majelis Umum PBB tersebut, kata Hikmahanto, harus disampaikan bahwa tindakan AS atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel mengancam perdamaian dunia. Diharapkan Donald Trump melihat kenyataan di Majelis Umum PBB tersebut mengubah sikap yang diambil atas nama negaranya.

"Dan resolusi DK PBB harusnya bilang Amerika Serikat segera mengubah kebijakan mereka untuk tidak mengakui Ibu Kota Israel pindah ke Yerusalem. Itu yang harus didorong. Dengan harapannya adalah Presiden Trump akan melihat kenyataan ini dan mengubah kebijakannya," katanya.

Hikmahanto juga mengatakan, banyak negara yang tidak mau mengikuti apa yang telah diputuskan oleh AS. Untuk itu, dukungan untuk Palestina perlu dilakukan lewat jalur formal. "Sebenarnya itu yang diharapkan dunia," katanya.

Dia juga menilai, langkah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina sangat logis jika dilakukan di Majelis Umum PBB tersebut. "Sekarang yang paling efektif untuk menunjukkan pada Trump bahwa dunia tidak mendukung, termasuk demo besar dan lain-lain. Tapi sekarang perlu diformalkan lewat Majelis Umum PBB. Karena Dewan Kemanaan PBB ada 5 negara tetap dan punya veto, salah satunya AS. Ini jadi momentum penting dengan adanya blunder Trump ini untuk meperjuangkan Palestina," jelas Himahanto.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai usulan boikot produk Amerika Serikat (AS) yang digaungkan oleh sejumlah ormas sulit direalisasikan karena AS memiliki hak veto. Taufik meminta hak veto AS di Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dihapus.

"Seruan boikot produk Amerika (jika hanya) sebatas seruan, sah-sah saja. Tapi yang harus kita pahami bahwa Amerika ini apapun negara yang besar dan sangat kuat selama belum dilucuti hak vetonya itu. Karena sekali lagi itu salah satu mungkin kekuatan Amerika yang merasa mau di apapun ´terserah kita, kan punya hak veto´. Ini yang repot," kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12).

Taufik menuturkan, dengan adanya hak veto itu, apapun keputusan yang dibuat untuk melemahkan AS akan terbantahkan oleh hak veto yang dimiliki AS. Menurutnya, satu-satunya cara agar tidak terdapat ketidakadilan adalah dengan PBB mencabut ´super power´ hak veto AS.

"Mau apapun keputusan dunia, ini ada unfairness ya. Ada posisi-posisi negara yang super power pada saat itu sampai dengan sekarang ada istilahnya negara yang memiliki hak veto," ujarnya.

"Inilah yang saya maksud. Selain Amerika juga kan ada negara-negara lain lagi kan, ada Prancis, Inggris, ada Rusia, dan segala macam. Ke depan, hak veto yang ada di dewan keamanan PBB harus dihapuskan menurut saya," sambungnya. (dtc)