Membongkar Mark Up Pembelian Kapal di PT Pertamina Trans Kontinental

Sabtu, 11 Februari 2017, 09:05:59 WIB - Hukum

Gedung PT Pertamina Trans Kontinental.


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Pertamina .Tindak pidana korupsi kali ini berupa dugaan mark up pengadaan kapal anchor handling tug supply (AHTS) atau kapal untuk mendukung kegiatan lepas pantai di PT Pertamina Trans Kontinental pada 2012-2014.

Penyelidikan dugaan kasus korupsi ini, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Moh Rum, berawal dari temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan proses pengadaan kapal bermasalah. Selain menemukan kemahalan dalam pembelian kapal. BPK juga menilai pemenang tender pengadaan sejumlah kapal tidak kredibel dan dianggap kurang berpengalaman.

Dalam pengadaan dua kapal yakni kapal AHTS Transko Andalas dan Transko Celebes misalnya, broker yang digunakan oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), pemenang tender yakni PT VMB dianggap tak kredibel, sebab perusahaan tersebut baru terbentuk pada 2011.

Tak hanya itu, dari hasil laporan audit itu, selain masalah kredibilitas pemegang tender. Nilai proyek pengadaan kapal AHTS Transko Andalas dan Celebes yang mencapai US$28 juta dianggap terlalu mahal. Padahal menurut audit itu, harga per unit kapal hanya sekitar US$7 juta. Sehingga untuk dua kapal jumlah anggaran seharusnya senilai US$14 juta.



"Hal serupa juga terjadi dalam pengadaan dua kapal lainnya yakni kapal AHTS Balihe dan Moloko, yang nilai proyeknya juga mengalami kemahalan senilai US$14 juta," tutur Moh Rum.

BPK menengarai, potensi kemahalan yang berimplikasi pada dugaan kerugian negara itu disebabkan, oleh perhitungan yang tidak berjenjang dan sumber harga yang digunakan sebagai parameter tak jelas.

Selain masalah pengadaan tender, potensi kerugian negara lainnya juga disebabkan oleh kerusakan dan ketiadaan kapal pengganti. Akibatnya, anak usaha perusahaan pelat merah itu mengalami kerugian senilai US$277,221.

Selain proyek pengadaan kapal, potensi kerugian lain di PT Pertamina Trans Kontinental juga terjadi oleh karena kurang optimalnya PMS dan penentuan spesifikasi barang yang mengakitbatkan hilangnya pendapatan charter senilai US$1,5 juta dan timbulnya biaya bunker senilai Rp3,3 miliar. Ketidakoptimalan kapal juga menyebabkan perusahaan pelat merah itu kehilangan pendapatan US$228.135.

Selain itu, BPK juga menemukan keterlambatan delivery harbour tug dan geumgang shipyard telah membuat perusahaan itu harus membayar tambahan biaya kapal pengganti senilai Rp4,8 miliar.

Selain berdasar laporan BPK, Kejaksaan juga memperoleh laporan dan temuan PPATK dalam penelusuran kasus tersebut. Selain itu Tim penyidik juga mengaku mendapat data tambahan dugaan korupsi pengadaan kapal AHTS dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Moh Rum, tambahan data tersebut dapat memberikan suntikan energi untuk mempercepat proses penyidikan kasus yang diduga rugikan negara ratusan miliar.

Data tersebut diserahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Rabu (8/2). ICW memberikan dukungan dengan menyerahkan data-data dugaan korupsi pada PT Pertamina Trans Kontinental. Data yang dipasok ICW itu berupa indikasi kejanggalan kontrak, spesifikasi kapal dan data penyerahan kapal yang terlambat dari waktu yang ditentukan.

"Dengan adanya tambahan data tersebut maka kami harapkan mengefisienkan penyidikan," kata Moh Rum, Jumat (10/2).

Rum menyampaikan, saat ini data-data tersebut diteliti dan dicocokkan dengan data yang telah dikantongi tim penyidik. Tim penyidik mengaku memiliki bukti awal untuk menyidik kasus ini. Bukti tersebut berupa laporan dari PPATK dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar