JAKARTA, GRESNEWS.COM - Upaya islah antara kedua kubu di internal Golkar yang berkonflik telah dimulai. Salah satu solusi yang mulai mengemuka terkait dengan upaya islah dengan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) rekonsiliasi untuk memilih ulang ketua umum secara adil.

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya Joko Siswanto mengatakan, konflik Golkar yang terjadi saat ini merupakan konflik yang besar untuk sejarah Golkar. Sebabnya konflik bisa berlangsung berlarut-larut karena Golkar tidak memiliki figur yang bisa menjadi pemersatu, sehingga semua orang sama kuat dan tidak mau mengalah.

Hal ini berbeda dengan misalnya, Partai Demokrat yang memiliki tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono atau PDIP dengan Megawati-nya yang dianggap sebagai perekat partai. "Satu-satunya cara harus korbankan kepentingan diri untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan Golkar," ujar Joko kepada Gresnews.com, Jumat (25/12).

Dia melanjutkan, islah merupakan jalan damai sehingga hasilnya harus win-win solution. Sehingga jangan sampai salah satu kubu merasa dikalahkan. Melalui munas rekonsiliasi, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie bisa diadu untuk pemilihan ulang.

Kedua kubu bisa membentuk panitia bersama untuk memilih ketua umum dan menyusun kepengurusan secara fair. "Kalau diperlukan bisa juga dibentuk tim pengawas munas yang terdiri dari senior Golkar untuk memastikan munas berjalan adil," kata Joko.

Menurutnya, munas rekonsiliasi baik karena tidak akan menimbulkan persepsi kalah ataupun menang. Sementara jika konflik Golkar dibawa ke pengadilan persepsi kalah menang akan muncul sehingga akan menimbulkan kelompok sakit hati.

"Pihak yang merasa dikalahkan bisa saja berujung pada pembentukan partai baru lagi seperti sejarah Golkar sebelumnya dengan adanya Gerindra, Nasdem, dan Hanura," ujar Joko.

Senada dengan Joko, Pengamat politik dari Universitas Bengkulu Hery Sunaryanto menuturkan, munas rekonsiliasi memang menjadi jalan tengah bagi upaya islah Golkar. Sebabnya selama ini kedua kubu selalu bersikukuh munas versi mereka yang paling benar. Sehingga tentunya tidak aka nada titik temu.

"Solusinya mereka harus munas ulang. Itu baik karena tidak kaku dari sisi sosiologis dan politik untuk internal Golkar. Kalau melalui pengadilan terlalu hitam putih," ujar Hery kepada Gresnews.com.

Sebelumnya, Golkar berkonflik karena ada perbedaan pendapat soal pelaksanaan waktu Munas. Akibatnya Golkar terbelah kedua kubu hasil Munas di Bali dengan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Lalu hasil Munas di Ancol menghasilkan Agung Laksono sebagai ketua umum. Hingga kini kedua kubu masih mengklaim dirinya berasal dari Munas yang legal.

BACA JUGA:
Tags