Mengubah Sudut Pandang Atas Kekerasan Seksual

Kamis, 09 Juli 2015, 09:00:00 WIB - Hukum

Ilustrasi kekerasan seksual (ligagame.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Simak fakta ini. Berdasarkan data Komnas Perempuan, setiap hari di Indonesia terjadi 35 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah itu, seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual. Di luar angka itu, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak, sejumlah 80% kasus terhadap anak adalah kasus perkosaan.

Apa yang bisa disimpulkan dari fakta tersebut? Satu hal yang bisa kita tarik kesimpulannya, yaitu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan telah menjadi sesuatu masalah yang sangat mengerikan juga pelik. Mengapa pelik? sebab selama ini, kekerasan seksual terhadap perempuan (termasuk anak) lebih kerap dipandang sebagai kejahatan moral alias pelanggaran susila ketimbang perbuatan kriminal.

Negara sendiri, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Kekerasan Seksual, seperti meneguhkan pandangan tersebut. Dalam KUHP, tertera kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan dan bukan sebuah tindak kriminal.

Akibatnya, derajat kasus-kasus perkosaan turun menjadi sekadar pelanggaran moral atau perilaku susila dengan nilai penghukuman yang rendah. Padahal, trauma yang dialami para perempuan dan anak korban kekerasan seksual bisa bertahan seumur hidup.



Melihat fenomena itu, Dewan Perwakilan Daerah RI pun kemudian berupaya untuk mendorong masuknya RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam program legislasi nasional tahun 2016 lantaran RUU tersebut tak masuk di prolegnas 2015.

'DPD RI siap membantu Komnas Perempuan dan ormas perempuan sosialiasi RUU ini agar menjadi isu penting,' kata anggota DPD Anna Latuconsina, saat membuka rapat dengar pendapat antara DPD dengan Komnas Perempuan dan Ormas Perempuan, di ruang Komite I DPD RI, Rabu (8/7) kemarin.

Nilai penting dari hadirnya RUU ini disadari pihak DPD, Komnas Perempuan dan ormas perempuan adalah agar ada pola pikir baru yang memandang kekerasan seksual bukan sekadar penyimpangan moral tetapi perilaku kriminal murni dimana pelakunya bisa dihukum berat dan negara harus hadir untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap perempuan.

Menurut Anna Latuconsina DPD RI akan membantu memperjuangkan RUU ini di legislatif. Beliau akan berkoordinasi dengan setiap anggota di daerah untuk mendukung gerakan ini. DPD RI siap membantu jika Komnas Perempuan dan ormas perempuan akan mengadakan sosialasi di daerah.

'Ini urgensi yang luar biasa kenapa tidak bisa masuk Prolegnas, perlu payung hukum untuk masalah ini,' kata Komisioner Komnas Perempuan bidang Reformasi Hukum dan Kebijakan Irawati Harsono, menanggapi tekad DPD.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar