Bom Waktu Alih Kelola SMA-SMK ke Provinsi

Kamis, 09 Juni 2016, 09:00:00 WIB - Hukum

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) melambaikan tangan ke arah wartawan bersama Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Martadi (kanan) saat akan mengikuti sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/6). Risma hadir sebagai saksi bagi pemohon atas gugatan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan kepada pemerintah provinsi. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) di ruang sidang pleno MK. Sidang yang digelar pada Rabu (7/6) itu beragenda mendengarkan keterangan saksi, dalam hal ini adalah kepala daerah. Walikota Surabaya Tri Rismaharini dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang diregistrasi dengan Nomor 31/PUU-XIV/2016 itu

Dalam kesaksiannya, Risma menyampaikan, jika pengelolaan pendidikan SMA/SMK diserahkan ke provinsi maka akan banyak anak–anak yang hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP). "Problem ini akan terasa pada 10 hingga 15 tahun yang akan datang, mereka menjadi beban negara, tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK," kata Risma dalam kesaksiannya.

Uji materi atas UU Pemda khususnya terkait pengambilalihan wewenang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sekolah tingkat menengah di tingkat provinsi itu diajukan oleh empat wali murid di sebuah sekolah di Surabaya. Para orang tua murid itu tidak setuju jika kewenangan pengelolaan pendidikan dilimpahkan ke provinsi.

Apalagi, selama ini, ketika kewenangan itu masih dipegang pihak kota/kabupaten, dana pendidikan dari provinsi sudah sedemikian minim. Maka keempat orang tua murid itu pun mendaftarkan gugatan mereka ke MK diwakili kuasa hukum Edward Dewaruci. Gugatan dilayangkan pada Senin (7/3) lalu.



Pada saat bersamaan gugatan serupa juga dilayangkan oleh Walikota Blitar Muhammad Samanhudi. Karena gugatan itu datang pada saat bersamaan, kedua gugatan tersebut disatukan dalam satu berkas perkara.

Risma sendiri mengaku hadir di sidang tersebut sebagai saksi atas kesadaran sendiri. Dia menegaskan, pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia (WNI). Sebab itu, setiap orang tidak berhak membatasi seseorang untuk memperoleh pendidikan, terlebih pemberian pendidikan kepada rakyat miskin.

"Pendidikan itu nomor satu, walapun orang miskin juga berhak mendapatkan pendidikan, karena itu di Surabaya sekolah gratis," ujarnya.

Dalam sidang tersebut, Risma mengatakan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat seharusnya malah membantu pihak kota/kabupaten dalam menyelenggarakan pendidikan, jika memang masih ada kekurangan. "Bukan mengambil alih, apabila tidak sesuai harapan. Ya misalnya tidak sesuai standar ya mestinya ditutup dengan pusat dan provinsi, bukan justru menjauh," paparnya.

Dia bersikukuh, pengelolaan pendidikan menengah harus dilakukan oleh tingkat kota/kabupaten dan bukan ke provinsi. Alasannya, pendidikan terhadap anak-anak dilakukan oleh semua pihak di masyarakat termasuk pihak kecamatan dan kelurahan.

"Saya dengan hormat meminta agar diberikan kewenangan, dan saya juga mendidik seluruh lurah dan camat, silakan dicek semua sekarang perhatian terhadap anak-anak," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, politisi PDIP tersebut juga mengeluhkan minimnya anggaran pemerintah baik itu untuk SMA maupun SMK di Jawa Timur yang hanya mencapai Rp400 miliar. Padahal di Surabaya saja, anggaran pendidikan mencapai Rp600 miliar. "Kalau anggaran saja minim hanya Rp400 miliar, bagaimana bisa untuk dapat pendidikan secara merata?" ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar