Korupsi Proyek Pengendali Banjir, Kejagung Incar Rekanan

Minggu, 04 Desember 2016, 09:00:00 WIB - Hukum

Gedung Kejaksaan Agung. Penyidik Kejaksaan Agung mulai membidik pihak rekanan dalam kasus korupsi proyek pengendali banjir (Gresnews.com/Edy Susanto)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kejaksaan Agung memastikan nasib para rekanan dalam kasus dugaan korupsi dana swakelola pengendali banjir pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Selatan 2013-2014 tidak bakal lolos dari jerat hukum. Para rekanan bakal menyusul tiga tersangka yang telah dibui dua pekan sebelumnya.

"Itu (rekanan) pasti kena," kata Direktur Penyikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Fadil Zumhana tentang belum disentuhnya unsur swasta dalam kasus korupsi tersebur, di Jakarta, Sabtu (3/12).

Fadil enggan membeberkan pihak rekanan yang tengah dibidik jaksa pidana khusus Kejaksaan Agung. Namun mantan Kajati NTB tak mengelak rekanan yang dimaksud saat ini tengah berperkara dengak KPK. Fadil menyatakan, penegakan hukum, khususnya dalam penuntasan kasus proyek pengendali banjir ini tidak akan tebang pilih.

Fadil menyinggung pengusutan kasus yang di Jakarta Barat dan Timur yang tersangkanya lebih 20 orang. Dari rekanan, PNS biasa hingga mantan Kepala Suku Dinasnya. "Tunggu saja. Tim penyidik tengah bekerja," pintanya bersabar.



Sebelumnya, tiga pejabat Pemkot Jaksel telah dijadikan tersangka, yakni Fahrurozi (Kasudin PU Tata Air Jaksel, periode Juni 2013-2014), HP (Staf Penyelidikan Pengujian dan Pengukuran Dinas Bina Marga Pemprov DKI/mantan Kasubag Tata Usaha Sudin PU Tata Air Jaksel) dan Irvan Amtha (Staf Badan Diklat Provinsi DKI/mantan Kasudin PU Tata Air Jaksel). Dalam kasus kerugian negaranya mencapai Rp20 miliar.

Fadil mengatakan, rekanan akan disentuh karena ada petunjuk ke arah mereka menikmati hasil bancakan dana tersebut. Dalam persidangan dengan terdakwa Sanusi dalam kasus suap terkait reklamasi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap bagaimana rekanan proyek pengendali banjir membelikan mobil mewah hingga rumah mewah.

Penyidik juga menemukan, pola kasus pengendali banjir di Jaksel sama polanya, yang terjadi di Pemkot Jakbar dan Jaktim. Dari informasi di Kejagung, proyek ini sudah dibancak sejak dari perencanaan sekitar 30 persen, tingkat pelaksana 30 persen dan pengawasan 10 persen.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman meminta Kejaksaan Agung mengejar keterlibatan pihak swasta. Boyamin mengatakan, praktik korupsi tidak dapat dilakukan satu pihak, yakni swasta atau pemerintah, tapi merupakan kolaborasi dari keduanya. "Itu hubungan yang bersifat simbiosis mutualistis, kerjasama keduanya," kata Boyamin dihubungi gresnews.com, Sabtu (3/12).

Apalagi dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor kasus TPPU M Sanusi, ada keterlibatan rekanan proyek untuk memenangkan lelang proyek tersebut. Dalam lelang pengadaan barang di Dinas Tata Air DKI Jakarta, panitia lelang diminta untuk memenangkan PT Wirabayu Pratama dan PT Imemba Kontraktor. Dua perusahaan itu milik teman dari Mohamad Sanusi.

Jaksa KPK yang menghadirkan PNS yang bertugas di Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, Rudito Setiawan membuka tabir kerjasama saling menguntungkan tersebut. Tahun 2012, Rudito merupakan ketua panitia lelang. Dia mengaku pernah dipanggil oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada saat itu untuk memenangkan PT Wirabayu Prataman dan PT Imemba Kontraktor.

Dalam kesaksiannya, Rudito menjelaskan ada beberapa paket yang dikerjakan pada proyek 2012-2013 yang dikerjakan PT Wira Bayu Pratama dan PT Imemba sebagai cadangan. Diantaranya paket pengadaan pompa pengendali banjir, penggantian pompa pengendali banjir.

Pengerjaan paket ini, menurut Rudito melalui sistem lelang. Mengenai apakah ada permintaan Sanusi untuk memenangkan kedua perusahaan tersebut, Rudito membenarkannya meskipun permintaan ini tidak secara langsung. "Usut tuntas ke akar-akarnya jika Kejagung serius," kata Boyamin.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar