Mencari Terang Kasus Novel Baswedan

Sabtu, 04 November 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK memberikan keterangan kepada wartawan tentang enam bulan pasca peristiwa penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10). Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK meminta Presiden Joko Widodo untuk serius dalam menangani kasus tersebut. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penuntasan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih belum juga menemui titik terang. Presiden Joko Widodo pun berencana segera memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Jokowi akan menanyakan perkembangan pengusutan teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. "Nanti, nantilah Kapolri saya undang, saya panggil," kata Jokowi setelah meresmikan Jalan Tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11).

Jokowi menegaskan teror ke Novel itu harus gamblang diungkap. Selain itu, tentu, menurut Jokowi, pengungkapan kasus tersebut harus tuntas. "Di prosesnya sudah sejauh mana. Yang jelas semua masalah harus gamblang, harus jelas, harus tuntas," kata Jokowi.

Novel mengalami teror penyiraman air keras pada 11 April 2017. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan salat subuh di masjid di dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dari belakang Novel, muncul dua orang mengendarai sepeda motor matic menyiramkan air keras ke arah muka Novel dari gelas melamin. Novel pun mengalami luka di kedua mata sehingga harus dirawat di Singapura hingga saat ini.



Dorongan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait kasus Novel memang semakin gencar. Terlebih, kasus itu sudah lebih dari 6 bulan dan belum juga ada kejelasan. Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto sebelumnya menyebut kasus Novel itu tergolong sulit. Dia menyebut pengungkapan kasus itu bisa memakan waktu cukup lama.

"Kalau model kasus-kasus hit and run ini memang relatif sulit, dalam artian kita tidak bisa, bisa saja, ini baru berapa bulan. Ada yang sudah 4 tahun baru ketangkap dia, pelakunya," kata Ari Dono di gedung Polri, KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Sedangkan terkait pembentukan TGPF, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Menurut KPK, kasus Novel berada di ranah pidana umum dan yang berwenang menanganinya adalah kepolisian.

Terkait rencana pemanggilan Kapolri oleh Jokowi ini, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang juga salah satu sahabat Novel Baswedan mengaku siap memberikan data kepada Jokowi terkait kasus itu. "Agaknya, Pak Presiden perlu mendengarkan masukkan, data, dan fakta yang ditemukan oleh kelompok masyarakat sipil terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini," ucapnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11).

Data dan fakta yang akan disampaikan itu disebut Dahnil berasal dari upaya kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya pernah melakukan penelusuran di lapangan. Upaya ini dilakukan agar Jokowi tidak hanya memperoleh keterangan dari satu pihak saja.

Dia berkata ada keganjilan dalam penanganan teror terhadap penyidik senior KPK ini. Kemudian, dia membeberkan alasan-alasan Polri terkait lamanya penanganan kasus. "Bukan sekedar alasan teknis penyidikan seperti yang disampaikan pihak kepolisian. Bahkan sampai Pak Tito menyatakan kasus Novel lebih sulit dibandingkan kasus bom Bali. Bahkan Kadiv Humas (Polri) menyebutkan kasus ini bisa dituntaskan bertahun-tahun," katanya.

Tidak hanya dirinya, Dahnil juga menyebut ada koalisi masyarakat sipil serta mantan pimpinan KPK juga yang bersedia menyampaikan temuan investigasi yang telah dilakukan. Dengan begitu, menurutnya, Jokowi bisa mendapat gambaran secara rinci di balik kasus ini.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar