Kinerja Mahkamah Konstitusi Dinilai Melambat

Rabu, 28 Desember 2016, 09:00:51 WIB - Hukum

Gedung Mahkamah Konstitusi (Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kian menurun jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan itu salah satunya ditandai dengan sedikitnya jumlah perkara yang bisa ditangani MK. Dari 107 perkara yang masuk pada 2016, hanya 96 perkara yang bisa dituntaskan sampai tahab putusan. Setidaknya hal itu lah catatan khusus lembaga masyarakat sipil Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif.


'Adanya penurunan jumlah putusan yang dihasilkan MK diduga disebabkan karena tahun ini berbarengan dengan momentum penanganan sengketa Pilkada 2015-2016,' kata Ketua KODE Inisiatif, Veri Junaidi, Selasa (27/12).

Veri menjelaskan, sengketa Pilkada memang harus diprioritaskan karena selain ada ketentuan mengenai batasan waktu penanganannya. Juga karena berkaitan dengan kepastian hukum posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah suatu wilayah.

Namun demikian, Veri mengingatkan bahwa MK juga harus memiliki manajemen waktu yang jelas mengenai penanganan perkara dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD 45 (judicial review). Menurutnya, berdasar penelitian KODE Inisiatif, ditemukan bahwa pada tahun 2016, penanganan perkara yang dilakukan MK mengalami pelambatan, atau makin lama dari temuan rata-rata tahun sebelumnya.



'Tahun ini MK memerlukan rata-rata 10 bulan untuk memutus suatu perkara, sedang rata-rata durasi tahunan hanya membutuhkan waktu 6,5 bulan,' paparnya.

Veri mengungkapkan, proses persidangan di MK sendiri sebetulnya berjalan cepat. Sejak registrasi hingga penyerahan kesimpulan, MK selalu memberi batasan waktu yang jelas mengenai tahapan persidangan berikutnya. Biasanya dua minggu hingga satu bulan. Hanya, saja batasan waktu itu justru tidak ada, manakala proses persidangan tinggal memasuki pembacaan putusan.

'Dari penyerahan kesimpulan sampai pembacaan putusan itu yang tidak jelas waktunya. Bisa sangat cepat, atau berbulan-bulan, bahkan sampai lebih dari setahun,' katanya. Menurutnya, dengan sumber daya yang dimiliki MK saat ini, proses pengambilan putusan seharusnya bisa lebih cepat.

'Hal seperti itu mestinya bisa dihindari. MK kan punya kepaniteraan dan tim ahli yang cukup kuat di internal. Itu mestinya bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses penanganan perkara, kata Veri.

Hal lain yang tak luput dari sorotan KODE Inisiatif adalah kehadiran hakim di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan sidang pleno pembacaan putusan. Dalam catatan KODE Inisiatif, dari 107 perkara yang ditangani MK, hanya 73 pleno pembacaan putusan dan 91 kali RPH yang dihadiri semua hakim. Sisanya, dihadiri oleh 7 dan 8 orang hakim MK saja. Rinciannya, 4 kali pleno dan 6 kali RPH dihadiri oleh 7 orang hakim, lalu 30 kali pleno dan 10 kali RPH dihadiri 8 orang hakim.

'Mengingat pentingnya kehadiran hakim dalam pengambilan putusan, baik saat RPH maupun pleno putusan, maka tingkat kehadiran ini perlu diperbaiki. RPH dan Pleno hendaknya dihadiri oleh 9 hakim MK, kecuali dalam keadaan mendesak,' saran Veri.

Dalam catatan KODE Inisiatif, UU Pilkada merupakan UU yang paling banyak diuji dan diputus oleh MK sepanjang tahun 2016, yakni 9 kali. Jauh lebih banyak dibanding UU Tax Amnesty atau UU Ketenagakerjaan yang diuji masing-masing 4 kali. Hal demikian terjadi karena UU itu menemukan momentumnya terkait penyelenggaraan Pilkada serentak tahun di 2017. Lebih-lebih UU tersebut baru disahkan pada 2016, dan tak lama kemudian tahapan Pilkada mulai berjalan. KODE Inisatif menilai, dalam hal itu MK sebetulnya cukup responsif membaca momentum dan kebutuhan publik. Namun, tetap saja MK masih sering bersikap lamban dalam memutus perkara.

'Bahkan hingga sekarang ada beberapa permohonan terkait UU Pilkada yang belum diputus. Padahal tahapan Pilkada terus berjalan. Jika berlarut, tentu pengujian ini kehilangan konteks dan tidak menjawab kebutuhan publik, kata Veri.

Karena itulah sekali lagi Veri menegaskan pentingnya memanajemen waktu penanganan perkara di MK, mengingat di tahun 2017 nanti, besar kemungkinan para hakim MK akan kembali disibukkan oleh sengketa hasil Pilkada. 'Oleh karena itu, jangan sampai kewenangan pengujian undang-undang justru terpinggirkan dengan banyaknya kasus sengketa Pilkada nanti,' pungkasnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar