JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keputusan sidang paripurna DPR yang memutuskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD ternyata membawa dampak terhadap pelemahan rupiah dan pelemahan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Terbukti saat ini rupiah berada di kisaran Rp11.962-Rp12.080 dan IHSG berada di posisi 5.122,826, melemah 9.74 poin atau 0,19 persen.

Menurut Head of Research KSK Financial Group David Cornelis hasil Pilkada walau pun tidak berkolerasi langsung tetap memberi pengaruh terhadap pasar modal dan pergerakan pelemahan IHSG. Namun menurutnya pelemahan IHSG hanya momen sesaat yang dipakai dan dimanfaatkan pelaku pasar modal sebagai sentimen negatif. Adapun sentimen negatif bursa global dan regional yang mayoritas sedang dalam tren penurunan yang mendorong pelemahan IHSG.

"Itu ranah politik saja dan lokal. Sifatnya hanya sentimen temporer saja, bukan fundamental pasar," kata David kepada Gresnews.com, Jakarta, Senin (29/9).

David menilai pelemahan IHSG dikarenakan investor melarikan investasinya ke luar negeri karena terdapat momen yang dipakai oleh pelaku pasar untuk mengambil keuntungan disaat bursa global dan regional melemah. Menurutnya adapun sinyal-sinyal pelemahan sudah terlihat sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian ketika keputusan DPR tersebut, pengaruhnya keputusan relatif sifatnya jangka panjang dan pengaruhnya tidak secara langsung.  

"Akan terlihat (dampak pelemahan) jika implementasi program Presiden dan jajarannya tersandung dan terjegal di parlemen," kata David.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati pelemahan IHSG dikarenakan penilaian investor bahwa dengan dimenangkan Pilkada melalui DPRD akan ada suatu persepsi Presiden terpilih akan diganjal oleh DPR. Kemudian pelemahan IHSG tersebut yang dikhawatirkan akan terjadi distabilitas politik. Kemudian pelemahan rupiah terjadi dikarenakan wacana kenaikan suku bunga Bank Amerika dan juga ancaman resiko defisit neraca perdagangan Indonesia.

Menurutnya dengan kondisi saat ini, pemerintahan Jokowi harus mempunyai arah kebijakan ekonomi yang jelas. Dengan kebijakan tersebut nantinya bisa mengcounter balik DPR karena jika pemerintah yang mempunyai program dan arah ekonomi yang jelas maka investor akan percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia.

"Jadi kekhawatiran terhadap pelemahan IHSG dan rupiah tidak akan terjadi. Yang penting Presiden mempunyai kebijakan yang kuat dan jelas," kata Enny kepada Gresnews.com.

BACA JUGA:
Tags