JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Kebijakan Publik Partai Bulan Bintang (PBB) Teddy Gusnaidi menilai tidak tepat jika Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhono disalahkan pasca pengesahan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daearah (RUU Pilkada) pada Jumat (26/9) dini hari lalu. Sebab, langkah Fraksi Partai Demokrat melakukan walk out dari paripurna tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan norma-norma sosial.

Menurut Tedy sekalipun walk out tersebut menjadikan opsi Pilkada melalui DPRD yang disahkan. Setiap orang dan organisasi mempunyai hak dan kewajiban. Punya hak bicara, punya hak dipilih dan memilih. Dan itu diatur didalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

"Memang suara Fraksi Partai Demokrat dalam voting RUU Pilkada menjadi penentu kemenangan opsi Pilkada langsung. Tapi langkah walk out itu tidak melanggar dan bertentangan baik secara hukum dan norma sosial. Sebaliknya, hak itu adalah hak politik yang dilindungi secara hukum," kata Teddy kepada Gresnews.com, Senin (29/9).

Sebaliknya Teddy mempertanyakan sikap sejumlah pihak dan kelompok masyarakat yang terus menghujat Partai Demokrat dan menghujat partai-partai yang memilih untuk Pilkada melalui DPRD. Tindakan tersebut, menurutnya  adalah tindakan yang sama sekali tidak terpuji. Tindakan itu dianggap sebagai memaksakan pilihan mereka untuk diikuti oleh orang lain dan merampas hak orang lain menjadi hak mereka.

"Demokrat yang dipimpin SBY punya hak menggunakan hak politiknya dan tidak menggangu hak politik pihak lain. kenapa jadi pihak lain mengganggu hak SBY?" tegasnya.

Seperti diketahui, opsi Pilkada lewat DPRD didukung fraksi partai Koalisi Merah Putih, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksia Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembanguanan (PPP) dengan 226 suara.

Opsi Pilkada langsung didukung oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan perolehan 135 suara.

Sedangkan ratusan anggota Fraksi Demokrat yang sebelumnya diharapkan menyumbang suara pada opsi pemilihan langsung ternyata mengambil langkah walk out. Alasannya, paripurna tidak mengakomodir permintaan opsi ketiga, pemilihan langsung dengan sejumlah perbaikan. Hanya enam orang yang tetap bertahan dan menyatakan dukungan pada opsi pemilihan langsung.

BACA JUGA: