Penerapan UU Jaminan Produk Halal Digugat

Selasa, 24 Januari 2017, 09:00:47 WIB - Hukum

Pemberian label halal (Indonesia Halal Center.org)



BUKAN MANDATORY - Menanggapi permohonan Paustinus, hakim konstitusi Aswanto dalam sidang pemeriksaan pendahuluan menyarankan agar Paustinus selaku pemohon menggali lebih dalam lagi persoalan-persoalan konstitusional yang dianggap terlanggar dengan berlakunya UU JPH. Bahwa Paustinus menilai keberadaan UU tersebut turut berpengaruh kepada kenaikan harga produk, maka dari itu sebagai konsumen Paustinus mengalami kerugian materil, pendapat itu harus dibuat lebih tajam dan komprehensif.

'Dalam kapasitas sebagai konsumen, Saudara mengalami kerugian. Tapi harus diingat, Saudara Pemohon, kita tidak hanya menguji atau melihat kerugian materiil di sini, tetapi kerugian konstitusional. Itu yang mungkin perlu dielaborasi lagi,' kata Aswanto.

Sementara hakim konstitusi Wahidudddin Adams menjelaskan, pada dasarnya ruh UU JPH tidaklah bersifat mandatory. 'Mandatory itu artinya setiap produk harus mencantumkan halal atau tidak halalnya, UU JPH itu tidak (mengharuskan). Tapi bagi sebuah produk yang akan diklaim sebagai produk halal, maka (produsennya) harus memenuhi persyaratan ini,' kata Wahid.


Adapun bagi produsen yang tidak ingin mencantumkan keterangan halal di dalam kemasan produknya, hal itu tidak masalah karena dijamin oleh Pasal 26 ayat (2) UU JPH.

Wahid menerangkan, saat UU JPH dibuat, DPR bersepakat bahwa tidak setiap produsen harus menjelaskan halal atau tidaknya produk mereka. Lantaran itulah di dalam UU JPH sendiri tidak ada ketentuan pidana bagi produsen yang tidak menyertakan label 'halal' di dalam kemasan produknya. Namun demikian, bagi produsen yang menuliskan keterangan 'halal' di dalam kemasan produknya maka hal itu harus bisa dipertanggunjawabkan.

'Ketika seseorang mengatakan produk ini halal, ya harus jelaslah. Dia harus mengajukan permohonan,' sambung Wahid. Persoalan sesuai-tidaknya sebuah produk dengan syariat Islam, menurut Wahid, merupakan tanggung jawab MUI. Namun dari segi administrasi merupakan tanggung jawab pemerintah. Saat ini, lanjut Wahid, MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat halal. MUI cukup mengeluarkan fatwa. Adapun persoalan sertifikat, akan menjadi tanggungjawab pemerintah. 'Supaya terkendali dan tidak akan menimbulkan masalah,' kata Wahid.

Sementara mengenai frasa syariat Islam yang dipersoalkan Paustinus, Wahiduddin menjelaskan bahwa frasa tersebut memiliki kepastian hukum dan tidak bisa ditafsirkan sembarangan oleh semua orang. 'Tafsirnya ya di undang-undang ini, undang-undang inilah yang memberikan jaminan, pembatasan, serta koridor-koridornya,' kata Wahid.

Ia menjelaskan, pemerintah sendiri sudah membentuk Lembaga Penyelenggara Jaminan Halal di bawah Kementerian Agama untuk memastikan bahwa produk-produk yang akan diberi label 'halal' sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, Wahid juga menyarankan agar Paustinus selaku pemohon turut memeriksa sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU JPH tersebut. Menurut Wahid, hal itu penting dilakukan agar beberapa persoalan yang dimasalahkan Paustinus terlacak kedudukan hukumnya di dalam PP.

'Saya melihat apa yang Saudara banyak pertanyakan dalam uraian ini, muatannya sebetulnya di peraturan pelaksanaan. Saya tidak tahu apakah ini sudah keluar atau tidak. Tapi yang jelas, badannya sudah lama terbentuk,' kata Wahid menjelaskan. (Zulkifli Songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar