Penerapan UU Jaminan Produk Halal Digugat

Selasa, 24 Januari 2017, 09:00:47 WIB - Hukum

Pemberian label halal (Indonesia Halal Center.org)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dikhawatirkan oleh warga non muslim. Jaminan produk halal yang didasarkan pada syariat Islam dan diperlakukan umum dicemaskan akan mempengaruhi kehidupan beragama agama lain. OLeh karena itu UU itu mintakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Senin (23/1).

Gugatan uji materil yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Paustinus Siburian.Ia sebagai warga negara merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi terlanggar akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 4, serta Pasal 18 ayat (2) UU JPH

Salah satu pasal yang digugat Pautinus, Pasal 1 angka 2 UU JPH, berbunyi, "Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam." Dalam pemahaman Paustinus, frasa syariat Islam dalam norma di atas haruslah terang dan jelas. Menurutnya, andai sebuah undang-undang merujuk pada ketentuan lain—dalam hal ini syariat Islam—maka pembuat undang-undang harus menjelaskan pula syariat Islam mana yang dijadikan sumber rujukan itu.

"Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian. Kalau tidak disebut syariatnya, bagaimana kita tahu bahwa semua prosedur ini telah sesuai dengan syariat?" kata Paustinus di hadapan majelis hakim MK, Senin (23/1).



Paustinus berpendapat, dengan memuat syariat Islam di dalam UU, maka secara tidak langsung para pembuat kebijakan telah turut menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

"Dalam pemahaman pemohon, UU ini tidak seharusnya berlaku bagi kalangan di luar Muslim. Dalam pemahaman pemohon, berlakunya UU ini seolah-olah hendak memaksakan syariat Islam berlaku bagi umat non-muslim," sambung Paustinus.

Menurut Paustinus dengan pemahaman seolah-olah syariat Islam berlaku juga bagi kalangan non-muslim, hal demikian berdampak pada kegiatan ibadah pemeluk agama lain. Paustinus mencontohkan, dalam tradisi Umat Katolik terdapat perayaan Ekaristi yang memerlukan anggur. Dengan adanya norma di dalam UU JPH, Paustinus khawatir anggur akan sulit didapat karena produk tersebut tentunya akan dikategorikan sebagai produk yang tidak lolos sertifikat halal.

"Selain itu, secara psikologis ketika kita beribadah, ini kita berada di bawah bayang-bayang syariat Islam. Karena misalnya ada salah satu produk yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, yaitu barang gunaan yang antara lain adalah pakaian segala macam, kita seolah dalam beribadah pun harus tunduk dalam syariat," kata Paustinus.

Paustinus berpendapat, semestinya di dalam UU JPH ada alternatif bahwa beberapa norma memang khusus berlaku bagi konsumen beragama Islam, tidak disamaratakan untuk semua warga negara. "Saya bukan muslim, tapi karena UU ini sudah diberlakukan kepada saya, maka saya punya kewenangan untuk mempertanyakannya, karena undang-undang sendiri sudah menjadikan persoalan halal dan haram ini sebagai bagian dari hukum positif kita," katanya.

Paustinus juga menyoroti keharusan mendapatkan sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 4 UU JPH. Menurutnya, dengan kewajiban memiliki sertifikat halal bagi produk-produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, hal demikian akan menyebabkan harga produk-produk tersebut naik, baik karena dipicu oleh biaya produksi maupun biaya sertifikasi.

"Ini semua akan membebani konsumen juga pada akhirnya. Apakah dengan persoalan seperti ini, apa ini tidak menghambat kesejahteraan umum? Karena kita akan mendapatkan produk dengan biaya mahal pada akhirnya," sambung Paustinus.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar