Dahlan Iskan, Diambang Tersangka Kasus Pembangunan Gardu Induk

Senin, 20 Maret 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Dahlan Iskan bersama kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (Gresnews.com/Edy Susanto)

BUKTI KUAT - Proyek pembangunan gardu induk ini bersumber dari APBN Kementerian ESDM. Nilai proyek ini sebesar Rp1 triliun untuk proyek multiyears. Dalam prosesnya diduga banyak tanah fiktif yang dijadikan lokasi pembangunan gardu sehingga mengakibatkan proyek ini mangkrak. Sementara anggaran termin pertama telah cair. BPKP menaksir kerugian sementara sekitar Rp33,2 miliar.

Dugaan korupsi pembangunan Gardu Induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara semua terbukti dalam persidangan. Terakhir sembilan terdakwa divonis bersalah dengan hukuman penjara satu tahun empat bulan.

Kesembilan terdakwa itu diantaranya, yakni Fauzan Yunas selaku Manajer Unit Pelasana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat, Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Baten.

Lalu I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional PIKITRING Jawa Bali, Nusa Tenggara, Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa Bali, Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN.

lainnya, Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi, Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PT PLN, Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN dan Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Kejati DKI sejak awal meyakini ada peran Dahlan dalam kasus pembangunan Gardu Induk dengan anggaran Rp1 triliun itu. Sebab nama Dahlan muncul sejak penetapan tersangka awal.

Salah seorang penyidik saat itu, Sunarto mengatakan, penetapan tersangka Dahlan telah terpenuhi dengan ditemukannya bukti permulaan yang cukup berupa keterangan dari 11 orang dan sejumlah dokumen. Khususnya keterangan dari Ferdinand Rambing dan Egon.

Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen tersebut penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan bernomor Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 atas nama Dahlan Iskan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki peran terjadinya tindak pidana.

Sunarto menjelaskan sejumlah peran Dahlan. Dahlan telah mengajukan permohonan izin kontrak multiyears dengan menerbitkan surat-surat yang isinya tidak benar mengenai tuntasnya lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Gardu Induk.

Dalam kasus ini tersangka memerintahkan pelaksanaan pelelangan meskipun tanahnya belum tersedia dan dana untuk pembangunannya belum ada karena persetujuan pembayaran izin kontrak multiyears belum terbit.

"Tersangka melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 untuk pencairan uang muka dan pembayaran atas material yang ada di lokasi," kata Sunarto.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar