Dahlan Iskan, Diambang Tersangka Kasus Pembangunan Gardu Induk

Senin, 20 Maret 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Dahlan Iskan bersama kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (Gresnews.com/Edy Susanto)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kejaksaan masih terus mengejar mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dengan sederet kasus korupsi. Setelah menetapkan Dahlan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset milik PT Panca Wira Usaha (PWU) dan kasus pengadaan 16 mobil listrik di Kementerian BUMN, Pemilik jaringan media Jawa Pos Grup ini masih diincar kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk Pembangkit dan Jaringan PLN untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2014 silam. Dahlan sempat menjadi tersangka bersama 15 orang lainnya. Pada 2015 Dahlan mengajukan gugatan praperadilan dan menang. Dan setahun berlalu, Dahlan tak kunjung kembali ditetapkan tersangka.

Namun belakangan, khususnya ditolaknya gugatan praperadilan dalam kasus mobil listrik seolah menjadi angin segar Kejaksaan untuk kembali menjadikannya tersangka. "Kita sudah ketemu Kajati DKI, saya minta segera untuk dicermati kembali, karena sudah lama terhenti, karena DI selalu mengatakan dia sakit, sementara 15 orang lainnya sudah masuk penjara, ini menjadi perhatian kita," kata Jaksa Agung Moh Prasetyo akhir pekan ini di Kejaksaan Agung.

Prasetyo menegaskan dugaan penyimpangan pembangunan gardu induk era Dahlan tak hanya terjadi di wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Kasus serupa terjadi di wilayah Sumatera. Tim jaksa masih mencermatinya.

Eks politisi Partai Nasdem ini membantah terseretnya Dahlan Iskan dengan sejumlah kasus korupsi karena ada tendensi politik tertentu. Kasus yang dibidikkan ke Dahlan syarat kejanggalan dan lebih condong kriminalisasi.

"Sama sekali bukan karena ada tendensi apapun, kita hanya ingin menyelamatkan uang rakyat. Bahwa ada dibentuk opini kriminalisasi, itu mereka yang bentuk," ungkap Prasetyo.

Terkait kasus ini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diam-diam tengah mengkaji untuk mengeluarkan lagi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terhadap Dahlan yng saat kasus ini terjadi, menjabat sebagai Dirut PT PLN (Persero). Pengkajian tersebut dilakukan agar tidak ada celah lagi Dahlan lolos ketika jadi tersangka.

"Ya, sampai sekarang masih dikaji oleh penyidik," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Sarjono Turin di Jakarta, Minggu (19/3).

Pada 2015, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Dahlan Iskan yang diantaranya menyebutkan penetapan tersangka terhadap Dahlan Iskan oleh kejaksaan adalah tidak sah. Pengkajian dilakukan agar saat dikeluarkan Sprindik baru, tidak memberikan celah tersangka mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri.

Mantan Kajari Jakarta Selatan ini juga membantah jika pasca putusan praperadilan itu, pihak kejaksaan tidak akan melanjutkan penanganan perkara tersebut. "Terus dilanjutkan, yang jelas kami masih mengkajinya," lanjut Sarjono.

Dalam kasus itu, sebanyak 15 orang terdakwa telah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka di antaranya, Pelaksana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat Fauzan Yunaz, Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Baten, I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional PIKITRING Jawa Bali, Nusa Tenggara.

Kemudian ada Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa Bali, Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero), Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa Bali Nusa Tenggara PT PLN (Persero), dan Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PLN (Persero) PIKITRING Jawa Bali. Berikutnya, Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa Bali, dan Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar