Menakar Efektifitas Pemberantasan Mafia Tanah

Sabtu, 18 Maret 2017, 09:00:24 WIB - Hukum

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kasus mafia tanah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3). Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) meneken nota kesepahaman atau MoU untuk memberantas mafia tanah. Dua lembaga tersebut membentuk tim terpadu yang sekaligus menekan praktik pungutan liar atau pungli. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggandeng Polri dalam memberantas mafia tanah. Kedua lembaga sepakat membentuk tim terpadu untuk memerangi sepak terjang para mafia ini. Pembentukan tim terpadu tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan kerjasama dua lembaga ini. Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Menteri Agraria Sofyan Djalil menandatangani kerjasama tersebut.

Data BPN menyebutkan hingga bulan September 2013, jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia.

"Poin-poin yang kami sepakati diantaranya untuk menangani mafia pertanahan. Kami ingin membersihkan mafia pertanahan, jadi banyak praktik-praktik kelompok-kelompok mafia yang sudah main baik di bidang penegakan hukum," tutur Tito usai penandatanganan MoU di Mabes Polri, Jumat (17/3).

Pemberantasan mafia tanah, menurut Tito, penting untuk meluruskan hak kepemilikan tanah masyarakat. Selama ini masyarakat banyak dirugikan oleh para mafia tersebut. Apalagi masalah tanah menjadi salah satu fokus kebijakan dari Presiden Jokowi untuk meningkatkan layanan publik.



Selain itu, kerjasama ini sekaligus untuk memenuhi keinginan Presiden Joko Widodo agar melengkapi data pertanahan di Indonesia. Karena hingga saat ini tanah yang telah memiliki sertifikat legal kurang dari 50 persen.

"Memang kami akan menggenjot mafia tanah tadi, karena jelas banyak merugikan menjadi lahan bagi kelompok-kelompok mafianya itu main dimana-mana," kata Tito.

Sementara Sofyan Djalil menegaskan keberadaan mafia tanah sudah sangat meresahkan. Konflik lahan banyak terjadi di sejumlah daerah. Parahnya lagi praktik-praktik yang melanggar hukum itu melibatkan aparatur negara.

"Kami minta dukungan kepolisian, saber pungli, kita akan terus melakukan perbaikan sistem, mekanisme pencegahan internal. Tetapi nanti kalau terjadi pelanggaran, itu tindakan kepolisian," kata Sofyan.

Dengan MoU kedua lembaga ini diharap akan mempercepat dan memberikan kepastian hukum melalui sertifikatifikasi. Sehingga keberadaan mafia tanah makin tak berkutik. "Kalau mafia tanah bisa kita perangi, nanti sebagian masalah terkait juga akan hilang," kata Sofyan.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar