Mencegah Politisi Busuk Masuk MK

Jum'at, 17 Februari 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/2). Arief diperiksa untuk empat tersangka sekaligus yaitu Hakim MK (nonaktif) Patrialis Akbar, Direktur PT Spekta Selaras Bumi Kamaluddin, Direktur Utama Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman dan General Manager PT Impexindo Pratama NG Fenny, dalam kasus dugaan suap proses uji materiil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sedang ditangani MK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan setelah ditangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dengan tuduhan menerima suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini bukanlah kali pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang hakim konstitusi. Sebelumnya ada nama Akil Mochtar yang sudah lebih dulu menjadi pesakitan karena melakukan sejumlah perbuatan korupsi seperti penerimaan suap dan juga pencucian uang.

Ketua MK Arief Hidayat mengaku bingung dengan kejadian berulang yang menimpa lembaga yang dipimpinnya ini. Menurut Arief, pihaknya telah melakukan berbagai cara mulai dari perbaikan sistem dan memperketat aturan guna menghindari adanya perbuatan koruptif yang dilakukan para bawahannya.

"Diawasi apapun, dijaga apapun, kalau memang hakimnya tidak benar dan itu juga bisa terjadi masalah ini. Siapapun ketuanya dan siapapun yang mengawasi bisa terjadi kalau hakimnya masih mudah tergoda. Apakah sistim yang kita perbaiki itu susah kalau ini," kata Arief di Gedung KPK, Kamis (16/2).

Kedatangan Arief di KPK sebenarnya untuk menghadiri panggilan tim penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi atas tersangka Patrialis. Ia mengikuti jejak sejumlah Hakim Konstitusi lain yang telah lebih dulu diperiksa tim penyidik.

Mengenai masalah di lembaganya, Arief mengaku juga berdiskusi dengan penyidik di sela-sela pemeriksaan. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan sistem yang sudah ada, tetapi kasus seperti ini merupakan kesalahan pribadi dari para pelaku.

"Saya katakan meskipun kita diawasi oleh siapapun prosesnya memang orang-orang yang tahu putusan 9 orang hakim dan panitera sehingga kita betul-betul harus menghasilkan hakim yang berintegritas dan tahan godaan, hakim yang baik, hakim yang hidupnya sudah selesai sehingga tidak ingin apa-apa lagi," ujarnya.

Terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK, Arief Hidayat menyebut tidak ada yang janggal dalam penanganan perkara itu. Dia juga tidak tahu adanya putusan yang dibocorkan oleh Patrialis Akbar.

"Selama ini saya tidak melihat kejanggalan. Semua berjalan dengan wajar tapi kalau ternyata di balik itu ada hakim yang bocorkan di luar saya tidak tahu sama sekali," kata Arief.

Arief menyebut dirinya sebagai ketua MK tidak dapat memerintah hakim lain untuk melakukan sesuatu. Menurutnya, semua hakim memiliki independensi masing-masing. "Ketua sifatnya primus interpares, saya hanya didahulukan selangkah dan lebih tinggi seranting. Saya tidak bisa katakan hakim harus begini harus begitu karena hakim sederajat. Beda dengan yang strukturnya kepala misalnya," ujar Arief.

Selain Arief, hakim Mk lainnya Suhartoyo yang diperiksa menyebut dirinya ditanyai 12 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan itu disebutnya seputar proses persidangan perkara uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Seputar perkara itu. Proses rapatnya, kemudian persidangannya," ujar Suhartoyo saat akan meninggalkan Gedung KPK.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar