Ikhtiar Menggusur Hakim Non Karier

Sabtu, 16 Juli 2016, 09:00:00 WIB - Hukum

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hakim Pengadilan Tinggi Medan Lilik Mulyadi dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Binsar Gultom mempersoalkan status hakim agung non karier melalui uji materiil (judicial review) Pasal 6B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka berdalih Pasal 6B ayat (2) UU MA yang memperbolehkan calon hakim agung dari jalur non karier, tidak tepat. Sebab hal yang menjadi tolak ukur dalam persyaratan profesi hakim bukan semata pendidikan akademisnya melainkan juga pengalaman dan kompetensi hakim dalam mengadili serta memutus perkara di persidangan.

Pemohon juga menilai ketentuan Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 UU MA yang mengatur syarat hakim karier menjadi hakim agung dari segi usia dan pengalaman bersifat diskriminatif. Hal itu jika dibandingkan dengan syarat untuk hakim non karier. Ketentuan hakim karier, usia minimum hakim adalah 45 tahun dengan pengalaman menjadi hakim selama 20 tahun, termasuk pengalaman menjadi hakim tinggi minimal 3 tahun. Sedangkan, untuk syarat hakim non karier hanya menyatakan berpengalaman di bidang hukum selama 20 tahun tanpa dirinci secara tegas keahlian hukum di bidang hukum tertentu.

Tak hanya itu, dua hakim ini juga mengajukan gugatan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon ingin menguji materi tentang periodisasi hakim konstitusi dalam UU MK. Bahwa pembatasan masa jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua MK yang hanya 2 tahun 6 bulan, seperti tercantum pada Pasal 4 ayat (3) UU MK, bertentangan dengan UUD 1945 karena akan menghambat karier bagi hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung.



Alasan-alasan itulah yang mendorong dua hakim itu mengajukan gugatan. Gugatan dengan registrasi Nomor 53/PUU-XIV/2016 kemarin telah memasuki persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Namun gugatan yang dituding mengusik keberadaan hakim-hakim non karier pun menuai kritik banyak pihak. Sebab sejauh ini keberadaan hakim non karier justru menunjukkan performa yang tak kalah, dibandingkan dengan hakim karier. Bahkan kasus mafia peradilan justru banyak ditemukan dari perilaku hakim karier.

Menanggapi gugatan ini, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai, seharusnya tidak perlu ada dikotomi Hakim Agung melalui jalur karier dan non karier atau dengan hakim ad hoc.

Mencermati gugatan kedua hakim tinggi Lilik Mulyadi dan hakim PN Jakpus Binsar Gultom, Farid menilai hal itu untuk memperberat syarat hakim agung non karier.

Farid menegaskan bahwa kehadiran konsep hakim non karier merupakan amanah reformasi, sekaligus kebutuhan dunia peradilan atas desakan publik terhadap kondisi rill hukum dan peradilan.

'Meskipun tidak ada motif personal, tetapi upaya untuk mengusik eksistensi itu dapat ditafsirkan sebagai menafikan perannya selama ini. Keahlian dan kekhususan pada bidang tertentu adalah fungsi utama adanya hakim nonkarier,' kata Farid dalam keterangan tertulis kepada gresnews.com, Jumat (15/7).

Menurutnya, jika dilihat dari sisi mana pun rasio perbandingan hakim karier dengan non karier tetap lebih besar hakim karier. Sehingga alasan akan menutup peluang hakim karier tidak rasional. KY justru melihat secara objektif kehadiran hakim non karier masih dibutuhkan publik.

'KY akan melihat dan mengikuti perkembangan gugatan oleh kedua hakim tersebut jika sudah diterima oleh MK,' jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur yang dimintai pendapat terkait gugatan dua hakim yang mempersoalkan keberadaan hakim non karier mengaku belum bisa berkomentar. Ia berdalih tak bisa mengomentari perkara tersebut, karena perkara sedang diperiksa di MK.

'Saya tidak menanggapi materinya, namun itu tentu saja hak pemohon sebagai warga negara. Semoga dari sana MK dapat mempertimbangkan dan memutus dengan pertimbangan yang komprehensif termasuk kepentingan pencari keadilan dan keberadaan MA sebagai lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh politik dan kepentingan bertujuan mempengaruhi kemandiriannya,' kata Ridwan dalam pesan singkat kepada gresnews.com, Jumat (15/7).

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar