JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kecewa dengan proses dan hasil voting RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR yang menetapkan Pilkada melalui DPRD. Mungkinkah SBY dikhianati segelintir elit Demokrat, mengingat posisi dan perannya yang sangat sentralistik dalam partai berlambang bintang mercy tersebut?

"Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, meski saya hormati proses politik itu sebagai seorang demokrat . Tapi sekali lagi, saya kecewa dengan proses dan hasil itu," kata SBY di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Jumat (25/9) pukul 08.00 WIB.

SBY mengatakan terus memantau perkembangan politik terkait hal ini. SBY juga masih menunggu laporan lengkap dan faktual dari Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan dan Ketua Fraksi PD Nurhayati Assegaf. Hingga saat ini, SBY mengaku informasi terkait proses di DPR masih simpang siur.

"Tadi ketika saya sedang melakukan perjalanan dari New York ke Washingtin, DC, saya ikuti perkembangan dan dinamika politik di tanah air. Meski ada hambatan komunikasi, tapi saya serta staf juga terus memantau serta mengikuti apa yang terjadi. Dengan demikian saya juga mendapatkan informasi dan laporan dari Jakarta," kata SBY.

Dari laporan itu, SBY mengetahui bahwa DPR memilih Pilkada tidak secara langsung. "Saya kira saudara-saudara semua tahu hasil proses politik yang ada di DPR berkaitan dengan UU tentang Pilkada. Hasilnya dalam voting dikatakan DPR memilih Pilkada secara tidak langsung atau bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih DPRD," kata dia.

Dengan hasil ini, SBY menegaskan dirinya kecewa. Sebab, Demokrat sudah menegaskan memilih Pilkada langsung dengan perbaikan. Opsi yang disampaikan PD adalah Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Namun, kata SBY, semua fraksi, baik dari kalangan Koalisi Merah Putih maupun fraksi dari kubu PDIP menolak usulan itu.

Namun pengamat politik Emrus Sihombing tak yakin bila SBY tidak mengetahui langkah Fraksi Demokrat yang menyatakan netral dan walk out dari paripurna DPR. "Saya yakin aksi ini sudah diketahui oleh Presiden SBY, terlihat dari hanya beberapa orang dari Demokrat yang tetap bertahan mendukung pemilihan langsung," ujar Emrus pada Gresnews.com, Jumat (26/9).

Menurut Emrus sikap yang ditunjukan Demokrat adalah sikap yang tidak semestinya dilakukan hanya karena 10 poin usulan tidak diakomodir.  Seharusnya Demokrat bisa lebih melihat substansi kedaulatan di tangan rakyat.

Pengamat politik dari the Political Literacy Institue Adi Prayitno juga menyebut sikap politik yang dipertontonkan Demokrat jauh dari politik santun. Bahkan pernyataan selama ini yang mendukung Pilkada langsung hanya pencitraan belaka. 10 syarat yang diajukan Demokrat hanya ingin mengelabui masyarakat seolah-olah Demokrat mendukung Pilkada langsung.

"Dan ini merupakan contoh berpolitik yang buruk ala Demokrat, ini politik cuci tangan," kata Adi kepada Gresnews.com, Jumat (26/9). (dtc)

BACA JUGA: