Sikap politik yang dipertontonkan Demokrat jauh dari politik santun. Terbukti jika pernyataan selama ini soal mendukung pilkada langsung hanya pencitraan belaka.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Akhirnya Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak langsung setelah dilakukan voting dengan dua opsi, pada Jumat (25/9) dini hari. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) kompak mendukung pilkada tak langsung sehingga berhasil kalahkan partai pendukung pilkada langsung.

Kemenangan voting pendukung pilkada tak langsung kian terlihat  di depan mata setelah Partai Demokrat menyatakan netral dan melakukan walkout dari sidang paripurna. Tak pelak aksi partai berlambang bintang Mercu ini mendapat cibiran dari para pendukung pilkada langsung. Termasuk sejumlah pengamat.

Pengamat politik dari the Political Literacy Institue Adi Prayitno menyebut sikap politik yang dipertontonkan Demokrat jauh dari politik santun. Terbukti jika pernyataan selama ini soal mendukung pilkada langsung hanya pencitraan belaka. 10 syarat yang diajukan Demokrat hanya ingin mengelabui masyarakat seolah-olah Demokrat mendukung Pilkada langsung.

"Dan ini merupakan contoh berpolitik yang buruk ala Demokrat, ini politik cuci tangan," kata Adi kepada Gresnews.com, Jumat (26/9).

Seperti diketahui, partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan akan mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung jika 10 persyaratan yang diajukan dipenuhi dalam RUU Pilkada. Persyaratan itu adalah:

1. Adanya uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota. ; ‎2. Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan. ; 3. Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka. ; 4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye. ; 5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. ; 6. Demokrat juga meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang.‎ ; 7. Larangan pelibatan aparat birokrasi. ; 8. Larangan pencopotan aparat birokrasi paska pilkada. ; 9. Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada. ; 10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Dalam rapat paripurna yang berangsung hingga dini hari ini, Demokrat memunculkan opsi ketiga sesuai keinginannya. Namun keinginan untuk memunculkan opsi ketiga ternyata mentok, pimpinan sidang Priyo Budi Santoso menolak adanya opsi ketiga. Alhasil Demokrat kemudian mengambil sikap netral dan menyatakan walk out dari sidang.

Juru Bicara Partai Demokrat Beny Kabur Harman mengatakan jika Demokrat tetap dengan usulan pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Ia mengatakan jika dalam konteks tersebut Demokrat tidak ingin memberikan masalah. Dengan tegas Demokrat akan tetap menjadi partai penyeimbang.

"Kami akan bersikap netral, dan mohon maaf kami mengambil langkah walkout," kata Beny dalam paripurna DPR.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi PDIP Yasonna Laoly menyayangkan sikap politik demokrat tersebut. Sejak memunculkan adanya opsi ketiga, partai-partai pendukung pilkada langsung ikut memberikan dukungan. Namun diujung jalan, Demokrat malah walkout dan meninggalkan partai pendukung pilkada langsung. "Mohon maaf, semua itu ternyata politik pencitraan Demokrat," tandas Yasonna.