Potensi Pelemahan Penegakan Hukum Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida di RKUHP

Jum'at, 16 Juni 2017, 12:00:00 WIB - Hukum

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri) dan Ketua BNN Budi Waseso (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Rapat itu untuk mendengarkan masukan penanganan tindak pidana khusus mengenai narkotika dan psikotropika serta tindakan pidana korupsi dalam RUU KUHP. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Saat ini Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hampir selesai berdasarkan hasil rapat pembahasan Panja RKUHP pada tanggal 13 Juni 2017. Panja memerintahkan agar Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi segera bekerja untuk menyelesaikan hasil pembahasan Panja R KUHP. Namun Hasil panja kemarin masih meninggalkan banyak persoalan terutama mengenai implikasi masuknya Tindak pidana Khusus (Tipsus) dalam KUHP.

Institute for Criminal Justice reform (ICJR) melihat ada persoalan mendasar terkait Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam R KUHP. "Ada lima Tindak pidana khusus yang paling penting menjadi perhatian, yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W Eddyono, kepada gresnews.com, Jumat (16/6).

Supriyadi menegaskan, ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP) dari awal tidak sepakat soal Pengaturan Tindak Pidana Khusus seperti yang dirumuskan dalam RKUHP. ICJR dan Aliansi KUHP, melihat RKUHP mengadopsi pasal-pasal Tipsus secara tidak cermat, ada banyak terjadi perubahan tindak pidana khusus yang dimasukkan dalam R KUHP.

"Intinya tindak pidana khusus dipaksakan masuk dengan adopsi yang tidak sempurna, belum lagi dengan pendekatan yang berbeda seperti UU Narkotika yang harusnya lebih berperspektif kesehatan masyarakat ketimbang pidana. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan, serta konflik antara RKUHP dan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tersebut," terang Supriyadi.

Oleh karena itu, kata dia, ICJR mendorong seluruh lembaga negara seperti Komnas HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PPATK juga merespons dan memastikan nasib tindak pidana khusus dalam RKUHP. Posisi dan rekomendasi lembaga lembaga ini penting didengar oleh Tim perumus RKUHP. Di samping itu model kodifikasi mengisyaratkan adanya RUU transisi pelaksanaan KUHP baru, yang sampai sekarang tidak pernah dihasilkan oleh pemerintah.

"Tanpa adanya RUU transisi KUHP, bisa diduga pelaksanaan kodifikasi KUHP dimasa depan akan mendapati banyak kendala serius," ujarnya.

Tabel: Tumpang Tindih Pengaturan Tindak Pidana Khusus dengan KUHP

Ruang Lingkup Tindak Pidana

Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana

Pengaturannya di RKUHP

Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, dan Pasal 7).

Pasal 249 dan Pasal 250 RKUHP

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahandan PemberantasanTindak pidana PemberantasanTerorisme (Pasal 4,5,6)

Pasal 254, 255, dan 256 RKUHP

Undang-undang Nomor 9Tahun 2008 Pasal 14 huruf c dan d tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

Pasal 253 RKUHP

Pelanggaran HAM Berat

Genosida dalam No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAMKejahatan Terhadap Kemanusia dalam UU No 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM

Genosida: Pasal 400 ayat (1) dan (2)

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (semua ketentuan pidananya dimasukkan ke dalam RKUHP)

UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (semuan ketentuannya pidananya ditarik, namun yang dimasukkan hanya lex generalisnya)

Pasal 507 sampai dengan Pasal 525 untuk UU nomor 35 Tahun 2009

Pasal 526 sampai dengan 534 untuk UU Nomor 5 Tahun 1997

Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Memasukkan semua pasal dalam BAB II tentang Tindak Pidana korupsi ke RKUHP. Namun untuk BAB III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi tidak dimasukkan

BAB XXXIII Tindak Pidana Korupsi Pasal 687 sampai dengan Pasal 706

Tindak Pidana Pencucian uang

UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemebrantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Memasukkan semua ketentuan dalam BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam RKUHP.

Pasal 760 sampai dengan Pasal 767 RKUHP

Sumber: ICJR


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar