Maju Mundur Fraksi DPR Soal Hak Angket KPK

Selasa, 16 Mei 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (kanan) memberikan surat usulan pengajuan hak angket KPK kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4). Meskipun menuai kecaman dari masyarakat karena dianggap akan melemahkan KPK, namun DPR tetap memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hak angket. (ANTARA)


KEYAKINAN FAHRI HAMZAH - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai salah satu inisiator pengajuan Hak Angket ini menyatakan keyakinannya, semua fraksi akan mengirimkan perwakilannya di Pansus Hak Angket KPK. Dia mengatakan, terkait masalah ini, KPK tidak perlu takut dan harus menghormati keputusan DPR.

"Bikin saja angketnya dulu, nanti ada metode rapatnya, saya yakin kalau KPK ngerti hukum maka akan ikut saja. Sebab, lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR, " urai Fahri.

Di sisi lain, Fahri menyayangkan sikap KPK yang seolah-olah tidak ingin dievaluasi. Menurutnya, kewenangan tertinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi justru berada di tangan Presiden. Presiden, lanjutnya, adalah induk dari seluruh kewenangan yang dipilih rakyat untuk mengeksekusi semua program, termasuk kampanye anti korupsi.

"Jangan KPK ambil alih dong, konsultasi sama presiden enggak pernah, rapat sama presiden enggak pernah. Sekarang sudah mulai konflik, karena presiden diseret-seret kan jadi kacau, " imbuhnya.

Fahri menyebut, saat ini, Pansus Hak Angket KPK sudah terbentuk dan memenuhi kuorum. Fahri meyakini setiap fraksi di DPR akan mengirim perwakilannya di Pansus angket KPK.

"Saya kaji, ya sudah berapa yang daftar saja. Nggak mungkin nggak ngirim, saya dengar semua bilang mau kirim karena takut nggak bisa kendalikan. Kalau nggak ngirim nggak bisa rapat, nggak rapat nggak bisa nentukan arah angket," ujar Fahri.

Meski sudah ada 7 fraksi yang berkata tak akan mengirim perwakilan, Fahri tak mempermasalahkan. Fahri mengklaim, pansus angket KPK telah mencapai kuorum untuk dijalankan.

"Pansus sudah terbentuk anggotanya. Jadi itu tinggal penyerahan nama saja. Kalau nggak nyerahkan nama, nggak bisa ikut sidang dong. Kuorum itu dari yang daftar," sebut Fahri.

Dalam penggulirannya nanti, angket KPK dapat melebar ke hal lain. Tak hanya soal pembukaan rekaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP, Miryam S haryani.

"Semua yang diundang tentu harus berbicara di bawah sumpah. Apapun yang terjadi tentu wilayahnya wilayah angket. Angket bisa meng-extend investigasi ke tempat yang ada permasalahan," tuturnya.

Untuk surat penolakan mengirim perwakilan ke pansus angket dari Golkar, Fahri berkata sudah diralat. Untuk surat dari PKS, menurut dia itu hanya sentimen Presiden PKS, Sohibul Iman saja. "(Surat dari Golkar) sudah diralat. PKS, sentimen Sohibul Iman saja," tutupnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar