Maju Mundur Fraksi DPR Soal Hak Angket KPK

Selasa, 16 Mei 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (kanan) memberikan surat usulan pengajuan hak angket KPK kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4). Meskipun menuai kecaman dari masyarakat karena dianggap akan melemahkan KPK, namun DPR tetap memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hak angket. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Para politisi di Senayan tampaknya memang senang memainkan akrobat politik, termasuk soal rencana pengajuan hak angket kepada KPK terkait kasus yang menimpa Miryam Haryani yang dijadikan tersangka kasus pemberian keterangan palsu dalam penyidikan kasus korupsi E-KTP. Angket ini muncul karena KPK menolak permintaan Komisi III untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani terkait kasus korupsi e-KTP.

Beberapa fraksi yang sebelumnya menegaskan menolak mengirim perwakilan di Pansus Hak Angket KPK, kini balik badan dan menyatakan akan mengirimkan perwakilannya. Salah satunya adalah Partai Golkar yang sebelumnya telah melayangkan surat pernyataan menolak mengirim perwakilan di pansus angket KPK, pada Rabu (10/5) lalu. Namun tak sampai sepekan, pada Senin (15/5) surat tersebut sudah ditarik kembali.

Ketua Fraksi Golkar Robert J Kardinal membenarkan sikap fraksi yang menarik kembali surat tersebut. Menurut Robert, Fraksi Golkar akan menggelar rapat sebelum menentukan sikap mengirim perwakilan atau tidak di pansus angket KPK. "Nanti tanggal 18 (Mei) baru reses mulai masuk. Fraksi akan rapat. Suratnya sudah ditarik," ujar Robert seusai rapat pleno DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/5).

Alasan penarikan surat, Fraksi Golkar belum mengadakan rapat dalam menentukan sikap. Selain itu, surat tersebut hanya ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang.

"Karena surat itu ditandatangani Saudara Sekretaris (Fraksi) sendiri, jadi kita belum pernah rapat di fraksi. Saya akan mengadakan rapat dulu sehingga itu menentukan mengirim atau tidak," sebutnya.

Fraksi Golkar belum merapatkan soal sikap di pansus angket KPK karena masih reses. Banyak anggota yang masih berada di daerah pemilihan. "Jadi kita perlu rapat karena ini harus kolektif-kolegial. Belum ada rapat, masih di dapil semua. (Surat yang sah) harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris (Fraksi)," jelasnya.

Sebelumnya, surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang. Surat bernomor SJ.004.1447/FPG/DPPRI/V/2017 itu menanggapi surat permintaan dari Sekjen DPR mengenai permintaan nama dan susunan keanggotaan pansus angket KPK.

Isi surat itu adalah sebagai berikut:

Menunjuk surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor LG/08165/DPR RI/v/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal permintaan Nama dan Susunan Keanggotaan Panitia Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ini kami sampaian bahwa Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI tidak mengirimkan Nama Panitia Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Soal pengajuan Hak Angket ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan proses hak angket DPR terhadap KPK harus dilaksanakan secara kolektif kolegial. Sebab, hak angket adalah kewenangan yang melekat pada setiap anggota DPR.

"Kita adalah DPR, semuanya akan kita laksanakan sesuai kolektif kolegial, sehingga kalau ada usulan untuk membatalkan hak angket, harus kita rembuk dan bicarakan secara penuh karena pembentukan hak angket pansus sudah diketok," ungkap Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/5).

Agus mengatakan, proses pembentukan panitia khusus hak angket tinggal menunggu nama anggota pansus dari masing-masing Fraksi. Apakah akan dilanjutkan atau tidak, menurutnya tergantung dari keputusan dari dewan secara menyeluruh.

Sebagaimana diketahui, jelang pembukaan masa sidang sejumlah fraksi berbalik badan menolak usulan hak angket KPK. "Saya melihat banyak Fraksi tidak menyetujui. Jika separuhnya tidak setuju kan tidak mungkin kuorum sehingga apakah nanti akan kuorum atau tidak, kita lihat perjalanannya nanti," tekannya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar