Menelisik Peran Luhut Pandjaitan di Kasus Suap Pajak

Rabu, 15 Maret 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi (tengah) memberi kesaksian dalam sidang lanjutan perkara suap terkait pengurusan pajak oleh Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/3). Dalam keterangannya, Ken Dwijugiasteadi mengaku pernah bertemu adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) Arif Budi Sulistyo, namun pertemuan tersebut hanya membicarakan soal tax amnesty. (ANTARA)

BUKAN YANG PERTAMA - Adanya dugaan intervensi yang dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terhadap beberapa perusahaan Jepang itu semakin melengkapi dugaan adanya campur tangan sejumlah pihak dalam menekan pihak Ditjen Pajak. Dalam surat dakwaan Mohan juga menyebut Ditjen Pajak telah menihilkan tagihan pajak PT EKP sebesar Rp78,7 miliar dan membatalkan pencabutan PKP.

Nihilnya tagihan pajak dan pembatalan pencabutan PKP PT EKP itu terjadi setelah adanya pertemuan antara Arif Budi Sulistyo yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan juga Handang Soekarno selaku PPNS dan seorang pengusaha bernama Rudi Prijambodo.

"Pada tanggal 4 Oktober 2016, atas arahan Ken Dwijugiasteadi, Muhammad Haniv memerintahkan Jhonny Sirait agar membatalkan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP PT EKP," kata Jaksa Ali Fikri dalam surat dakwaannya.

Kemudian atas saran Haniv, pada tanggal 5 Oktober 2016 PT EKP mengirimkan surat kepada KPP PMA Enam untuk membatalkan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditindak lanjuti oleh KPP PMA Enam dengan mengeluarkan Surat Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP PT EKP.

"Beberapa hari setelah pertemuan antara Terdakwa dengan Handang Soekarno, selanjutnya Muhammad Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor:KEP07997/NKEP/WPJ.07/2016 tertanggal 2 November 2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00270/107/14/059/16 tanggal 06 September 2016 masa pajak Desember 2014 atas nama Wajib Pajak PT EKP," kata Jaksa KPK lainnya Muhammad Asri Irawan.

Selanjutnya Surat Keputusan Nomor: KEP08022/NKEP/WPJ.07/2016 tertanggal 3 November 2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00389/107/14/059/16 tanggal 06 September 2016 masa pajak Desember 2015 atas nama Wajib Pajak PT EKP, yang mana kedua surat keputusan tersebut diterima Rajamohanan pada tanggal 7 November 2016.

Dengan demikian, tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.

Dalam persidangan kemarin, Ken yang juga dihadirkan sebagai saksi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun ia membantah tujuan dari pertemuan membahas permasalahan pajak PT EKP. Ken juga mengaku tidak mengetahui jika Arif Budi merupakan adik ipar Presiden Jokowi.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar