Menelisik Peran Luhut Pandjaitan di Kasus Suap Pajak

Rabu, 15 Maret 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi (tengah) memberi kesaksian dalam sidang lanjutan perkara suap terkait pengurusan pajak oleh Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/3). Dalam keterangannya, Ken Dwijugiasteadi mengaku pernah bertemu adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) Arif Budi Sulistyo, namun pertemuan tersebut hanya membicarakan soal tax amnesty. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dugaan adanya intervensi dalam berbagai permasalahan pajak terhadap beberapa perusahaan tertentu terungkap di pengadilan. Dalam sidang lanjutan kasus tersebut dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair, salah satu pejabat pajak mengungkap hal tersebut.

Kepala Kanwil DKI Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengungkapkan, dirinya pernah dipanggil Luhut Panjaitan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Pemanggilan itu disinyalir agar Ditjen Pajak membatalkan surat pencabutan pengusaha kena pajak (PKP) terhadap sejumlah perusahaan Jepang.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan meneliti setiap keterangan yang muncul dalam fakta-fakta persidangan. Apalagi, saat ini KPK masih mempunyai dua tersangka lain yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Handang Soekarno.

'Fakta-fakta persidangan di kasus dengan terdakwa Mohan akan menjadi salah satu poin yang kita dalami dan diharap dapat membantu penyidikan HS,' kata Febri kepada gresnews.com, Selasa (14/3).

Saat ditanya apakah yang dilakukan Luhut sebagai bentuk intervensi, Febri enggan mengungkapkannya. 'Nanti akan kami pelajari,' tutur Febri.

Dalam persidangan kemarin, Haniv mengaku dipanggil Luhut yang belakangan berakibat pada dilakukannya pembatalan pencabutan PKP sejumlah perusahaan Jepang. 'Saya dipanggil Pak Luhut. Jadi waktu itu dipanggil Pak dirjen, tapi saya yang dipanggil,' kata Haniv saat bersaksi di sidang Rajamohanan, Senin (13/3).

Menurut Haniv, saat itu di Kantor Luhut ada Duta Besar Jepang dan beberapa wajib pajak perusahaan Jepang. Luhut meminta agar masalah pencabutan PKP sejumlah perusahaan Jepang dapat segera diatasi.

Dalam pembicaraan tersebut, Haniv berucap, Luhut mengklaim telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. 'Pak Luhut bilang, 'Ini Dubes Jepang sudah ke Presiden, Kau harus selesaikan ini. Sore ini bisa kau selesaikan?'' tutur Haniv menirukan ucapan Luhut.

Perintah itu pun disanggupi Haniv. Sebelumnya ia juga mengakui mendapat banyak keluhan dari pengusaha asal Jepang dan Korea, termasuk PT EKP soal pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pencabutan PKP itu dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam Kalibata.

Setelah pertemuan itu, Haniv kemudian menghubungi Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Tak lama kemudian, pencabutan PKP sejumlah perusahaan Jepang dilakukan. 'Semua pengusaha Jepang datang ke saya, bilang terima kasih,' kata Haniv.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar