Arus Desakan Menyeret Gamawan Fauzi di Kasus e-KTP

Minggu, 12 Maret 2017, 09:00:02 WIB - Hukum

Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kamis 19 Januari 2017. (Edy Susanto/Gresnews.com)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menyeret mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP bersama tersangka lainnya. Peran Gamawan Fauzi dinilai sangat jelas, lantaran posisinya sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek yang diduga telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Menurut anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan, mantan menteri Dalam Negeri periode presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu perlu ditetapkan sebagai tersangka agar mempermudah kerja penyidikan di KPK. Dengan begitu, semuanya akan lebih sistemis untuk membongkar keterlibatan pihak lainnya karena pasti akan menyebut peran pihak lain dalam dugaan kasus korupsi e-KTP.

Arteria mengatakan, Gamawan Fauzi selaku Mendagri waktu itu tidak mungkin tidak mengetahui anggaran tersebut. Sehingga dengan menarik Gamawan akan membuat mega-korupsi proyek e-KTP semakin terang benderang.

"Makanya saya bilang ke KPK yang namanya Gamawan Fauzi tarik dong. Mereka (Irman dan Sugiharto) itukan hanya orang suruhan. Masa kebijakan politik anggaran menterinya pura-pura tidak tahu," ujarnya dalam diskusi dengan topik "Sumber Gledek e KTP" di Warung Daun, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3)



Kendati demikian, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengapresiasi langkah KPK yang membawa kasus e-KTP ke meja persidangan. Dengan dibawanya ke persidangan, publik menjadi mudah untuk mengawal penegakan hukum yang menjerat beberapa nama mantan anggota komisi II periode 2009-2014.

Lebih jauh dia mengimbau, agar beberapa nama yang diungkap dalam dakwaan Sugiharto dan Irman agar mengklarifikasinya melalui proses hukum. Karena menurutnya, kalau merasa tidak terlibat jangan memakai kanal politik untuk mengklarifikasinya.

"Kalau memang namanya disebutkan, ajukan upaya hukum kepada Andi Narogong dan sebagainya," imbuh Arteria. Dia juga menambahkan, nama-nama yang disebutkan bisa terkonfirmasi di pertengahan 2017 ini sehingga penegakan hukum dapat segera diselesaikan.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar