Menguak Peran Setya Novanto dan Anas Urbaningrum di Kasus E KTP

Rabu, 11 Januari 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (10/1). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). (ANTARA)

NAZARUDDIN ABSEN - Dalam perkara ini, sedianya KPK juga akan memeriksa Nazaruddin. Sayangnya Nazaruddin tidak bisa hadir dalam pemeriksaan karena alasan sakit. "Keterangan-keterangan Nazaruddin sebenarnya juga sangat kita butuhkan hari ini tapi karena yang bersangkutan sakit, kami tidak bisa melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Sebagaimana diketahui, Nazaruddin juga sering menyampaikan di publik, di pemeriksaan, ada sejumlah pihak yang diduga menikmati sejumlah uang atau ada aliran dana," terang Febri.

"KPK tentu punya kewajiban untuk mengklarifikasi informasi tersebut untuk memastikan nama nama yang disebut menerima aliran dana dan kami harus pastikan juga aliran tersebut benar terjadi, terkonfirmasi dengan bukti-bukti yang cukup dan bisa dipertanggung jawabkan dari aspek hukum," sambungnya.

Anas, Nazar masing-masing merupakan terpidana kasus korupsi proyek Sekolah Olaharaga Hambalang serta Wisma Atlet yang saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Khusus untuk Anas, karena posisinya sebagai terpidana ia dititipkan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan selama 4 hari.

Febri mengatakan, KPK belum tidak bisa memastikan apakah dalam kurun waktu tersebut Anas akan terus diperiksa, tetapi bisa terlihat pentingnya keterangan Anas atas peminjaman tahanan ini. "Saudara Anas, pemeriksaan sedang berlangsung yang pasti agenda pemeriksaan dilakukan hari ini. Saksi sudah datang pukul 15.00 WIB. Untuk kebutuhan pemeriksaan, kami titipkan sementara dalam waktu 4 hari ke depan, yang saya sampaikan bukan akan diperiksa 4 hari ke depan, dititipkan ke Rutan Guntur dalam 4 hari ke depan," kata Febri

Dalam perkara korupsi e-KTP yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu, KPK memang baru menetapkan dua tersangka. Mereka adalah eks Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Saat proyek e-KTP berlangsung, Irman menjabat kuasa pengguna anggaran, sedangkan Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen.

Meski begitu, KPK tak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru. Febri Diansyah sendiri mengatakan, KPK sudah memperoleh nama-nama yang diduga turut menikmati aliran dana tersebut. Dan kini, penyidik KPK terus mengkonfirmasi informasi-informasi tentang dugaan adanya pihak lain yang menerima dana dari proyek Kementerian Dalam Negeri tersebut. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar