Menggugat Norma Penghambat Kerja Advokat

Selasa, 10 Januari 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Seorang pengacara mendampingi klien di pengadilan (ANTARA)


HAMBAT KERJA ADVOKAT - Para advokat melayangkan gugatan uji materi atas Pasal 197 Ayat (1) KUHAP digugat karena berlakunya pasal tersebut yang mengatur syarat-syarat materi yang harus terdapat dalam surat putusan pemidanaan telah melanggar atau setidak-tidaknya menghambat terpenuhinya hak-hak konstitusional para pemohon selaku advokat sekaligus warga negara.

Adapun kerugian konstitusional yang dimaksud para pemohon itu antara lain, pertama, karena banyaknya materi yang harus dicantumkan hakim di dalam surat pemidanaan, para pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai kapan perkara yang mereka tangani akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Dengan kata lain, dalam menjalankan fungsinya sebagai advokat, para pemohon mengalami hambatan. "Dengan terhambat atau tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan. Justice delay is justice denied," kata kuasa hukum pemohon, Arif Patramijaya, pada persidangan sebelumnya, Senin (5/12).

Selain itu, menurut Arif, para pemohon juga tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Alasannya, di satu sisi pemohon telah berupaya melaksanakan semua kewajibannya secara patut, namun di sisi lain penanganan tersebut dianggap klien-klien mereka belum selesai.


Dengan demikian, lanjut Arif, secara tidak langsung pemohon juga dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien akibat lamanya proses minutasi perkara. "Padahal hal tersebut di luar kendali pemohon dan bukan dikarenakan kesalahan pemohon," tegasnya.

Selanjutnya, kerugian konstitusional yang dirasakan oleh pemohon seiring berlakunya norma 197 Ayat (1) KUHAP adalah dianggap tidak profesional dalam menangani perkara karena lamanya proses pemeriksaan mengakibatkan sering kali membuat para pemohon tidak dapat memberikan informasi terkait mengapa suatu permohonan kasasi dikabulkan atau ditolak.

"Dan apabila permohonan kasasi tersebut ditolak, Pemohon tidak dapat sesegera mungkin menyiapkan memori peninjauan kembali karena tidak mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung," sambung Arif.

Selain itu, para pemohon juga menyebut adanya kerugian konkret yang dirasakan langsung dampaknya oleh para pemohon sehubungan berlakunya norma a quo. Menurut Arif, para pemohon tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat mereka tangani. Selain itu, pemohon tidak dapat memperoleh kepastian hukum soal kapan imbalan jasa. Pasalnya, imbalan jasa terhadap para advokat hanya akan dibayarkan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima.

Dan terakhir, karena tidak adanya kepastian waktu mengenai selesainya suatu perkara, para pemohon menyebut kerap ada juga oknum yang mengiming-imingi para advokat yang perkaranya sedang diperiksa agar perkaranya tersebut dapat dipercepat atau diperlambat penyelesaiannya. "Mereka meminta imbalan akibat ketidakjelasan maksud Pasal 197 Ayat (1) KUHAP," kata Arif.

Pendek kata, menurut para pemohon, syarat-syarat materi di dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap jangka waktu penyelesaian sebuah perkara mengingat banyaknya materi yang harus dicantumkan. Terlebih, Mahkamah Agung menerapkan ketentuan norma a quo pada tiap tingkatan peradilan, termasuk tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

"Di luar negeri, misalnya di Amerika, putusan kasasi itu hanya 10 sampai 15 halaman. Jadi tinggal merujuk pada putusan sebelumnya. Surat dakwaan dan surat tuntutan tidak perlu dimuat lagi," kata Arif kepada gresnews.com.

Oleh karena itulah menurut Arif, para pemohon di dalam petitumnya meminta MK agar menafsirkan bahwa ketentuan memuat dakwaan dan tuntutan yang diatur Pasal 197 Ayat (1) KUHAP hanya berlaku di pengadilan tingkat pertama, dan tidak perlu diulang atau dicantumkan lagi di tingkat banding atau kasasi.

"Kami melihat, ketentuan yang mewajibkan bahwa di tingkat pertama, kedua, sampai kasasi harus memuat lagi dakwaan dan tuntutan, itu menghambat keadilan. Sehingga membuat putusan menjadi lama," pungkasnya.(gresnews.com/zulkifli songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar