Menggugat Norma Penghambat Kerja Advokat

Selasa, 10 Januari 2017, 09:00:00 WIB - Hukum

Seorang pengacara mendampingi klien di pengadilan (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Upaya para advokat untuk menggugat pasal yang dianggap menghambat kerja mereka, mendapat adangan dari tiga pihak sekaligus. Pada sidang uji materi atas Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang mengatur surat putusan pemidanaan, perwakilan DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung (selaku pihak terkait) serempak meminta MK menolak seluruh permohonan.

Dalam perkara ini para advokat selaku pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri'.

Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang menyatakan, DPR menilai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP telah memberi kepastian hukum dan sudah sesuai dengan asas negara hukum—-sebagaimana yang dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Adapun terkait petitum pemohon, menurut Junimart, hal itu lebih tepat disebut sebagai kehendak untuk memberi rumusan terhadap norma undang-undang sehingga kewenangan untuk mengeksekusinya ada pada DPR atau pemerintah, bukan pada MK.

'Lebih tepat pemohon mengajukan permohonan perubahan undang-undang kepada DPR RI sebagai lembaga yang diberi kewenangan membentuk undang-undang bersama pemerintah,' kata Junimart, dalam persidangan Senin (9/1).

Selain itu, terkait argumen pemohon yang menyebut tidak adanya kepastian waktu mengenai proses minutasi (proses penyusunan berkas perkara) di Mahkamah Agung, Junimart menjelaskan, Mahkamah Agung masih mempertahankan berlakunya SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Alur Penanganan Perkara di Mahkamah Agung Dalam Menentukan Jangka Waktu Dalam Penanganan Perkara Maksimal 8 Bulan Atau 250 Hari. Adapun untuk proses minutasi, waktu yang diberikan 3 bulan sejak diputuskan.



Sementara itu, perwakilan pemerintah Rorogo Reza menyatakan, pasal tersebut ditafsirkan sebatas surat putusan pemidanaan pada tahap pengadilan negeri, hal tersebut justru malah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, jika petitum tersebut dikabulkan, maka setiap putusan pemidanaan yang diputus di pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung bakal tidak mempunyai landasan hukum yang mengikat.

Selain itu, Rorogo berpendapat, hal tersebut juga akan menimbulkan perbedaan kekuatan hukum antara putusan pemidaan di pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung. Jika hal itu terjadi, maka dikhawatirkan akan membuat putusan tingkat banding dan kasasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial.

'Tidak logis apabila suatu norma yang konstitusional pada pengadilan negeri, tetapi tidak konstitusional pada banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Sebaliknya, penalaran yang wajar adalah konstitusional pada pengadilan negeri, maka konstitusional pula pada banding, kasasi, dan peninjauan kembali,' kata Rorogo.

Terkait itulah Rorogo menegaskan, apabila permohonan yang diajukan advokat Juniver Girsang, Harry Ponto, dan Swandy Halim, dan kawan kawan tersebut dikabulkan, maka akan terjadi kekosongan hukum yang sekaligus dapat mengubah sistematika peradilan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Menurut Rorogo, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP merupakan norma yang mengatur ketentuan-ketentuan untuk memuat isi putusan pemidanaan, dan di dalamnya terdapat uraian-uraian mengenai rangkaian dan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya di persidangan.

Menurutnya, jika pasal 197 Ayat (1) tidak terpenuhi, sebagaimana dinyatakan oleh pasal berikutnya yakni Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itulah ketentuan Pasal 197 Ayat (1) dinilai merupakan pasal yang sangat penting sebagai dasar hukum bagi seorang hakim untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.

'Untuk melakukan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, dalam hal ini dijatuhkan pidanaan kepada yang bersangkutan sehingga ketentuan a quo merupakan ketentuan yang bersifat memaksa agar hukum pidana materiil dilaksanakan sebagaimana mestinya pada setiap tingkat pengadilan, maka dalam setiap pemeriksaan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang juga mengadakan putusan sendiri haruslah memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP,' paparnya.

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP berbunyi: 'Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA';

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.'


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar