Cara Demokratis Menangkal Hoax

Selasa, 10 Januari 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Penggiat anti hoax (berita bohong) yang tergabung dalam Indonesia Hoax Busters Bandung mengadakan kampanye acara "Turn Back Hoax: Deklarasi Masyarakat Bandung Anti Fitnah" pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Dago Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/1). Acara tersebut mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi media sosial, menggalang kekuatan elemen bangsa dengan mengurangi pesan kebencian dan bersama-sama melawan hoax. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah sedang bergerak cepat untuk menangkal pemberitaan yang berisi kebohongan alias berita palsu alias hoax. Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara situs-situs jejaring sosial besar seperti Facebook, situs pencari Google dan para pemain besar lainnya (over the top) untuk ikut memblokir iklan adsense untuk mengatasi maraknya berita palsu atau hoax di media sosial.

"Kita pasti minta, terutama OTT besar untuk kerja sama itu. Kalau enggak salah Facebook mau dateng deh," kata menteri yang akrab disapa Chief RA itu saat ditemui di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/1).

Rudiantara ingin agar Facebook segera mengambil tindakan untuk memblokir setiap ada hoax yang bermunculan. "Yang pasti kecepatan untuk take down konten yang memang masuk kategori konten negatif di Indonesia," lanjut Rudiantara.

Pada saat yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Pangerapan menambahkan, kerja sama antara pemerintah dan para pemain OTT untuk mengatasi masalah hoax ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain.

"Isu Hoax ini tak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain ini juga menjadi perhatian serius. Bahkan ada negara lain yang tengah menyusun Undang-undang-nya. Kita juga tengah berusaha melawan hoax ini, salah satunya dengan menggandeng pemain OTT atau aplikasi, karena konten itu banyak menyebar melalui platform mereka," ujarnya.

OTT seperti Facebook, menurutnya akan diminta untuk mencabut konten-konten ilegal melalui platformnya. "Di Jerman kan seperti itu, pemilik platform wajib take out konten ilegal. Hoax ini harus diperangi karena bisa memunculkan kekacauan di masyarakat," tegasnya.

Terkait Google, praktisi keamanan internet Pratama Persadha menyarankan, agar pemerintah bekerjasama dengan laman pencari tersebut untuk menghapus berita hoax di mesin pencari. Menurutnya pemerintah bisa meniru langkah yang ditempuh negara lain dalam memerangi hoax.

"Hal ini dilakukan banyak negara, salah satunya Jerman. Berita dan gambar yang dianggap menyesatkan masyarakat tidak hanya diblokir, namun juga dihilangkan dari mesin pencari di internet," ujarnya.

Meski demikan, kata Pratama, pihak Kominfo perlu melakukan keterbukaan dalam merilis prosedur dan alasan sebuah situs diblokir. "Tentu ini baik, tapi masyarakat harus tetap mendapatkan penjelasan yang proporsional dan jelas. Jangan sampai nanti malah terkesan represif. Apalagi untuk memblokir sebuah situs, terutama portal berita misalnya, perlu juga melibatkan dewan pers, kecuali bila situs yang diblokir memang tidak jelas kepemilikan dan keberadaannya," terangnya.

Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC ini menambahkan cukup riskan bila blokir-blokir ini tidak disertai hak dari para pemiliknya untuk melakukan penjelasan. Ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebaiknya, menurut dia, pemerintah memberikan penjelasan bagaimana tahapan-tahapan dan alasan terperinci pemblokiran, sehingga bisa diterima masyarakat luas tanpa berpretensi negatif.

"Pemerintah harus menghindari terjadinya chaos di wilayah cyber tanah air. Menghindarkan masyarakat dari berita hoax sangat baik. Namun jangan sampai karena kurangnya sosialisasi menjadikan ini sebagai area perang baru dari orang-orang yang jago di dunia maya," jelasnya.

Pratama juga menjelaskan, dirinya cukup khawatir bila pemerintah tidak cukup memberi ruang mediasi, akibatnya bisa muncul prasangka buruk yang bisa berakibat saling serang antar peretas, baik menyerang situs berita maupun akun media sosialnya.

"Posisi kita juga cukup rawan karena di Indonesia belum ada Badan Cyber Nasional. Jadi bila ada saling retas diantara beberapa kelompok di tanah air, aparat kepolisian praktis akan sangat kesulitan. Karena itu sudah tepat bila Presiden Jokowi memerintahkan segera pembentukan Badan Cyber Nasional," terangnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar