"Dengan karakter dan integritas yang sedemikian rendahnya itu, apa masih ada omongan Wiranto yang bisa dipercaya?" tanya mantan Wakil KSAD ini.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kubu calon presiden Prabowo Subianto angkat bicara menyusul pemaparan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto ihwal rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemecatan Prabowo dari militer pada Mei 1998. Barisan pendukung calon presiden yang berpasangan dengan Ketum PAN Hatta Rajasa ini justru mempertanyakan integritas Wiranto.

"Jangan percaya Wiranto. Karena dia oportunis dan kutu loncat," jelas Timses Prabowo-Hatta, Letjen (Purn) Suryo Prabowo kepada Gresnews.com (Kamis, 19/6).

Terbukti, kata Suryo, Wiranto loncat ke pemerintahan BJ Habibie setelah numpang hidup di zaman Presiden Soeharto. Bahkan, ketika Gus Dur menjadi Presiden, Wiranto diberhentikan dari jabatan Menkopolkam karena Ketum Hanura itu dianggap pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Suryo kemudian memberikan contoh lainnya seperti dalam kampanye pada pemilihan legislatif (Pileg) 9 Juli 2014 lalu. Ketika itu Wiranto tampil di televisi menjadi orang miskin dengan berakting sebagai tukang becak, penjual kaki lima, pemulung dan kernet.

"Dengan karakter dan integritas yang sedemikian rendahnya itu, apa masih ada omongan Wiranto yang bisa dipercaya?" tanya mantan Wakil KSAD ini.

Soal surat DKP itu, dia menduga sengaja dibocorkan untuk menghancurkan nama mantan Danjen Kopassus yang saat ini bertarung dalam Pilpres 2014 tersebut. Karena itu, ia pun curiga tujuan Wiranto membuka tuntas soal DKP ini hanya ingin membuktikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati bahwa dia juga bisa berperan dan punya pengaruh dalam pertarungan Pipres nanti.

"Lengkap sudah, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar, Hendropriyono, Fahrul Rozi, Samsul Jalal dan Wiranto berkonspirasi untuk menunjukan kesetiaan kepada Megawati," tudingnya.

Politisi PKS yang juga sebagai tim pemengan Prabowo-Hatta Fahri Ali juga mengkritik langkah Wiranto itu. Fahry menilai pernyataan Prabowo itu membingungkan. Sebab, nantan Panglima ABRI itu punya masalah pribadi dengan Prabowo namun membawa-bawa masalah institusi TNI.

"Susah kalau masalah pribadi karena dapat merusak institusi. Saya tolak itu. Masalah Pak Prabowo kan sudah diproses secara hukum dan selesai. Jadi, yang mau dipersoalkan itu apa? Bingung, enggak jelas," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (19/6).

Fahri kemudian mengingatkan bahwa Prabowo sudah aktif untuk ikut di Pemilu Presiden sejak 2004 yaitu ketika mengikuti konvensi capres Partai Golkar. Kemudian, di Pilpres 2009 saat berpasangan dengan Megawati sebagai cawapres. Saat itu, malah tidak ada isu yang berhembus atau menjegal Prabowo dengan peristiwa penculikan 1998.

Lagipula, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu meloloskan Prabowo dua kali. Artinya, sosok mantan Komandan Jenderal Kopassus itu sudah bersih dari catatan hukum.

"Apa Pak Wiranto mau mengatakan TNI menyimpan masalah? Mau disebut pak Wiranto itu kalau TNI itu menyimpan bom waktu? Karena secara legal kan KPU punya ahli-ahli hukum untuk mengecek pak Prabowo. Lagian itu bukan cuma sekarang mencalonkan diri, Pak Prabowo dari tahun 2004. Kenapa dia mau ngeroyoknya sekarang? Untuk kepentingan apa, hukum sudah selesai kok," tegas anggota komisi III DPR ini.

Sebelumnya Wiranto menegaskan penjelasannya tidak dimaksudkan untuk menyerang seseorang namun untuk meluruskan hal yang salah. "Jangan ditafsirkan menyerang seseorang, mendiskreditkan seseorang, atau bagian dari kampanye. Ini hanya untuk mengungkap kebenaran, meluruskan yang salah. Mudah-mudahan betul-betul bermanfaat bagi yang ingin tahu kebenaran yang terjadi di tahun 1998," kata Wiranto dalam jumpa pers di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Dalam pernyataannya, Wiranto menjawab 10 pertanyaan besar tentang kasus penculikan pada tahun 1998 oleh Tim Mawar, sampai rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo dari keprajuritan. Wiranto menegaskan Prabowo terbukti bersalah dalam kasus penculikan.

"Tidak dengan hormat atau dengan hormat, tidak relevan kita perdebatkan. Terpulang kepada masyarakat untuk membuat istilah bagaimana, jangan terjebak pada istilah, kita masuk pada substansi," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wiranto juga menegaskan Pangkostrad kala itu melakukan tindakan atas inisiatif sendiri."Tidak ada kebijakan pimpinan ABRI Saat itu untuk lakukan penculikan," tambah Wiranto.

Wiranto juga mengimbau agar masyarakat tidak merisaukan dukungan purnawirawan TNI yang terbelah ke Prabowo dan Jokowi karena purnawirawan TNI punya hak berpolitik. "Pilih Jokowi bagus, Prabowo silakan," kata Wiranto.