"Perang" Papa Vs KPK Makin Seru

Selasa, 14 November 2017, 08:00:00 WIB - Hukum

Massa yang tergabung dalam Generasi Muda Golkar melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11). Dalam aksinya mereka memberikan dukungan kepada KPK untuk segera memproses kasus Ketua DPR Setya Novanto yang kini telah kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP Elektronik. (ANTARA)


SIAP HADAPI GUGATAN - Sementara itu, Febri Diansyah juga menegaskan, KPK siap menghadapi gugatan Setya Novanto terkait pasal pemeriksaan terhadap tersangka dalam UU KPK yang diajukan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi ke MK.

"Tapi kami pastikan hal itu tak akan memperlambat atau mengurangi keseriusan KPK untuk menangani kasus e-KTP. Kalaupun nanti ada persidangan di MK dan KPK dipanggil oleh MK sebagai pihak terkait, tentu akan kami hadapi," ujarnya.

"Sebelumnya, seingat saya, keputusan MK itu menguji UU Imigrasi. Bagian yang diuji terkait dengan batas waktu perpanjangan 6 bulan tersebut dan MK sudah memberikan tafsir di sana. Sekarang kalau benar yang diuji Pasal 12 khusus untuk pencegahan ke luar negeri, silakan saja nanti MK akan melihat konstitusionalitas pasal tersebut," kata Febri.

"Sebelum putusannya dijatuhkan, tentu saja kewenangannya masih tetap melekat dan pencegahan ke luar negeri masih dapat dilaksanakan," lanjutnya.

Terkait alasan hak imunitas, KPK menegaskan hak imunitas yang jadi alasan Setya Novanto menolak panggilan pemeriksaan bukan berarti kebal hukum. Pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga beperkara, termasuk dugaan korupsi, tetap bisa dilakukan.



"Terkait alasan baru yang gunakan hak imunitas atau kekebalan, tentu jangan sampai itu dipahami ada orang-orang orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tindak pidana korupsi dan hak imunitas terbatas saya kira," ujar Febri Diansyah.

Febri menyebut hak imunitas yang jadi alasan kubu Novanto bukan dalam konteks saksi atau tersangka. Hak imunitas hanya melekat pada anggota DPR dalam menyampaikan pendapat terkait tugas yang dimiliki.

"Diatur dalam UUD sampai UU MD3, lebih terkait pada pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan. Hak imunitas tidak mencakup bisa melindungi orang karena diduga melakukan korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi," kata juru bicara KPK ini.

Febri kemudian mempertanyakan balik kaitan wewenang anggota Dewan dengan kasus korupsi. "Apakah terlibat dalam kasus korupsi atau mengetahuinya juga termasuk dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang tugas di DPR?" ujarnya.

Tetapi KPK tetap mempelajari beragam alasan yang diajukan Ketua Umum Golkar itu. Soal diperlukannya izin dari Presiden, menurut KPK, banyak ahli hukum yang berpendapat tidak perlu.

"Tentu kami pelajari lebih dulu, misalnya terkait apa dibutuhkan persetujuan Presiden atau tidak, saya kira itu cukup jelas, banyak ahli juga mengatakan ketentuan UU MD3 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan kasus e-KTP. Apalagi pemanggilan sebagai saksi," pungkasnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar