"Perang" Papa Vs KPK Makin Seru

Selasa, 14 November 2017, 08:00:00 WIB - Hukum

Massa yang tergabung dalam Generasi Muda Golkar melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11). Dalam aksinya mereka memberikan dukungan kepada KPK untuk segera memproses kasus Ketua DPR Setya Novanto yang kini telah kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP Elektronik. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - "Peperangan" antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan "Papa" Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek E KTP semakin berjalan seru. Pihak-pihak di luar KPK dan Novanto pun mulai menceburkan diri dalam kancah peperangan tersebut.

Adalah Perhimpunan Advokat Pembela KPK (PAP-KPK) yang ikut terjun ke palagan untuk membela KPK dengan melaporkan Setya Novanto dan pengacaranya, Fredrich Yunadi ke KPK. Keduanya dianggap merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP atau obstruction of justice.

Ada 4 nama yang dilaporkan dalam laporan yang disetor ke Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Selain Setya Novanto dan Fredrich, ada pula nama Sandy Kurniawan yang tergabung dalam tim kuasa hukum Setya Novanto, serta Pelaksana tugas (Plt) Damayanti.

"Ya intinya kita lihat dari berbagai manuver atau alasan yang disampaikan oleh Setya Novanto sendiri, atau oleh pengacaranya, atau oleh (Plt) Sekjen DPR RI kita melihat langkah-langkah yang diambil terkait dengan panggilan KPK ini sudah sampai pada tingkat sengaja untuk menghambat," kata salah satu pengacara PAP-KPK, Petrus Selestinus, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/11).



"Alasan karena sakit, alasan karena tugas negara, alasan karena partai, alasan karena ada praperadilan, alasan karena harus izin Presiden. Ini kan alasan yang berubah-ubah terus. Nah dari berbagai alasan yang berubah-ubah terus, ini kita simpulkan tindakan ini sudah bertujuan untuk menghambat penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam perkaran ini (e-KTP)," lanjut Petrus.

Selain itu PAP-KPK menganggap sudah ada penyalahgunaan nama institusi negara. Ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan Damayanti dalam surat ketidakhadiran Setya Novanto pada 6 November sebagai saksi e-KTP untuk tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Izin Presiden sendiri, menurut Petrus tidak berlaku dalam kasus tindak pidana khusus yang salah satunya adalah korupsi. "Sehingga kami anggap tindakan atau alasan yang terlalu dicari-cari sekedar untuk menghambat jangan sampai KPK melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto. Baik sebagai saksi maupun tersangka," ucapnya.

Ada 2 landasan hukum yang digunakan dalam laporan yang dilayangkannya. Yakni Pasal 21 UU KPK soal perintangan upaya hukum baik itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus korupsi.

"Kedua, di dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih itu dikatakan bahwa salah satu kewajiban penyelenggara adalah wajib menjadi saksi. Nah, kalau kewajiban menjadi saksi itu diabaikan meski sudah dipanggil secara patut dapat dipidana menurut undang-undang itu," tutur Petrus.

Pasal 21 UU KPK sendiri sebelumnya juga sudah dikenakan KPK terhadap Anggota K omisi V DPR Markus Nari.

Seperti diketahui, pengacara Setya Novanto, Friedrich Yunadi kembali "bermanuver" dengan mengajukan uji materi Pasal 46 UU KPK tentang pemeriksaan tersangka. Pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR.

Fredrich menerangkan, pemanggilan kliennya oleh KPK harus seizin presiden dengan mengacu Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Fredrich menyebut pasal itu mengatur pemanggilan anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden.

"Dengan adanya sekarang permintaan (panggilan) dari KPK yang dalam hal ini terkesan mengabaikan atau mengesampingkan masalah UUD dan putusan MK maka kami mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK," ujar Fredriech di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Fredrich ingin MK menguji Pasal 46 Ayat (1) dan (2) terkait pemeriksaan tersangka bertentangan dengan UU Pasal 20A Ayat (3) yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR saat menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

"Kedua, kami mengajukan untuk uji Pasal 12 UU KPK. Di mana Pasal 12 UU KPK, KPK bisa memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencekalan dalam hal ini terhadap seseorang. Yang dalam hal ini jelas bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan wewenang imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri bagi yang bersangkutan itu dinyatakan inkonstitusional," sambungnya.

Setya Novanto sendiri dengan alasan hak imunitas juga sudah menolak pemanggilan untuk pemeriksaan oleh KPK. Novanto mengirimkan surat yang berisi penjelasan soal hak imunitas anggota DPR dan keharusan KPK mengantongi izin presiden.

KPK menerima 1 lembar surat dan 5 lembar lampiran. Dalam poin awal surat, pihak Novanto menerima surat panggilan dari KPK pada Rabu (8/11) pekan lalu. Novanto juga melampirkan surat undangan dari Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi NTT tertanggal 1 November 2017, perihal Undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT.

Selain itu Novanto membeberkan berbagai landasan hukum mengenai alasan dirinya tidak bisa memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Penjelasan Novanto tersebut antara lain:

- Pasal 1 (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
- Pasal 20A huruf (3) UUD 1945: selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan serta hak imunitas.
- Pasal 80 UU No 17 Tahun 2014 hak anggota dewan huruf (h) imunitas.
- UU No 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7
- Ketentuan UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 224 ayat (5) mengenai Hak Imunitas DPR, Pasal 245 ayat (1), Pasal 224 ayat (5), serta Pasal 245 ayat (1).
- Putusan MK RI No 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2017

Surat yang ditandatangani oleh Novanto ini sendiri, kemudian menyebut hingga hari ini KPK belum mengantongi izin Presiden untuk mengorek keterangan dari dia sebagai saksi. Sehingga Novanto lebih memilih menghadiri undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar