Pantang Mundur KPK Hadapi Perlawanan "Papa"

Minggu, 12 November 2017, 08:00:00 WIB - Hukum

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) meninggalkan ruang konferensi pers disaksikan Juru Bicara Febri Diansyah (kiri) usai menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11). KPK resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik. (ANTARA)


KEWENANGAN KPK - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP merupakan kewenangan KPK. JK yakin KPK menangani kasus korupsi sesuai dengan alat bukti yang dikantongi.

"Biasa saja kan, ini kan tugas KPK untuk memberantas korupsi. Kalau memang ada kemudian buktinya tentu KPK yang menanganinya," kata JK kepada wartawan usai membuka Muktamar Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/11).

Soal dampak politik terkait status Novanto sebagai tersangka, JK menolak berkomentar. "Saya bukan pengurus Golkar lagi," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen Golkar Idrus Marham menyebut pengurus partai di daerah langsung menghubungi Setya Novanto seusai pengumuman tersangka e-KTP oleh KPK. Menurut Idrus, pengurus daerah solid memberikan dukungan kepada Novanto.


"Banyak sekali DPD, provinsi yang telepon, berikan dukungan sepenuhnya. Ya berikan apa namanya semangat, tetap Golkar, tetap solid, Golkar tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan," kata Idrus di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (10/11).

Idrus menerangkan pengurus daerah saat ini tetap fokus mencapai target yang telah ditetapkan partai. Program-program kepartaian pun, menurut Idrus, tetap berjalan seperti biasa.

"Golkar tetap fokus pada target-target politik, pencapaian target politik yang telah ditentukan sebelumnya dan demikian juga ke depan ya kita juga tetap akan jalan ya," terangnya.

Idrus lantas mencontohkan program kepartaian yang akan tetap berjalan, seperti jalan santai di Makassar, Nusantara Memasak, dan beberapa program lain. Semua program itu digelar dalam rangka memperingati HUT Golkar ke-53.

"Ya misalkan kita akan melakukan jalan santai di Makassar pada tanggal 19, ada Nusantara Memasak, ada pekan kreativitas. Setelah itu, kita akan melakukan melakukan Indonesia berselawat di beberapa daerah. Kemudian juga ada peduli rakyat, Golkar peduli rakyat di beberapa daerah, ini tetap jalan sampai pada saatnya ia puncak partai Golkar ke-53 dirangkaikan dengan Indonesia berselawat pada akhir bulan itu tetap jalan," tuturnya.

Rapat kerja nasional pun, sambung Idrus, akan tetap digelar. Dalam rapat tersebut, Golkar akan memantapkan strategi dalam menghadapi momen politik pada 2018 dan 2019.

"Bahkan rapat kerja nasional yang sudah ditentukan sebelumnya tetap jalan dan di dalam rapat kerja nanti itu kita fokuskan tentang bagaimana strategi pemenangan pilkada, pileg, dan pilpres kita akan lebih tajam lagi sehingga target-target politik target kita dipilih itu 120 kursi minimal dan juga kemenangan Jokowi minimal 65% itu semua akan tetap jalan. Tidak ada masalah. Insyaallah tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semua jalan," imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerahkan masalah penetapan kembali Setnov sebagai tersangka oleh KPK tersebut pada proses hukum yang berjalan. "Kami menghargai semua proses hukum dan kami serahkan proses hukum itu," ujar Fadli di sela kunjungan kerjanya di Wina, Austria, Sabtu (11/11).

Fadli mengaku kurang begitu tahu terkait substansi kasus yang menjerat Novanto. Alasannya, kasus korupsi e-KTP terjadi pada periode sebelum ia menjadi anggota DPR. "Sudah 6 atau 7 tahun lalu. Saya secara substansi tidak terlalu tahu apa yang sebetulnya terjadi. Kami serahkan saja pada proses yang ada. Bagaimana mekanisme hukum nanti bisa memberikan keadilan bagi semua pihak," tambahnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar