Pemberitaan Korupsi Early Warning System Bagi Bangsa

Kamis, 25 Oktober 2012 , 02:00:00 WIB - Hukum

Pemberitaan Korupsi Early Warning System Bagi Bangsa
fajar.co.id

JAKARTA - Ketua Indonesia Media Watch (IMW) Ardinanda mengatakan, maraknya pemberitaan kasus suap dan korupsi menjadi pendeteksi dini (early warning system) bagi kondisi bangsa dan negara.

Menurut Ardinanda, hal itu menjadi gambaran kecil apa yang terjadi di Republik Indonesia, sehingga media tetap harus mengkritisi setiap fenomena yang sedang terjadi di masyarakat.

"Media tetap menjadi watch dog," kata Ardinanda dalam rilis hasil penelitian media content analysis yang dilakukan oleh Founding Fathers House (FFH), di Jakarta, Rabu (24/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Noviady mengatakan, banyaknya kasus suap dan korupsi yang melibatkan pemuda, dilatarbelakangi kesalahan model rekruitmen dan kaderisasi.

"Padahal pemuda adalah penerus keberlanjutan sebuah bangsa dan negara," ujar Noviady.

Sementara Martin Wilson menegaskan, meningkatnya kasus korupsi menunjukkan budaya malu untuk melakukan korupsi sudah tidak ada lagi. Sangat berbeda dengan kondisi pemuda di masa awal bangsa Indonesia.

Ia mencontohkan, pada usia 20 tahun Dr Soetomo sudah menggagas pendirian cikal bakal gerakan pemuda Nasional Boedi Oetomo. Di usia 25 tahun Muh Yamin menjadi salah satu deklarator dan perumus Sumpah Pemuda 28  Oktober 1928. Di usia 29 tahun Soekarno sudah berjuang untuk kepentingan bangsa dan Negara Indonesia dalam Pledoi Indonesia Menggugat (1930). Di usia 20 tahun Muhammad Hatta, sudah berkecimpung dalam gerakan Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederland Indie menjadi Indonesia-salah satu cikal bakal gerakan pemuda yang bercita-cita Indonesia merdeka.

"Kondisi ini kontras terhadap apa yang dilakukan Angelina Sondakh (35 tahun), Dhana Widyamika (38 tahun), Muhammad Nazaruddin (35 tahun), dan Wa Ode Nurhayati (31 tahun)," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil penelitian media content analysis yang dilakukan Founding Fathers House (FFH) menunjukkan maraknya pemberitaan media tentang suap dan korupsi. Pemberitaan didominasi oleh 7 kasus yakni korupsi yakni kasus wisma atlet kasus suap pemilihan DGS BI, kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, kasus suap proyek Hambalang, skandal penggelapan dana pajak di Ditjen Pajak oleh Dhana Widyatmika, kasus Nazaruddin, dan kasus suap dana program percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID).

Redaktur : Budi Afandi

Become a fan! Email! Linkedin! Follow us! Youtube! Google Plus! Pinterest!

POLLING

  • Pilkada Langsung atau Lewat Parlemen?

    DPR tengah menggodok aturan mengenai pemerintahan daerah. Salah satu hal yang menjadi polemik panas adalah usulan sejumlah fraksi di DPR agar pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat tetapi kembali melalui DPRD. Setujukah Anda?


    Setuju
    Tidak setuju
    Tidak tahu

    security image
    Masukan Kode captcha :