Dari SP3 Hingga Abolisi Upaya Rizieq Melepas Jerat Hukum

Rabu, 28 Juni 2017, 22:45:46 WIB - Hukum

Anggota Advokat Merah Putih, Teddy Raharjo (kedua kanan), Ketut Nuarsa (kanan), Penasehat Patriot Garuda Nusantara Bali, Pariadi (kedua kiri) dan Tokoh Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta (kiri) menunjukkan CD berisi laporan ujaran kebencian di Mapolda Bali, Kamis (8/6). Mereka yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali itu melaporkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab atas dugaan melakukan ujaran kebencian pada laman youtube sehingga dinilai berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kubu petinggi Front Pembela Islam Rizieq Shihab masih terus mencari cara agar kasus yang membelitnya tak melenggang ke pengadilan. Setelah upaya meminta penghentian penyidikan lewat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) tak juga digubris pihak kepolisian muncul usulan agar presiden mengeluarkan abolisi untuk menyelesaikan kasus Rizieq.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pemerintah melakukan abolisi terkait rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Syihab. Yusril menilai abolisi merupakan cara yang terbaik karena proses hukum telah berjalan.

"Saya berpendapat bahwa sebenarnya abolisi merupakan cara yang paling baik dilakukan dan ini tidak mempermalukan segala pihak. Artinya polisi sudah melakukan tugasnya melakukan langkah preventif. Kalau SP3 berarti polisi salah tangkap karena alat bukti tidak cukup," kata Yusril di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (21/6).

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan. Hal itu tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Hak abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). "Tapi kalau abolisi polisi berkeyakinan alat bukti cukup tapi presiden punya kebesaran jiwa," sambungnya.



Dia menampik anggapan bahwa rekonsiliasi hanya bisa dilakukan dengan badan yang setara pemerintah. Ia menyebut pada masa lalu pemerintah juga pernah melakukan rekonsiliasi dengan warga negara.

"Bahwa negara melakukan rekonsiliasi kepada rakyat biasa terjadi. Tidak berarti rekonsiliasi yang setara dengan pemerintah. Bung Karno pernah berikan amnesti abolisi kepada PRRI, Permesta, Habibi berikan amnesti abolisi pada semua tapol, napol Orba," jelasnya.

Yusril menyebut abolisi kepada Habib Rizieq dapat diberikan dengan syarat tertentu. Dirinya juga menekankan apa yang dilakukan Habib Rizieq tidak separah yang dilakukan oleh penerima abolisi di masa lalu.

"Jadi kalau abolisi terjadi dia pulang, Habib Rizieq itu kan tidak separah GAM atau PRRI. GAM saja bisa dikasih amnesti abolisi tapi dengan satu ketentuan, bahwa kalau mereka kembali lakukan kegiatan bersenjata amnesti abolisi gugur," terangnya.

Yusril mengaku sudah bertemu dengan beberapa perwakilan pemerintah terkait rekonsiliasi ini. Namun ia enggan menyebut siapa saja yang telah ditemuinya."Iya (sudah bertemu untuk) rekonsiliasi. Ada nanti, jangan ditanya lebih detail," pungkasnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar