JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah didesak membuat tim pencari fakta terkait kisruh Polri vs KPK akhir-akhir ini. Sebab, kisruh kedua lembaga kali ini dianggap dikendalikan oleh dalang besar di baliknya. Sang dalang terganggu posisinya oleh penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK.

"Kita harus cari tahu siapa yang bermain di belakang ini semua. Sehingga pembentukan tim pencari fakta amat penting," ujar pengamat politik Boni Hargens dalam diskusi “Polri Vs KPK, Siapa Bermain Api di Balik Layar” di Warung Tekko, Kuningan, Minggu (25/1).

Dirinya termasuk pihak yang serius mendukung adanya tim pencari fakta kasus Polri vs KPK. Sebab, menurutnya kisruh yang terjadi disebabkan pihak-pihak yang tidak saja ingin menghancurkan KPK, namun juga Polri.

Walaupun banyak pihak menuding pelemahan hanya akan terjadi kepada KPK, karena PDIP dan Nasdem yang turut ngotot mencalonkan BG sebagai Kapolri. Namun dirinya melihat ada unsur lain yang menyebabkan situasi panas semakin membara.

“Ada struktur kekuasaan lama dan agung yang ingin terus menancapkan kakinya dan tetap kuat,” ujarnya.

KPK selama ini dianggap memiliki peranan yang amat utama dalam pembongkaran kasus korupsi. Sehingga persoalan Polri vs KPK amat berkaitan dengan berbagai kasus di masa lampau yang mana belum terbongkar hingga kini. Tak tanggung, Boni menyebutkan kasus tersebut bukan hanya berparasit di tubuh Polri tapi juga di tubuh Partai Politik.

“Masalah ini berkaitan dengan kasus-kasus lain. Misalnya Century, Migas, Hambalang, dan masalah-masalah besar yang patut diusut dan belum dibongkar," katanya.

Ia yakin, jika kasus-kasus ini terbongkar, maka masyarakat akan menerima kenyataan mengejutkan dimana akan banyak petinggi-petinggi masa lampau yang ikut terseret ke dalamnya.

“Pertarungan ini memang di situlah dasarnya, tidak main-main. Jika semuanya dibongkar tuntas, maka banyak orang besar di masa lalu akan tergusur,” katanya.

Pertarungan ini dianggap bukan antar institusi, tetapi permainan orang-orang kuat yang masih memiliki pengaruh di kepolisian, dan juga KPK. Oknum-oknum ini dinilainya tak menginginkan adanya penegakan hukum yang serius di dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Meski BG, terindikasi memiliki rekening gendut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah merekomendasikan dan meyakini BG mempunyai banyak potensi untuk menjabat sebagai Kapolri. Sehingga ia menduga ada kepentingan besar yang terganggu karena BG akan menjadi Kapolri. "Siapa yang terganggu? Ini yang harus dijawab tim pencari fakta," katanya

Hal senada juga diungkapkan relawan pendukung Jokowi, Victor Sirait yang menginginkan adanya transparansi data nama semua polisi yang memiliki rekening gendut. Menurutnya harus selalu ada ruang publik untuk mempersepsikan KPK tidak sepenuhnya murni menegakkan hukum.

"Ada apa di balik penetapkan BG sebagai calon tunggal Kapolri, lalu KPK menetapkan Budi sebagai tersangka," katanya.

BACA JUGA:
Tags